MediaSuaraMabes, Singkawang – Polda Kalbar- Polres Singkawang melalui Satgas Tindak Operasi PETI Kapuas 2025 terus berupaya menjaga kelestarian alam di wilayah hukumnya. Pada Rabu (27/8/2025), tim yang dipimpin Kasatgas Tindak AKP Rusmail bersama personel melakukan patroli ke sejumlah lokasi yang rawan terjadinya penambangan emas tanpa izin (PETI).

Kegiatan ini bukan sekadar patroli, tetapi juga bentuk kepedulian untuk melindungi hutan dan sungai agar tetap terjaga. Pasalnya, penambangan ilegal tidak hanya merusak lingkungan, namun juga berisiko membahayakan kesehatan masyarakat akibat penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri.

Dalam kesempatan itu, petugas turut menyampaikan pesan kamtibmas dan mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan PETI. Pendekatan persuasif digunakan agar warga bisa lebih memahami pentingnya menjaga alam demi masa depan anak cucu.

“Kalau lingkungan rusak, dampaknya kembali ke kita semua. Sungai jadi tercemar, hutan gundul, bahkan kesehatan bisa terganggu. Kami berharap masyarakat bersama-sama mencari cara yang lebih baik dan sesuai aturan untuk mencari penghidupan,” ujar AKP Rusmail.

Selain itu, tim juga melakukan pemetaan wilayah rawan PETI agar langkah pencegahan maupun penindakan dapat lebih tepat sasaran. Hal ini sekaligus untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di sekitar lokasi.

Polres Singkawang percaya, menjaga alam tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kebersamaan dengan warga agar Singkawang tetap menjadi kota yang aman, asri, dan sehat untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.(Hepni)

Penulis : Humas Polres Singkawang.

MediaSuaraMabes, Babel – Pilkada Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka digelar hari ini, Rabu (27/8/25). Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo bersama Gubernur Hidayat Arsani melakukan pemantauan kesejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejak pagi tadi.

Selain itu, tampak sejumlah Forkopimda Babel dan beberapa Pejabat Utama Polda Babel turut mendampingi dalam pemantauan TPS tersebut.

Dalam keterangannya, Kapolda mengatakan pengamanan Pilkada Ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka ini, pihaknya mengerahkan ribuan anggota gabungan baik dari Polda Babel hingga TNI.

“Kita mengerahkan kekuatan 2.899 personel baik itu dari TNI, Linmas, Satpol PP maupun Polda Sendiri,”kata Kapolda.

Ditegaskan Hendro, hingga saat ini proses pemungutan suara baik di Bangka maupun di Kota Pangkalpinang berjalan dengan lancar.

“Sejauh ini pengamatan kita, pemungutan suara sudah berjalan baik di Kota Pangkalpinang maupun di Bangka. Semoga hingga selesai pencoblosan bisa berjalan dengan aman tertib dan kondusif,”tegasnya.

Tak lupa, Jenderal Bintang Dua Polri ini turut mengajak masyarakat untuk datang menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan TPS masing-masing.

“Kepada warga tentunya gunakan hak suara anda dengan langsung umum bebas rahasia serta jurdil untuk memilih pemimpin yang baik, amanah, bijaksana untuk membangun Bangka Belitung,”ucapnya.

Terakhir, Ia kembali menekankan kepada anggota yang terlibat pengamanan untuk tetap menjaga netralitas.

“Imbauan ke anggota yang terlibat pengamanan harus menjaga netralitas dan hanya mengamankan,”pungkas Hendro.(edi Babel74).

MediaSuaraMabes, Indramayu – Berkembangnya informasi yang beredar dikalangan masyarakat sekabupaten Indramayu tentang pungutan administrasi jabatan sebesar Rp.15 jutaan @ per orang Bagi PNS yang ingin naik Jabatannya dari Staf menjadi Kasie, Kassubbag dan dari Kasie, Kassubag menjadi Kabid, dari Kabid Menjadi Camat tahun 2021 – 2022 unsur kesempatan tersebut memang sudah direncanakan dari dalam BKP – SDM, disaat Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu, Hj.Nina Agustina.SH. MH.C.R.A, terkesan tutup mata dan tutup telinga saja.

Maka ada jaringan khusus Super Team : Team 11, Team 9, Team 5, yang merekrut Kepegawaian dan Jabatan guna mendorong persiapan naik Jabatan, demi mengais keuntungannya sendiri, tuturnya sumber suara yang tersakiti, jati dirinya tak mau disebut namanya untuk pemberitaan ke awak media online media suara mabes.

Lanjutnya Jelas dari jabatan kasie pelaksanaan teknis sebagai Kepala bidang Mutasi BKP – SDM karena Diduga Drs.H.Wahidin. M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKP- SDM) tidak menyukai Kabid Mutasi.Mr.X , hingga dibuang kedinas lain akibat doktrin ke Kasie Mutasi, yakni diduga Oknum Pejabat Heka Sugoro.S.Ip. M.Si. menarik kesempatan para PNS, yang ingin naik jabatannya dengan membayar Admin @ perorang Rp.15.000.000,- sebagai syarat pengajuan usulan jabatan.diantaranya Dari Diskanla, Setda Umum, Bapenda, Disdikbud, Dishub, Diskopdagin, Puskesmas, RS. Sentot, RSUD Dan Kecamatan,Sekabupaten Indranayu ,masing – Masing PNS wajib membayar Admin Rp.15.000.000,- dulu ke oknum kasie mutasi, tuturnya sumber suara keawak mediasuaramabes.

Sambungnya Banyak yang lolos dari Kabid langsung jadi Camat, kasubbag UPT Perikanan, kasie dikantor kecamatan, Kasie Dinas Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan dan Anak, bahkan Oknum Heka sugoro.S.Ip. M.Si. langsung Naik Jadi Camat Kroya. Sebelumnya menjadi sekcam indramayu kota tahun 2023 berlanjut Plt. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak pertengahan bulan juni tahun 2023.

Dan yang tidak lolos, tidak memenuhi syarat banyak, timbulnya rasa kecewa menjadi bumerang akibat iming – iming naik jabatan ternyata faktanya Bulshit, cuma omon – omon saja keluhnya. Bahkan oknum Pejabat Heka sugoro.S.Ip. M.Si menghirup udara segar dan jabatan Camat sudah diraihnya, dari Keluhan para PNS yang tidak lolos dalam jabatannya besar kemungkinan dana Admin Rp.15.000.000,- dikalikan ratusan orang yang gagal jadi keuntungan dirinya sendiri. Tutupnya

EDDYSAE.

MediaSuaraMabes, Kota Depok – Bike to Work Kota Depok melaksanakan kegiatan bertajuk “gowes kebersamaan” Minggu, 24 Agustus 2025 yang didukung Rodalink Depok dan RSU Bunda Margonda. Harapan dari kolaborasi ini dapat memberikan kemanfaatan yang lebih baik kepada masyarakat.

Kegiatan gowes kebersamaan ini dimulai dari 2 titik start Rodalink Cinere dan Rodalink Margonda, puluhan sepeda dari berbagai komunitas sama-sama bersepeda mengikuti rute yang sudah ditentukan, hingga finish di Sekretariat Rw 007 Kelurahan Bojong Pondok Terong. Selain kegiatan bersepeda bersama, kegiatan lainnya seperti cek Kesehatan gratis, edukasi Kesehatan. M. Tahrir Hadi, S.Kom selaku Ketua RW.007 Kelurahan Bojong Pondok Terong dalam sambutan menyampaikan terima kasih telah menjadikan wilayah yang beliau pimpin menjadi lokasi acara, besar harapan kolaborasi ini terus terjalin di masa mendatang.

“Dalam edukasi kesehatan dr. Albert Lesmana, Sp. OT menuturkan bahwa bersepeda itu termasuk salah satu olahraga yang direkomendasikan untuk menjaga Kesehatan tulang dan sendi, karena dengan bersepeda kita mengaktifkan otot-otot yang da ditubuh kita, terutama di tungkai bawah kita menggunakan sendi-sendi kita untuk bergerak sehingga pelumasan di sendi menjadi lebih baik dan itu semuanya beguna untuk menjaga kualitas dan kepadatan tulang serta nutrisi di sendi dan tulang rawan. Hidup untuk gerak, manusia itu harus bergerak untuk menjaga kualitas hidup karena kalua tiduran atau rebahan aja, itu lama-lama otot tidak terpakai juga akan menyusut, tulang kalau tidak dirangsang dengan tekanan, dengan tarikan otot, itu juga lam-lama akan melemah. Nanti kedepanya akan lebih cepat mengalami osteoporosis jadi dengan bergerak kita memperpanjang dan memperbaiki kualitas hidup kita,”ujarnya.

“Kegiatan ini dihadiri juga oleh dr. Mira Pupitasari, MARS, FISQua Hospital Director RSU Bunda Margonda menyampaikan kami sangat senang sekali dilibatkan kolaborasi di kegiatan ini, saya rasa ini suatu awal yang baik jadi nanti kedepannya kami pun akan ikut berpatisipasi terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, khususnya di sekitar Rumah Sakit Umum Bunda Margonda. Intinya kami siap mendukung terhadap kegiatan bike to work Kota Depok, pesepeda yang saya pahami volumenya cukup banyak, pesertanya cukup banyak,”ujarnya.

“Menurut pihak Rodalink yang diwakili oleh Pak Almesh SPV Rodalink cabang depok, kegiatan seperti ini menghidupkan iklim persepedahan khususnya di Kota Depok, artinya kegiatan seperti ini dibutuhkan supaya menghidupkan lagi antusias masyarakat untuk bersepeda yang beberapa tahun kebelakang mulai menurun.Kami juga berterima kasih karena bike to work selalu punya inisiatif dan inovasi kegiatan seperti hari ini,”ujarnya.

Bike to work adalah gerakan menggunakan sepeda sebagai transportasi sehari-hari, terutama ke tempat kerja, yang memiliki banyak manfaat seperti kebugaran, kesehatan jantung, dan mengurangi kemacetan serta polusi. Di Indonesia, gerakan ini difasilitasi oleh komunitas Bike to Work (B2W), yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan penggunaan sepeda sebagai solusi mobilitas berkelanjutan dan gaya hidup sehat. Agustus 2025, genap 20 tahun gerakkan yang memilikki 5 Pilar ini,”Advokasi, Kampanye, Sosial, Inklusi, dan Edukasi”.

(NANDA PUTRA ASHAR)

MediaSuaraMabes, Kampar Bangkinang – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-77, jajaran Polwan Polres Kampar melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Eka Bhakti Bangkinang, Selasa (26/08/2025). Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan kepada para pendahulu dan pahlawan yang telah berjasa bagi Polri dan bangsa Indonesia.

Kegiatan ziarah ini dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Kampar Akp Wulan Afdhalia Ramdhani, diikuti oleh Kasihumas Polres Kampar, Kasubbagbinkar Bag SDM Polres Kampar, dan seluruh personel Polwan Polres Kampar.

Dengan khidmat, para Polwan menaburkan bunga dan memanjatkan doa di pusara para pahlawan. Suasana haru dan khidmat menyelimuti TMP Kusuma Eka Bhakti Bangkinang.

“Kegiatan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada para pahlawan yang telah gugur dalam menjalankan tugas,” ujar Kasat Lantas Polres Kampar. “Kami sebagai generasi penerus, akan terus melanjutkan perjuangan mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.”

Ziarah ke TMP ini menjadi momentum bagi para Polwan Polres Kampar untuk merenungkan kembali makna pengabdian dan perjuangan para pahlawan. Semangat patriotisme dan cinta tanah air semakin berkobar dalam diri setiap anggota Polwan.

“Kami berharap, kegiatan ziarah ini dapat menginspirasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kasihumas Polres Kampar. “Kami akan terus berupaya untuk menjadi Polwan yang profesional, modern, dan terpercaya.”

Kegiatan ziarah ini berlangsung dengan aman dan tertib, serta memberikan kesan mendalam bagi seluruh peserta. Semangat Hari Jadi Polwan ke-77 diharapkan dapat terus memotivasi para Polwan Polres Kampar untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan Kampar yang aman, nyaman, dan sejahtera.

Team* SuaraManes.
(A. Sianturi)

MediaSuaraMabes, Bekasi Barat – Ketidakadilan terjadi di lapangan parkir Polres Jalan Pramuka, Bekasi Barat. Lima petugas parkir yang direkrut PT ACS Tangerang mengaku gaji harian mereka dipotong sepihak oleh perusahaan, padahal sudah ada kontrak resmi yang menyebutkan jumlah lebih tinggi.

Menurut kontrak awal, setiap petugas dijanjikan gaji Rp 105.000 per hari. Namun kenyataan yang diterima justru jauh dari janji tersebut. Salah satu petugas, Anas, mengungkapkan bahwa gajinya dipangkas menjadi Rp 90.000 tanpa penjelasan apapun.

“Kecewa banget. Gaji saya dipotong tanpa alasan jelas. Ini jelas melanggar kontrak yang sudah kami tanda tangani,” ujar Anas dengan nada kesal.

Pihak PT ACS hingga kini memilih bungkam dan enggan memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi. Sikap tak responsif perusahaan ini semakin menambah kekecewaan petugas yang selama ini mengandalkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Lebih miris lagi, lahan parkir tersebut diduga masih menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga muncul pertanyaan soal pengawasan dan perizinan operasional PT ACS.

Publik dan pekerja menuntut agar manajemen PT ACS segera bertanggung jawab, membayar gaji sesuai kontrak, dan menghentikan praktik pemotongan sepihak yang merugikan pekerja.

MediaSuaraMabes, Padang Sumbar – Drama persidangan panjang kasus penembakan yang menewaskan seorang perwira polisi aktif kembali mencuat di ruang sidang Pengadilan Negeri Solok Selatan. Agenda sidang ke-23 kali ini menjadi perhatian luas publik karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Dadang Iskandar, S.H Bin Toto Sunarto dengan hukuman mati,Selasa(26/8).

Persidangan dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Aditya Danur Utomo, S.H., bersama anggota majelis Irwin Zaily, S.H. dan Jimmi Henrik Tanjung, S.H., serta Panitera Syahrial Sadar, S.H.. Dari pihak penuntut, tampil langsung Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan, Fitriansyah Akbar, S.H., M.H., bersama tim jaksa Moch. Taufik Yanuarsyah, S.H., M.H., Afrianto, S.H., M.H., dan Aslan, S.H., C.CLE.

Sementara itu, terdakwa didampingi tim penasihat hukum: Hendri Syahputra, S.H., ST. Mahmud Syaukat, S.H., M.H., Ilham Fajri, S.H., serta Ricky Hadi Putra, S.H., M.H.

Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sejumlah pasal penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Pasal 340 KUHP – Pembunuhan berencana: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun.”

Pasal 338 KUHP – Pembunuhan: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Pasal 53 KUHP – Percobaan tindak pidana: Menyatakan bahwa jika seseorang telah memulai pelaksanaan kejahatan dengan niat yang jelas, meskipun perbuatannya tidak selesai karena sebab tertentu, maka tetap dapat dipidana.

Dengan dasar hukum tersebut, JPU menuntut terdakwa dijatuhkan pidana mati serta tetap berada dalam tahanan sampai proses hukum tuntas.

Kasus ini bermula pada Jumat dini hari, 22 November 2024, sekitar pukul 00.30 WIB. Lokasi kejadian berada di parkiran Satreskrim Polres Solok Selatan, Jorong Bukit Malintang Barat, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir.

Terdakwa Dadang Iskandar, dengan senjata api organik jenis HS-260139, melepaskan tembakan pertama ke arah wajah korban AKP Ryanto Ulil Anshar, S.I.K., yang saat itu menjabat Kasat Reskrim Polres Solok Selatan. Peluru menembus pipi kiri korban hingga ke pipi kanan. Melihat korban masih bergerak, terdakwa kembali melepaskan tembakan kedua, tepat di bawah telinga kiri, yang menembus pelipis kanan dan membuat korban meninggal seketika di lokasi kejadian.

Tidak berhenti di sana, terdakwa kemudian melanjutkan aksinya ke rumah dinas AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara, S.H., S.I.K., yang saat itu menjabat perwira senior di Polres Solok Selatan. Dari jarak hanya 1,5 meter, terdakwa menembakkan senjatanya sebanyak tujuh kali ke arah kamar tidur, kamar rias, hingga ruang tamu. Beruntung, percobaan pembunuhan tersebut tidak berhasil merenggut nyawa perwira tersebut.

Perjalanan hukum masih akan berlanjut. Majelis Hakim menjadwalkan sidang berikutnya pada Kamis, 4 September 2025, dengan agenda pembacaan pledoi dari pihak terdakwa. Pada tahap inilah tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pembelaan untuk meringankan hukuman klien mereka.

Kasus ini menjadi salah satu persidangan paling menyita perhatian publik di Sumatera Barat. Bukan hanya karena korbannya adalah aparat penegak hukum aktif, tetapi juga karena hukuman mati yang diajukan JPU menandai betapa seriusnya negara memandang peristiwa ini.

Jika majelis hakim mengabulkan tuntutan jaksa, maka nama Dadang Iskandar akan tercatat dalam daftar terpidana mati di Indonesia akibat kasus penembakan sadis terhadap aparat kepolisian.

Afrinaldo

MediaSuaraMabes, Sukabumi – Komunitas Wartawan Pajampangan ( WAJA) Kabupaten Sukabumi resmi dibentuk. Pembentukan dilakukan di Saung Lesehan Haji Ali, Kampung Karanglayung, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa ( 26/8/2025 ).

Ketua WAJA terpilih, Iwan Sugianto, S.Pd., menuturkan, koordinasi ini sengaja dilakukan sebagai langkah awal untuk menyatukan visi dan misi serta membentuk kepengurusan WAJA di Kabupaten Sukabumi..

“Pertemuan ini merupakan langkah awal untuk menjadikan WAJA  ikut berperan dalam memajukan Kabupaten Sukabumi  khususnya Pajampangan ( Wilayah VI) dengan karya jurnalistik,” ungkapnya.

Menurut Iwan, WAJA merupakan komunitas baru, maka dalam koordinasi ini pihaknya sengaja mengundang orang yang ditokohkan untuk  meminta saran dan masukan.

“Kami butuh saran dan masukan agar ke depan komunitas wartawan Pajampangan  tidak salah dalam melangkah,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, peran media saat ini bukan hanya sekedar menyajikan berita-berita dan hiburan semata kepada masyarakat, tetapi juga sebagai media harus mampu mentransformasikan pikiran, gagasan dan teknologi untuk sampai kepada masyarakat sebagai pusat informasi.

“Selain itu media yang bernaung di WAJA juga bisa menjadi saran pendidikan masyarakat  yang berperan untuk mencerdaskan masyarakat,” tandasnya.

Struktur kepengurusan WAJA, ketua dipegang Iwan Sugianto, Sekretaris Yandi Chandra, dan  Bendahara dipercayakan kepada Dicky Sopyan.

Untuk penasehat sendiri ada dua orang yaitu Irwan Sudarmi dan Jajang Suhendar. Adapun pembina dari WAJA direncanakan akan meminta langsung Bupati Sukabumi dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi nantinya.

Selain itu, selaku ketua terpilih WAJA. Iwan Sugianto juga menyampaikan, jika tidak ada aral melintang WAJA rencana akan deklarasi di awal bulan September 2025 dengan mengundang langsung Bupati Sukabumi Drs. H Asep Japar MM, Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, Kepala Kesbangpol dan Kepala Dinas Kominfosan.

Reporter :Rio Julianto

MediaSuaraMabes, Tanah Bumbu — Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Oka Harry Putranto akhirnya menyerah dan memenuhi tuntutan pekerja dan buruh Koperasi TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) anggota FSPTI (Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia) setelah didemo dan diancam akan membongkar bobrok Kantor KSOP Satui Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Dalam orasi demo, Senin (25/08/2025) di Kantor KSOP Kelas III Satui, Tanah Bumbu, aktivis pekerja dan buruh penggiat anti korupsi yang juga menjabat Ketua Harian KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), KRH.HM.Jusuf Rizal,SH mengecam Kepala KSOP Kelas III Satui, Oka Harry Putranto yang sulit ditemui buruh, serta tidak merespon surat Koperasi TKBM berbulan-bulam yang menyangkut masa depan para buruh.

Secara kronologis menurut Jusuf Rizal Relawan Prabowo dan Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu, masalah ini bermula adanya kerjasama antara Koperasi TKBM-FSPTI-KSPSI dengan APBMI (Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia) Tanah Bumbu tentang penggunaan tenagakerja maupun upah.

Kesepakatan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) telah ditandatangani kedua belah pihak. Namun masalah ini jadi blunder saat Direktur Lalu Lintas Laut, Kemenhub, Hartanto (Direktur lama), bulan Januari 2025 menerbitkan Surat yang intinya mengabaikan keberadaan SKB Tiga Dirjen (Dirjen Perhubungan, Ketenagakerjaan dan Koperasi).

Diduga pihak APBMI kemudian menjadikan Surat Dirlala, Hartarto itu sebagai tameng untuk tidak melanjutkan kerjasama, bahkan mengabaikan eksistensi TKBM Koperasi yang sudah puluhan tahun bekerja di Pelabuhan

Terhadap hal ini Koperasi TKBM kemudian protes. Hasilnya dibuat adendum, 24 April 2025. Tapi kesepakatan tersebut tidak dapat dijalankan, karena tidak memperoleh persetujuan dari Kepala KSOP Kelas III Satui, Oka Harry Putranto. Sudah beberapa kali dilakukan Pertemuan, namun pihak KSOP melempar tanggungjawab dengan alasan belum dapat arahan dari Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI.

Lebih jauh lagi, mulai ada grand design ingin menghabisi keberadaan pekerja Koperasi TKBM yang sudah puluhan tahun mencari makan di pelabuhan. Tenaga kerja Koperasi TKBM pun, tidak dapat bekerja di Floating Crene. Pekerja diambil dari tenaga luar, padahal pekerja Koperasi TKBM memiliki sertifikasi. Upahnya juga dibatasi Rp 100 ribu perhari, jika dibutuhkan.

Itulah yang membuat Jusuf Rizal berang dan turun langsung membela kepentingan ribuan pekerja Koperasi TKBM itu. Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu menilai Kepala KSOP Kelas III Satui, Oka Harry Putranto telah melecehkan buruh, dholim, tidak netral dan diskriminatif.

Pria berdarah Madura-Batak itupun dalam orasinya kemudian mengancam akan membongkar kebobrokan Kantor KSOP Kelas III Satui maupun permainan dengan pengusaha yang mengorbankan nasib pekerja dan buruh Koperasi TKBM demi kepentingan kroninya. Ia menduga hal serupa terjadi di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) lainnya.

“Saya mencium bau amis dan adanya abuse of power dalam kasus ini. Untuk itu kami meminta Kepala KSOP, Oka Harry Putranto segera menyetujui adendum PKB, 24 April 2025 serta memberi kesempatan Pekerja TKBM di Floating Crane sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak, kami tidak akan berhenti memperjuangkan hak-hak pekerja dan buruh,” tegas Jusuf Rizal yang juga anggota Komite Pengawas Ketenagakerjaan RI dan Ketum Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara itu

Jika melihat track record Jusuf Rizal sebagai penggiat anti korupsi yang memiliki banyak jaringan, ancaman kepada Kepala KSOP Kelas III Satui, Oka Harry Putranto bukan main-main. Dari laman google ditemukan, Jusuf Rizal pernah membongkar korupsi Alkom dan Jarkom Mabes Polri, Rekening Gendut 17 pati Polri dan Rekening Gendut Banggar DPR RI. Ia juga yang melaporkan korupsi Bansos Pemprov Jatim Rp 21 Trilyun ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang melibatkan Gubernur Jatim, Khofifah

Usai orasi Jusuf Rizal dan Pengurus Koperasi TKBM diterima Staf Kantor KSOP Kelas III Satui. Turut serta Disnaker Kabupaten Tanah Bumbu dan Kapolsek Tanah Bumbu, Hardaya. Dalam pertemuan tersebut yang dimulai pukul 10.00 wab cukup alot. Namun disebutkan masalahnya sedang dibahas di Kememhub. Para pendomo diminta bubar, tetapi ditolak hingga ada kepastian.

Menjelang magrib Kepala KSOP Oka Harry Putranto melalui Zoom menyatakan KSOP Kelas III Satui memenuhi tuntutan Pekerja TKBM Tanah Bumbu yaitu menyetujui adendum PKB, 24 April 2025 dan Pekerja Koperasi TKBM dapat bekerja di Floating Crane.

“Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Kepala KSOP Kelas III Satui. Ini merupakan kemenangan para pekerja dan buruh dalam memperjuangkan haknya,” tegas Jusuf Rizal memberi komentar. Ia juga menambahkan jika Koperasi TKBM daerah lain dipersulit, pihaknya akan turun lapangan.

MediaSuaraMabes, Sorong – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan pemantauan terhadap program prioritas presiden di Papua Barat Daya, Rabu (20/8/2025). Program yang dipantau antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sorong.

​Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menyatakan bahwa timnya mendatangi Kabupaten Sorong sebagai sampel untuk memantau program-program prioritas presiden. Program CKG yang dikunjungi adalah di UPTD Puskesmas Malawili. Sementara Koperasi Merah Putih yang dipantau adalah Koperasi Merah Putih Kelurahan Mariyai.

​”Di sana kita bisa melihat koperasi Merah Putih. Setelah kami cek di lapangan, secara legalitas berbadan hukum sudah 100% dari beberapa desa dan kelurahan,” kata Marsma Pandu.

Keterangan yang diperoleh Kemenko Polkam dari Pemkab Sorong, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sorong telah berdiri di 26 distrik dan 227 kampung dengan legalitas 253 badan hukum koperasi. Prospek usahanya meliputi penyediaan sembako, simpan pinjam, dan pertanian. Bahkan, koperasi telah memiliki lahan seluas 1 hektare yang dimanfaatkan untuk usaha niaga dan penggemukan sapi.

​Namun, kata Marsma Pandu, memang ada beberapa kendala, salah satunya mengenai permodalan. ” Pemerintah tengah merancang mekanisme peminjaman melalui Bank Himbara, skema pemberian pinjaman ini telah di atur dalam PMK 49 tahun 2025″ tuturnya.

Secara nasional, hingga akhir Juli 2025, telah terbentuk secara kelembagaan sebanyak 8.081 Koperasi Merah Putih. Sebanyak 165 koperasi eksisting juga dikembangkan. Sementara ada 22 koperasi lainnya yang direvitalisasi.

​Selain itu, Pandu juga melihat program Cek Kesehatan Gratis di UPTD Puskesmas Malawili. Ia menyebut ada beberapa kendala, yaitu masalah SDM. Namun, ia memastikan hal itu sudah diupayakan oleh Kabupaten Sorong secara maksimal. Program Cek Kesehatan Gratis di UPTD Puskesmas Malawili tercatat memiliki 14.758 peserta, dengan Kabupaten Sorong menempati urutan tertinggi partisipasi yakni sebanyak 3.378 orang.

Meski sudah berjalan, Pemkab Sorong khususnya petugas kesehatan setempat perlu meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya dengan menyasar komunitas keagamaan dan kelompok masyarakat.

​”Memang harus ada literasi atau pemahaman kepada masyarakat. Pentingnya mengubah mindset bahwa pemeriksaan itu lebih penting dari pada berobat setelah sakit. Untuk itulah pemerintah menyediakan program cek kesehatan gratis,” jelasnya.

Secara nasional, hingga akhir Juli 2025, Program Cek Kesehatan Gratis sudah menyasar lebih dari 15 juta penerima manfaat. Di bulan Agustus ini, sebanyak 282.000 penerima manfaat baru disasar. Sementata target selama 2025 adalah 60 juta penerima manfaat secara nasional.