MediaSuaraMabes, Papasan Jepara Jawa tengah – Pemerintah Desa Papasan mengadakan kegiatan Pelatihan Kreator Digital yang berlangsung di Balai Desa Papasan sejak tanggal 26 hingga 28 Agustus 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari pemuda-pemudi desa yang memiliki minat dan bakat dalam dunia editing serta pembuatan konten kreatif. 28/8/2025

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Dinas, UKM, dan Nakertrans Kabupaten, Jepara , khususnya bidang ketenagakerjaan, yang dipandu langsung oleh Ibu Amtina Rosida. Selama tiga hari, para peserta mendapatkan materi seputar keterampilan editing, pembuatan konten kreatif, hingga strategi pemanfaatan media sosial dan juga untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Petinggi Desa Papasan, M. Idam Kholiq, Dalam sambutannya menyampaikan harapan besar terhadap kegiatan ini. “Dengan adanya pelatihan kreator digital, masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan mampu memunculkan potensi desa melalui media sosial. Selain sebagai sarana promosi desa, tentu juga bisa menjadi peluang untuk mendapatkan cuan dari konten digital,” ujarnya.

Menariknya, acara penutupan pelatihan turut diisi dengan kegiatan wisata edukasi menuju Air Terjun Kedong Ombo yang berada di kawasan hutan Desa Papasan. Hal ini menjadi wujud nyata bagaimana potensi lokal dapat diangkat melalui kreativitas digital.

Selain pemuda, perwakilan dari empat ketua RT juga ikut serta dalam pelatihan ini. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong peran RT milenial dalam mendukung perkembangan digitalisasi desa.

Dengan semangat kebersamaan dan kreativitas, Pemerintah Desa Papasan optimis bahwa kegiatan ini akan menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem digital yang produktif, sekaligus memperkuat identitas desa di era digital.

(Red SPR)

MediaSuaraMabes, Bandung – PLN Indonesia Power UBP Saguling melalui sub unitnya, PLTA Cikalong, meresmikan Rehabilitasi Jalan Hantar PLTA Cikalong. Peresmian ini digelar di area Kolam Tando Harian (KTH) PLTA Cikalong dan menjadi momentum penting yang tidak hanya mendukung operasional pembangkit, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Acara dihadiri langsung oleh Direktur Operasi Pembangkit Gas (Diropgas) PLN Indonesia Power, Bapak Purnomo, yang sekaligus memberikan sambutan dan meresmikan Jalan Hantar tersebut. Hadir pula sebagai tuan rumah Senior Manager UBP Saguling, Bapak Doni Bakar, bersama jajaran Managemen. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Bapak Ir Kawaludin mewakili Bupati Bandung, Dandim 0624/Kabupaten Bandung Letkol Inf Tinton Amin Putra, S.E., Forkopimda Kabupaten Bandung, Forkopimcam Kecamatan Cimaung dan Pangalengan, serta perwakilan insan UBP Saguling dari berbagai bidang mulai dari OPHAR, Enjiniring, Sipil Lingkungan, hingga Administrasi.

Jalan Hantar yang diresmikan membentang sepanjang 2,9 km, menghubungkan Gerbang Masuk PLTA Cikalong hingga Kolam Tando Harian (KTH). Dalam sambutannya, Bapak Purnomo menegaskan bahwa meskipun jalan ini merupakan aset PLN Indonesia Power, penggunaannya dibuka untuk kepentingan bersama.

“Mari kita jaga dan rawat bersama agar infrastruktur ini dapat bertahan lama dan memberi manfaat maksimal. Jalan ini tidak hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga simbol kerja sama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik,” ujar beliau. Beliau juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, camat, kepala desa, serta warga sekitar yang telah mendukung penuh proses rehabilitasi jalan.

Sebagai wujud syukur, PLN IP juga menyerahkan santunan kepada 35 anak yatim/piatu dari masyarakat sekitar ring 1 PLTA Cikalong. Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita sebagai tanda resmi dibukanya Jalan Hantar, kemudian ditutup dengan penanaman pohon di area Kolam Tando sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

Peresmian Jalan Hantar PLTA Cikalong menjadi bukti nyata komitmen PLN Indonesia Power dalam meningkatkan operasional pembangkitan sekaligus menghadirkan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

MediaSuaraMabes, Banda Aceh — Narasi ini disusun berdasarkan temuan investigasi dan kesaksian Marlawiyah, yang selama empat tahun penuh hidup dalam tekanan, diintimidasi dengan ancaman eksekusi dan janji “non eksekutabel” yang ternyata hanyalah ilusi untuk merampas hartanya.

Investigasi Media Suara Mabes Wilayah Aceh menyingkap dugaan praktik manipulasi hukum yang melibatkan advokat Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H., serta Kaspendi Sembiring, Panitera PN Banda Aceh. Ancaman eksekusi dan janji “non eksekutabel” diduga dijadikan senjata pemerasan, menguras dana klien hingga ratusan juta rupiah.

Jeratan Awal: Rp100 Juta untuk Perlawanan

Kasus ini bermula pada 13 Juni 2022, ketika Marlawiyah menyerahkan Rp100 juta untuk biaya pendaftaran perlawanan atas sita eksekusi perkara No. 5/Pdt.Eks/2022/PN Bna. Uang itu diterima dengan kwitansi bermaterai yang ditandatangani langsung oleh Jalaluddin Moebin.

Patut dicatat, Jalaluddin Moebin, S.H. dan Najmuddin, S.H. bukanlah pengacara yang dicari sendiri oleh Marlawiyah. Keduanya hadir atas rekomendasi pihak lain yang justru menyeretnya masuk ke perangkap. Apa yang awalnya diyakini sebagai jalan keluar, ternyata menjadi pintu masuk menuju skema pemerasan hukum yang sistematis.

Ironisnya, meski Marlawiyah akhirnya menang di Pengadilan Negeri Banda Aceh, kedua advokat tetap menagih biaya perkara lebih dari Rp58 juta. Padahal, sesuai amar putusan, biaya perkara seharusnya ditanggung oleh pihak yang kalah.

Permintaan Dana Berlapis, Pintunya pemerasan terbuka lebar.

• Rp175 juta kembali diminta melalui perantaraan pihak ketiga, tanpa laporan, tanpa bukti, tanpa hasil. Tragisnya, meski dana keluar, Marlawiyah justru kalah di Pengadilan Tinggi.
• Tak lama kemudian, muncul pungutan Rp72 juta yang diklaim sebagai biaya kasasi di Mahkamah Agung. Faktanya, biaya resmi hanya Rp500 ribu. Sisanya menguap entah ke mana.
• Puncaknya, kedua advokat menagih tambahan Rp300 juta dengan dalih “biaya non eksekutabel”. Uang itu disebut akan diserahkan kepada Ketua PN Banda Aceh melalui Panitera Kaspendi Sembiring, agar pengadilan menerbitkan surat non eksekutabel sehingga putusan tidak dijalankan.

Dalih ini jelas penipuan hukum. Status eksekutabel atau non eksekutabel ditentukan oleh amar putusan, bukan oleh transaksi uang di balik meja.

Pola Sistematis: Rasa Aman Palsu dan Ancaman Eksekusi

Skema ini dijalankan dengan pola berulang: klien diberi rasa aman palsu, seolah semua masalah hukum sudah terkendali. Setelah kepercayaan terbentuk, ancaman mulai dilontarkan — terutama ancaman eksekusi — yang dijadikan senjata psikologis untuk menekan dan memaksa klien menyerahkan uang.

Keterangan dari berbagai sumber konsisten menguatkan kesimpulan bahwa praktik ini bukan insiden tunggal, melainkan skema sistematis yang berulang.

Bukti Komunikasi: “Kata Ketua…”

Salah satu bukti penting adalah pesan WhatsApp tanggal 8 Juni 2022, ketika Jalaluddin Moebin menulis:

“kata Ketua, masukkan saja dulu perlawanan, sambil dipelajari berkas lengkap.”

Ucapan itu dipakai untuk membangun kesan seolah langkah hukum ditempuh dengan restu Ketua PN Banda Aceh. Padahal, tidak ada satu pun dokumen resmi yang mendukung klaim tersebut. Ini bukan prosedur hukum, melainkan trik murahan untuk memperdaya klien.

Pertemuan dengan Panitera

Lebih mencengangkan lagi, investigasi mencatat adanya pertemuan dengan Panitera PN Banda Aceh, Kaspendi Sembiring, yang difasilitasi Jalaluddin. Dalam forum itu, Kaspendi disebut secara langsung meminta uang damai hingga Rp1 miliar.

Ironisnya, bukannya melindungi, kedua advokat justru diduga menyarankan agar klien menuruti permintaan tersebut. Advokat berubah jadi pengantar klien ke meja pemerasan.

Ancaman Eksekusi yang Terbongkar

Patut dicatat, hingga kini tidak ada lagi ancaman eksekusi yang selama empat tahun penuh begitu gencar diarahkan kepada Marlawiyah.

Diduga kuat, ketiadaan ancaman itu bukan karena perkara selesai, melainkan karena kebohongan yang dibangun akhirnya terbongkar.

Ancaman itu ternyata bukan instrumen hukum, melainkan rekayasa teror psikologis untuk memuluskan permintaan dana berlapis.

Retakan Internal: Cuci Tangan Najmuddin

Saat skandal ini terungkap, Najmuddin, S.H. buru-buru menghubungi Media Suara Mabes. Dengan suara singkat ia berkilah:

“Itu semua urusan Jalal, bukan saya dan saya jangan dilibatkan.”

Kalimat ini tak lebih dari upaya cuci tangan. Padahal, fakta investigasi menunjukkan permainan ini dijalankan berdua. Hanya saja, ketika panas, mereka mulai saling melempar. Inilah wajah asli para aktor: kompak ketika menghimpit klien, saling tuding ketika terbongkar.

Kerugian: Uang Habis, Mental Hancur

Total kerugian Marlawiyah mencapai Rp375 juta. Namun, kerugian mental jauh lebih parah: empat tahun hidup dalam ketakutan, depresi, dan tekanan psikis. Hukum yang seharusnya memberi perlindungan malah menjadi alat penyiksaan.

Catatan Khusus

Permainan ini mustahil hanya ulah dua advokat. Tanpa keterlibatan Panitera Kaspendi Sembiring dan Ketua PN Banda Aceh, Dr. Teuku Syarafi, S.H., M.H., skema ini tidak akan berjalan.

Atau, Syarafi sedang main cantik — membiarkan Kaspendi bergerak di depan, lalu jika terbongkar, menjadikannya umpan untuk menutup peran dirinya sendiri?

Bantuan hukum dijadikan dagangan murahan. Hukum dipakai bukan untuk melindungi, tapi untuk memeras. Inilah wajah kotor peradilan yang tak segan-segan menjual ancaman demi uang.

Jika praktik ini dibiarkan, siapa pun bisa jadi korban berikutnya. Hari ini Marlawiyah, besok bisa giliran masyarakat biasa yang tak berdaya. Inilah kanker hukum yang merusak sendi-sendi keadilan.

Peringatan untuk Publik

Masyarakat harus mewaspadai tipu daya semacam ini. Bila ada advokat atau aparat yang menuntut dana tanpa dasar hukum, apalagi memakai ancaman eksekusi atau janji “non eksekutabel”, jangan tinggal diam. Dokumentasikan, laporkan, dan sebarkan.

Sebagai informasi, Kantor Advokat Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H. & Partners beralamat di Jalan Tandi No. 4, Ateuk Munjeung, Kecamatan Baiturrahman – Banda Aceh.

Publik berhak tahu, agar tidak ada lagi korban berikutnya. (Hanafiah)

MediaSuaraMabes, Pesawaran Lampung – Pasangan Hj. Nanda Indira Bastian, S.E., M.M. dan H. Antonius Muhammad Ali, S.H. resmi dilantik oleh Gubernur Lampung,Rahmat Mirzani Djausal, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2025–2030, Rabu (27/8/2025).

Pelantikan berlangsung pukul 09.00 WIB di Balai Keratun Lantai III, Kantor Gubernur Lampung. Pada kesempatan yang sama, turut dilantik Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, serta Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesawaran

“Usai pelantikan, pada pukul 11.30 WIB, Bupati dan Wakil Bupati menghadiri Rapat Paripurna DPRD Pesawaran dengan agenda Penyampaian Pidato Perdana Bupati Pesawaran Masa Jabatan 2025–2030.

Kemudian, pukul 13.00 WIB, digelar Tasyakuran atas pelantikan sekaligus Purna Bakti Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2021–2026, Dr. Ir. H. Dendi Ramadhona, K., S.T., M.Tr.I.P. Acara berlangsung di Lamban Agung, Rumah Dinas Bupati Pesawaran, dan dihadiri Forkopimda, Uspika, kepala desa, organisasi masyarakat, LSM, serta insan pers.

Rangkaian acara tersebut juga menampilkan video perjalanan satu dekade kepemimpinan Dr. Dendi Ramadhona, dilanjutkan dengan prosesi purna tugas serta sambutan perdana Bupati Pesawaran periode 2025–2030, Hj. Nanda Indira Bastian.

Ketua DPC Pwdpi (Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia) Pesawaran,Arohman R SE, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas dilantiknya pasangan Nanda – Anton sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran terpilih periode 2025–2030.

Harapan Beliau Selaku Ketua Organisasi Wartawan Di kabupaten Pesawaran Semoga Dengan Terpilih serta Terlantiknya Kedua Pasangan Bupati Serta Wakil Bupati,kedepan Pesawaran Dapat lebih Maju Dalam segala Aspek Terlebih Amanah Dalam Memimpin Kabupaten Pesawaran Di Bumi Andan Jejama.Pungkasnya”

(Adi, S)

MediaSuaraMabes, Bali – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI melalui Desk Keamanan Siber dan Pelindungan Data (KSPD) menggelar Forum Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber di Intercontinental Bali Resort, Rabu (27/8).

Forum ini dipimpin oleh Marsda TNI Eko D. Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Gov-CSIRT. Peserta terdiri atas perwakilan pemerintah daerah, TNI/Polri, kejaksaan, pengadilan, hingga instansi strategis lainnya.

Deputi Kemenko Polkam: Literasi Digital Berbasis Keamanan Siber Harus Jadi Budaya

Dalam sambutannya, Deputi Bidkoor Komunikasi dan Informasi menekankan pentingnya penguatan kapasitas SDM untuk menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks.

“Perkembangan teknologi digital membawa manfaat luar biasa, namun juga risiko besar seperti serangan siber, kebocoran data pribadi, dan sabotase infrastruktur vital. Data dan informasi kini menjadi aset strategis, sehingga literasi digital berbasis keamanan siber harus menjadi budaya bersama,” ujar Eko.

Eko menambahkan, Bali dipilih sebagai lokasi forum bukan tanpa alasan. Sebagai pusat konektivitas global dan pariwisata dunia, Bali memiliki posisi strategis sekaligus ekosistem keamanan siber yang terus berkembang dengan hadirnya Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

BSSN: Ancaman Siber Semakin Menyasar Sektor Kritis

Sementara itu, Dr. Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, menegaskan bahwa lanskap ancaman siber Indonesia terus berkembang cepat. Serangan malware, ransomware, hingga Advanced Persistent Threat (APT) kini semakin menyasar sektor kritis pemerintahan dan layanan publik.

BSSN mendorong pembentukan CSIRT di seluruh daerah, pembangunan Security Operation Center (SOC), serta percepatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini, menurut Sulistyo, akan memperkuat deteksi dan respons terhadap insiden siber.

Sekretaris Gov-CSIRT BSSN menambahkan bahwa kesadaran publik perlu diperkuat untuk menghilangkan kesalahpahaman, seperti anggapan bahwa keamanan data bukanlah prioritas atau hanya tugas tim IT. Saat ini Gov-CSIRT menaungi 352 TTIS (94 pusat, 34 provinsi, 224 kabupaten/kota) yang bertugas mencegah, menangani, dan memulihkan insiden siber pada sektor administrasi pemerintahan.

Melalui forum ini, Kemenko Polkam berharap tercipta sinergi kuat antar pemangku kepentingan, sehingga ekosistem keamanan siber nasional semakin tangguh dan mampu menopang kedaulatan digital Indonesia.

(Thio Rudy)

MediaSuaraMabes, Jakpus – Kesbangpol Jakarta Pusat gandeng berbagai ormas, termasuk FKKPBM, untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.

Jakarta – Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah (FKKPBM) Jakarta Pusat menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan bertajuk Peningkatan Peran Ormas dalam Pembangunan yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Pusat di Hotel Orchardz Jayakarta, Rabu (27/8/2025).

Acara yang diikuti 16 ormas dari berbagai bidang ini dibuka langsung oleh Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Pusat, Rachmat Hidayat, S.Sos. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pembangunan kota tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat, khususnya ormas.

“Pembangunan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, agar tujuan pembangunan bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.

FKKPBM Dorong Sinergi dengan Pemerintah

Ketua DPC FKKPBM Jakarta Pusat, Busrial, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat positif karena membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan ormas. Menurutnya, FKKPBM siap mengambil peran aktif untuk memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

“Kolaborasi dengan pemerintah menjadi kunci agar ormas bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. FKKPBM siap mendukung setiap program yang tujuannya untuk kesejahteraan warga,” ungkapnya.

FKKPBM, yang beranggotakan keluarga besar purnawirawan pasukan elite TNI, menilai bahwa sinergi dengan pemerintah bukan hanya penting dalam menjaga stabilitas, tetapi juga dalam mendukung program-program pembangunan di tingkat kota.

Hadir 16 Ormas dari Berbagai Bidang

Selain FKKPBM, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah ormas lain, antara lain Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa (ARMI), Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Grib Jaya, HIPAKAT, Pokdar Kamtibmas, Maluku Utara Bersatu (MUB), Papua Konektivitas (PACE), Silaturahmi Perguruan Silat Madura (SPKSM), KOPI, MKGR, IPEM, IPPNU, GMBI, Ketua Bang Jafar, dan PEJABAT.

Kehadiran beragam ormas tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan. Melalui forum ini, Kesbangpol berharap lahir gagasan dan masukan baru agar ormas tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi juga memberi kontribusi nyata di lapangan.

Masukan untuk Era Digital

Rangkaian acara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu juga menghadirkan sesi tanya jawab interaktif. Dalam diskusi tersebut, berbagai masukan mengemuka, terutama terkait tantangan ormas di era digital. Peserta menilai bahwa ormas perlu meningkatkan kapasitas dalam memanfaatkan teknologi, baik untuk edukasi, sosialisasi program, maupun dalam memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

“Sekarang ini informasi sangat cepat bergerak. Ormas juga harus bisa adaptif dan menggunakan teknologi digital untuk memperluas manfaat bagi warga,” ujar salah satu peserta forum.

Harapan Kesbangpol Jakarta Pusat

Menutup kegiatan, Kesbangpol Jakarta Pusat menegaskan bahwa peran ormas tidak hanya sebatas simbol kebersamaan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam membangun harmoni sosial, menjaga persatuan, dan ikut serta dalam program pembangunan pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap ormas semakin berdaya, aktif, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan kota yang inklusif serta berkelanjutan,” kata Rachmat Hidayat.

Dengan semangat kebersamaan, acara ini diharapkan menjadi momentum penting bagi FKKPBM Jakarta Pusat bersama ormas lainnya untuk memperkuat peran mereka sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus memperkokoh persatuan dan gotong royong dalam masyarakat.

(Suwoto)

MediaSuaraMabes, Jakarta – Wartawan Suara Mabes mendapatkan pelatihan jurnalistik, Kamis, 28 Agustus 2025 bertempat di kantor Media Suara Mabes di gedung Wisma Korindo LT.6 Jakarta.

Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Pimpinan Umum Suratno, S.Kom dan Pimpinan Redaksi Lukman Mahdami, S.TH.i, SH, MA, M.Kn beserta jajaran.

Lukman Mahdami, S.TH.i, SH, MA, M.Kn menyampaikan kita mulainya dari perkenalan dan kita mengenal satu sama lain posisi dan kondisi masing-masing kawan-kawan kita yang ada. Dan juga perkembangan yang dikembangkan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Dalam acara konsolidasi hari ini, media suara Mabes ini sebenarnya mengangkat informasi terbesar dalam menertibkan baik administrasi organisasi secara internal maupun tindakan administratif terhadap anggota di lapangan.

Dalam wacana peliputan maupun investigasi agar tidak berkesan bahwa MSM ini mampu menerima hal-hal dilarang secara aturan hukum yang berlaku, kode etik jurnalistik dan juga tentunya keyakinan masing-masing.

Karena marwah dari MSM ini saling menghargai dan juga saling mengisi. Kita boleh saja menegur, tapi kita tidak melawan hanya saja kita inovasi. Apa yang menjadi perkembangan dari evaluasi itu yang namanya berhasil.

Cita-cita MSM sendiri sebenarnya mengangkat jiwa publik melalui pemberitaan atau liputan dari hasil investigasi maupun liputan jurnalis MSM itu untuk mendekatkan diri kepada kebenaran. Dan juga menegakkan kebenaran, dimana keadilan saat ini, ini kritis bahkan krisis. Di mana yang salah masyarakat hampir tidak pernah didekati oleh yang namanya keadilan.

Dan juga sisi kebenaran itu pun ditumpangi oleh kepentingan individualis maupun oleh kepentingan politisi. Contohnya banyak kasus yang sudah terindikasi, bahkan di lingkungan masing-masing.

Kawan-kawan dalam investigasi itu melihat dan mendengar wacana seperti itu, siapa yang menyuarakan kitalah sebagai insan pers.

Untuk melanjutkan informasi itu agar masyarakat menjadi aman dalam pemberitaan, dan nyaman dalam tindakan.

“Di antaranya mendapatkan kebenaran dan keadilan secara pasti, kepastian hukum di Indonesia. Khususnya bagi orang yang berbicara tentang masalah hukum, Pers pun diatur. Wartawan pun atau jurnalis dalam bertindak pun diatur, bukan semata-mata bertanya satu sama lain,”ujarnya.

(NANDA PUTRA ASHAR)

MediaSuaraMabes, Rorotan — Dalam rangka memperingati HUT ke-10 Dompet Dhuafa Gerai Sehat Rorotan, Dompet Dhuafa menggelar seminar edukasi kesehatan dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis (general check-up) yang bertempat di Rusunawa Rorotan, UPRS III, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan mengusung tema “Women Health Services”, dengan fokus pada edukasi deteksi dini kanker payudara.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain:

General Manager of PT. TEP Indonesia, Mr. Grinchai Hatta Gam

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang diwakili oleh Asisten Deputi PUG Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan, serta Pemerintah Daerah Wilayah I, Ibu Eni Widiyanti, S.E., M.PP., M.SE.

Sekretaris Camat Cilincing, Deni Apriyadi Nardi, mewakili Camat Cilincing.
Kasie Kesra Kelurahan Rorotan, Nanang Ali mewakili Lurah Rorotan.
Kapospol Rorotan, Aiptu Wayan, mewakili Kapolsek Cilincing.
Kepala Puskesmas Rorotan, dr. Hj. Siti Maemunah.
Kepala UPRS III, Ibu Vita Nurviatin.
GM Kesehatan Dompet Dhuafa, dr. Yeni Purnamasari, MKM.
Direktur Dompet Dhuafa Klinik Rorotan, Ns. Sifing Lestari, S.Kep.
Ketua RW 014 Muhammad Supriyatna.
Ketua LMK Rorotan Qomaruzamman.
Ketua PKK RW 014 Rusunawa Rorotan Yuliana.
Ketua RW 012 Rorotan Supyani.
Bimaspol Rorotan Aipda Sigit.
Babinsa Rorotan Sertu TNI Sutrisno.
Nara sumber Dr.dr. M.Yadi Permana Sp.B.Subsp.Onk ( K ).
Ka.Satpol PP Kelurahan Rorotan Di wakili Bambang dan Anggota.
Pegawai dan Staff ASN UPRS lll.
Kader PKK dan Dawis RW 014 Rusunawa Rorotan.
Korlap Keamanan UPRS lll Rusunawa Rorotan Saiman.
Serta para tamu undangan, awak media dan warga setempat.

Dalam seminar ini, peserta mendapatkan edukasi seputar pentingnya deteksi dini kanker payudara. Data global menunjukkan bahwa dari 18,1 juta kasus baru kanker yang terjadi setiap tahun dan menyebabkan 9,6 juta kematian, dan 1 dari 6 perempuan di dunia berpotensi mengalami kanker payudara. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting dalam penanganannya.

Dua metode deteksi yang diperkenalkan dalam seminar ini adalah SADARI (Periksa Payudara Sendiri) dan SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis). Peserta juga diajarkan cara melakukan SADARI secara mandiri, antara lain dengan berdiri di depan cermin, kedua lengan lurus ke bawah, dan mengamati apakah terdapat perubahan bentuk, ukuran, atau adanya benjolan pada payudara.

Dalam sambutannya, Kepala UPRS III, Ibu Vita Nurviatin, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara ini.

“Kami sangat menyambut baik kegiatan edukatif seperti ini. Ini adalah bentuk kolaborasi positif antara berbagai instansi untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, khususnya kaum perempuan. Saya mengimbau kepada seluruh peserta untuk mengikuti seminar hingga selesai karena ini sangat bermanfaat,” ujarnya.

Kegiatan ini juga disambut antusias oleh ibu-ibu PKK RW 014 yang hadir. Mereka menilai seminar ini sangat membantu meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan payudara, terutama cara mendeteksi gejala awal yang seringkali diabaikan.

“Sekecil apa pun benjolan yang ditemukan, jangan dianggap remeh. Segera konsultasikan dengan dokter,” ujar salah satu peserta seminar.

Dompet Dhuafa melalui Gerai Sehat Rorotan berharap kegiatan ini dapat menjadi bagian dari upaya nyata dalam menekan angka kasus kanker payudara di Indonesia serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi dan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

Komarudin
Jurnalis DKI Jakarta

MediaSuaraMabes, Jakarta Utara – Dalam Rangka HUT RI Ke 80 Tahun Suku Dinas (Sudin) Sosial Jakarta Utara merayakan kemerdekaan dengan mengadakan beberapa lomba diantaranya tarik tambang, Balap Karung, Makan Krupuk, pukul kendi dan ambil uang di pepaya dengan mulut.

Acara dimeriahkan dengan jalan sehat serta doorprice untuk para peserta yang mengikuti, adapun peserta dari Anggota Tagana dan beberapa ASN Sudin Sosial Jakarta Utara.

Kasudin Sosial Jakarta Utara Rizqon Hermawan turut hadir memeriahkan acara HUT Kemerdekaan RI Ke 80 Tahun, dan Kasi Parlin Jamresos Jakarta Utara Agus Kurniawan beserta staf.

Acara berlangsung aman dan terkendali dengan kebahagian secara kekeluargaan.

Sudarnarto
Jurnalis DKI Jakarta

MediaSuaraMabes, Bekasi – Pemasangan batu kali menggunakan kawat ram untuk membuat struktur penahan longsor atau penguat tepi sungai dikenal sebagai bronjong atau gabion. Bronjong adalah anyaman kawat baja berlapis seng (galvanis) yang dibentuk menjadi kotak-kotak dan diisi dengan batu kali untuk menahan erosi dan memperkuat tanah.

Tim COD Lsm Sniper indonesia investigasi langsung ke lokasi kegiatan tersebut saat di lokasi di temukan para pekerja tidak menggunakan K3 alat Keselamatan Kesehatan Kerja, Ozos salah satu tim COD menegur pihak pelaksana di lapangan supaya para pekerjanya harus menggunakan Alat keselamatan Kerja ( K3 ), karena Undang-undang mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sebagai dasar hukum utamanya, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang juga memuat ketentuan K3. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Dasar Hukum K3 di Indonesia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Lucunya setelah di tegur pelaksana di lapangan masalah Safety kerja pekerjaan berhenti sebentar untuk membeli peralatan K3,ucap ozos

Pekerja proyek wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk melindungi diri dari cedera dan kematian, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya yang timbul akibat kecelakaan, dan mematuhi kewajiban hukum. Proyek konstruksi adalah pekerjaan berat dan berbahaya, sehingga penerapan standar K3 yang ketat menjadi keharusan untuk memastikan semua pekerja aman dan proyek berjalan lancar.

Papan impormasi kegiatan pun tidak terpampang di lokasi diduga kegiatan tersebut tidak ada keterbukaan publik sampai kegiatan sudah berjalan tiga hari.

Pasal Keterbukaan Informasi Publik utama berada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang merupakan penjabaran dari hak konstitusional dalam Pasal 28F UUD 1945. UU KIP mengatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka.tegas ozos.

(DG)