MediaSuaraMabes, Jakarta – Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia (APPRODI) menggelar Konferensi Nasional Produktivitas (Konaspro) 2026 yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus baru periode 2026–2031. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid (luring dan daring) dengan partisipasi sekitar 400 peserta dari seluruh Indonesia.

Ketua Umum APPRODI dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Produktivitas harus ditempatkan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (engine of economic growth). Kita perlu menggeser strategi pembangunan dari berbasis input (input driven) menjadi berbasis produktivitas (productivity driven),” ujarnya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting dari pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja, hingga mitra internasional, di antaranya perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Ketua Umum APINDO, Sekjen Asian Productivity Organization (APO), serta perwakilan asosiasi industri dan akademisi.

Dalam laporan kinerjanya, Ketua Umum APPRODI menyampaikan bahwa selama lima tahun pertama, organisasi telah memiliki sekitar 1.500 anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan kepengurusan daerah di empat provinsi dan dua kabupaten/kota.

Berbagai program telah dijalankan, meliputi pengembangan kompetensi SDM berbasis produktivitas, layanan konsultansi, pengukuran produktivitas, hingga penyelenggaraan webinar, diskusi, dan penerbitan jurnal serta buku ilmiah. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

Ke depan, APPRODI berkomitmen menjalankan delapan program strategis, antara lain pengembangan SDM produktif, penguatan budaya kerja, inovasi teknologi, hingga penguatan sistem manajemen produktivitas.

Selain itu, APPRODI juga menegaskan dukungannya terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional (LPN), sebagai landasan percepatan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS).

“Jika gerakan ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, APPRODI juga menyampaikan lima rekomendasi prioritas untuk pemerintah, yakni menjadikan produktivitas sebagai indikator utama pembangunan, mendorong deklarasi nasional gerakan produktivitas, memperkuat kelembagaan produktivitas, mengembangkan sistem pengupahan berbasis produktivitas, serta membangun budaya produktif di masyarakat.

Menutup sambutannya, Ketua Umum APPRODI mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam meningkatkan produktivitas nasional.

“Marilah kita berkomitmen bersama untuk memproduktifkan Indonesia demi masa depan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya.

Konferensi ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong peningkatan produktivitas nasional secara berkelanjutan.

(Indra SKB – John Tobing)

MediaSuaraMabes, Sorong – Satuan Tugas Wilayah (SATGASWIL) Papua Barat terus memperkuat benteng pertahanan wilayah dari ancaman ideologi menyimpang. Langkah ini ditegaskan melalui audiensi dan koordinasi strategis yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Tugas Wilayah (Satgaswil) Papua Barat, Kombes Pol. Gede Suardana, S.Pd., M.M., bersama Plt. Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si., di Kota Sorong, Kamis (23/4/2026).

Pertemuan tersebut berfokus pada penguatan langkah preventif kolektif dalam menangkal penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme (IRET) di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Kombes Pol. Gede Suardana menekankan bahwa deteksi dini terhadap dinamika situasi di lapangan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Menurutnya, komunikasi lintas instansi adalah kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

“Sinergitas antar-instansi pemerintah sangat krusial. Kita perlu memastikan adanya sistem deteksi dini yang kuat agar paham IRET tidak mendapatkan ruang sedikit pun untuk berkembang di tengah masyarakat Papua Barat Daya,” tegas Kombes Pol. Gede Suardana.

Selain aspek pengawasan teknis, audiensi ini juga menyoroti peran strategis Kesbangpol dalam membina wawasan kebangsaan. Penguatan ideologi Pancasila, terutama bagi generasi muda, disepakati sebagai fondasi utama dalam membentengi masyarakat dari infiltrasi paham radikal yang kerap memanfaatkan celah kurangnya pemahaman ideologi negara.

Sebagai langkah nyata, kedua pihak sepakat untuk:

* Meningkatkan frekuensi pertukaran informasi strategis terkait potensi gangguan keamanan.

* Menggelar sosialisasi bersama secara berkelanjutan mengenai bahaya radikalisme.

* Melakukan pemetaan wilayah rawan secara lebih detail dan terpadu.

* Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda sebagai mitra aktif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Melalui kolaborasi intensif ini, diharapkan ketahanan nasional di tingkat lokal semakin kokoh. Upaya ini menjadi komitmen bersama untuk memastikan Provinsi Papua Barat Daya tetap menjadi wilayah yang aman, damai, dan bersih dari segala bentuk ancaman ideologi menyimpang.

Redaksi Suwoto

MediaSuaraMabes, Bali – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Densus 88 Antiteror menggelar Talkshow pencegahan terorisme yang menyasar kalangan pelajar di Provinsi Bali. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Presisi Polda Bali pada, Jumat (24/4/2026) ini diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah.

Talkshow ini turut dihadiri oleh, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) RI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., Kapolda Bali, Irjen. Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., serta undangan lainnya yang turut mendukung upaya pencegahan radikalisme di lingkungan pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, para narasumber memberikan materi kepada pelajar terkait bahaya paham radikalisme dan terorisme, serta langkah pencegahannya di lingkungan pendidikan. Selain itu, peserta juga diajak untuk bijak dalam menyaring informasi di era digital dan berperan aktif menjaga persatuan bangsa.

Wakapolda Bali, Brigjen. Pol. I Made Astawa, S.I.K., yang mewakili Kepala Densus 88 Antiteror Polri menekankan bahwa pencegahan terorisme harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, khususnya pelajar sebagai garda terdepan dalam menjaga masa depan bangsa.

Kegiatan ini menjadi langkah nyata Polri dalam membangun kesadaran kolektif serta mendorong pelajar Bali untuk berani menolak paham radikal, sekaligus menjaga lingkungan yang aman, damai, dan harmonis.

(Sudarnarto/Red)

Banda Aceh – Media Suara Mabes mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek jasa cleaning service di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUZA) Aceh dengan nilai anggaran mencapai Rp22 miliar.

Berdasarkan hasil investigasi awal, terdapat indikasi ketidaksesuaian dalam proses penetapan pemenang tender yang diduga melibatkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial M.M. serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial A.

Dalam keterangannya kepada awak media, PPTK A mengaku tidak mengetahui secara rinci terkait dugaan kesalahan administrasi pada perusahaan pemenang, PT Hidro Jaya Abadi.

“Saya tidak tahu terkait kesalahan administrasi tersebut. Saat itu saya sedang pulang kampung. Ketika kembali, pemenang sudah ditetapkan oleh KPA,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Media Suara Mabes wilayah Aceh, Hanafiah, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan praktik tidak wajar dalam proyek tersebut. Ia menegaskan agar aparat penegak hukum tidak menutup mata jika terbukti ada pelanggaran.

“Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan ini. Jika ada pihak yang mencoba membekingi, kami akan melaporkannya ke Mabes Polri,” tegas Hanafiah.

Hanafiah juga mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, khususnya KPA yang bertanggung jawab atas paket pekerjaan tersebut.

Selain itu, muncul dugaan adanya aliran dana tidak resmi dalam proyek tersebut dengan nilai mencapai miliaran rupiah dalam kurun waktu 2024 hingga 2026. Namun, hingga saat ini, informasi tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

Tak hanya itu, dugaan penyimpangan ini juga disebut berdampak pada para pekerja cleaning service. Beberapa di antaranya diduga tidak menerima upah sesuai ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Media Suara Mabes menilai, jika dugaan ini benar, maka hal tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen RSUZA serta KPA yang disebutkan belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Media Suara Mabes akan terus berupaya melakukan konfirmasi dan penelusuran lebih lanjut guna memastikan keberimbangan informasi.

(Hanafiah)

MediaSuaraMabes, Purwokerto – Bertempat di Hastinapura Convention Center Java Heritage Hotel Purwokerto, Rabu (15/4/26) Universitas Amikom Purwokerto menyelenggarakan prosesi wisuda Diploma III, Sarjana dan Pasca Sarjana untuk periode ke-XXXIII.

Jumlah lulusan tercatat 308 orang yang terdiri dari 82 prodi Informatika, 57 prodi Sistem Informasi, 24 prodi Teknologi Informasi, 25 prodi Bisnis Digital, 68 prodi Ilmu Komunikasi, 11 prodi Fisioterapi, 13 prodi D3 Kebidanan dan 28 dari Program Studi Pasca Sarjana (S2) Komputer.

Hadir dalam acara wisuda, Kepala LLDIKTI Wilayah 6 Jawa Tengah,Prof. Dr. Ir. Aisyah Endah Palupi, M.Pd, Ketua Yayasan Amikom Purwokerto, Hari Purwidiantoro, ST., MM., M. Kom, Wakil Ketua Yayasan Sdr. M.Agriawan Satria Utama, SE, M.M, Perwakilan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jateng, Polresta Banyumas, Babinkamtibmas Kecamatan Purwokerto Utara, relasi perbankan, serta pejabat struktural dan dosen Universitas Amikom Purwokerto serta orangtua/wali wisudawan.

Ketua Panitia Wisuda Ke-XXXIII, Dr. Azhari Shouni Barkah M.Kom mengatakan dari 308 wisudawan, sebanyak 116 lulusan berhak menyandang gelar dengan pujian atau cumlaude. Adapun wisudawan yang dinobatkan sebagai best of the best wisuda kali ini yaitu Tina Trisnawati, S.I.Kom dari program studi Ilmu Komunikasi berhak atas tabungan Pendidikan dari Bank Muamalat, Bank BRI kanca Purwokerto, Bank Mandiri KCP Unsoed,dan BSI Purwokerto serta bank BPD Jateng. Selain tabungan Pendidikan, yang bersangkutan juga mendapatkan beasiswa dari Yayasan Amikom Purwokerto untuk melanjutkan kuliah S2 Komputer di Universitas Amikom Purwokerto.

Moment wisuda periode 33 terasa lebih istimewa karena salah satu wisudawan adalah Dr. Agus Nur Hadie, S.Sos., M.Kom., M.Si yang tak lain merupakan Sekda Kabupaten Banyumas.

Rektor Universitas Amikom Purwokerto, Assoc. Prof. Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si menghaturkan terimakasih yang tak terhingga pada orang tua wisudawan yang terus mempercayakan penuh pendidikan putra-putrinya di Kampus Ungu. Tidak lupa Rektor juga menyampaikan selamat untuk para wisudawan yang sukses menyelesaikan pendidikannya hingga berhak menyandang gelar akademik Sarjana dan Magister.

“Selamat untuk seluruh wisudawan periode ke-XXXIII. Jadikan momen wisuda kali ini menjadi tonggak awal menggapai masa depan yang penuh persaingan. Saya juga mengajak seluruh lulusan agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Program Pasca Sarjana di Universitas Amikom Purwokerto,” katanya.

Berlilana mengungkapkan saat ini Universitas Amikom Purwokerto bersiap menuju akreditasi Unggul. Dari segi kualifikasi dosen, tercatat sampai saat ini Amikom Purwokerto sudah memiliki dua orang guru besar (professor). Capaian ini adalah bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk diketahui, dua orang guru besar Amikom Purwokerto merupakan Direktur Program Pasca Sarjana Komputer dan Dekan Fakultas Ilmu komputer yang baru dikukuhkan pada Sabtu (11/4/26).

Sehari sebelum prosesu wisuda, Selasa (14/4) dilaksanakan job fair dan career day untuk calon wisudawan dan wisudawati. Beberapa pembicara didatangkan dari perusahaan, alumni dan Kementerian diantaranya Devriel Sogia, S.T., M.M yang merupakan Direktur Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pekerja Migran Indonesia.

Tambahan informasi, tahun ini Universitas Amikom Purwokerto masih membuka pendaftaran mahasiswa baru. Tersedia jalur prestasi, reguler dan kuliah KIP-K dengan pelayanan pendaftaran mahasiswa baru secara offline dan online di pmb.amikompurwokerto.ac.id.

(Suwoto)

MediaSuaraMabes, Manokwari Papua Barat – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru menyempatkan diri melakukan tatap muka dengan masyarakat adat Lapago di Kel. Sowi Gunung Kab Manokwari dan tatap muka dengan masyarakat adat Meepago di Kel. Amban Kab Manokwari. Kunjungan Pangdam tersebut, diterima hangat oleh Kepala Suku Lapago Sdr. Dangguweah dan Kepala Suku Meepago Sdr. Marinus Adi yang diawali sambutan tarian adat dan penyematan mahkota burung Kasuari.Rabu,15/4/2026.

Pada pertemuan tersebut, Pangdam XVIII/Kasuari melihat secara langsung kondisi nyata masyarakat adat Lapago dan Meepago yang penuh kesederhanaan. Kedua Kepala Suku menyampaikan apresiasi atas kehadiran Pangdam XVIII/Kasuari dan juga kehadiran anggota Kodim 1801/Manokwari yang aktif berkomunikasi dengan para tokoh masyarakat adat Lapago dan Meepago. Masyarakat adat menaruh harapan besar untuk generasi muda Lapago dan Meepago dapat direkrut menjadi anggota TNI sehingga kolaborasi antara Kodam XVIII/Kasuari dengan tokoh masyarakat menjadi penting.

Sebagai tanda jalinan silaturahmi, Pangdam XVIII/Kasuari menyerahkan tali asih dan sejumlah bibit babi kepada kedua Kepala Suku untuk disalurkan kepada masyarakat adat. Bagi masyarakat adat Lapago dan Meepago, penyerahan bibit babi tersebut tidak hanya memiliki nilai tinggi secara finansial namun juga memiliki nilai tinggi secara spiritual maupun ritual, sebagaimana adat istiadat yang berlaku. Proses peternakan babi akan mendapat perhatian dan pendampingan sehingga nantinya dapat meluas ke seluruh masyarakat adat.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam XVIII/Kasuari menegaskan kehadiran Kodam XVIII/Kasuari harus dapat bermanfaat bagi masyarakat adat dan silaturahmi yang telah terjalin agar terus dijaga untuk kepentingan bersama.

(SPD)

MediaSuaraMabes | Jakarta — Dugaan praktik kriminalisasi terhadap masyarakat kecil kembali menyeruak. Kali ini, sorotan tertuju pada penanganan perkara sengketa lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, yang dinilai sarat kejanggalan prosedural dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.

Brigjen Pol (Purn) I Nyoman Rubrata, selaku kuasa hukum warga Sampit, secara resmi mendatangi Biro Pengawasan Penyidikan (Wasidik) Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (30/3/2026), guna melaporkan dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan penyidik Polres Kotim dalam menangani perkara sengketa lahan milik warga.

Dalam keterangannya kepada awak media di Mabes Polri, Nyoman menilai proses hukum yang dilakukan penyidik berlangsung terlalu cepat dan terkesan dipaksakan tanpa melalui kajian menyeluruh terhadap aspek perdata atas objek sengketa.

“Laporan masuk tanggal 23 Desember, lalu besoknya langsung naik penyidikan pada 24 Desember. Ini sangat prematur dan patut dipertanyakan. Seharusnya penyidik lebih dulu mendalami aspek perdata, memastikan siapa pemilik sah lahan tersebut, bukan serta-merta menetapkan warga sebagai pelaku pidana di tanah yang mereka kuasai sendiri,” tegas Nyoman.

Ia menilai langkah penyidik tersebut menunjukkan indikasi pengabaian prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum.

Salah satu warga, Sugianto, menegaskan bahwa lahan seluas 324 hektare di Blok F39 yang dipersoalkan merupakan milik masyarakat setempat dan telah dilengkapi dokumen legal berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) serta dokumen pendukung lain yang diketahui pemerintah desa.

Menurutnya, tindakan aparat justru terkesan represif terhadap warga yang tengah melakukan aktivitas panen di lahan yang mereka yakini sah secara hukum.

“Kami panen di kebun sendiri dengan dokumen lengkap. Tapi truk kami yang membawa 7 ton sawit justru dicegat di jalan, sekitar 16 kilometer dari kebun, lalu ditahan lebih dari 30 jam tanpa pemberitahuan resmi. Ini penegakan hukum atau bentuk intimidasi terhadap rakyat kecil?” ujar Sugianto.

Senada, warga lainnya, Tatang, mengungkapkan bahwa tindakan aparat telah menimbulkan tekanan psikologis di tengah masyarakat.

Sebanyak 11 orang warga, termasuk pekerja kebun, dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Kondisi itu disebut menciptakan rasa takut hingga sejumlah warga enggan kembali ke rumah karena merasa terus dibayangi proses hukum.

“Warga sekarang takut. Mereka merasa diperlakukan seperti kriminal besar hanya karena mempertahankan tanah yang mereka kelola selama ini,” ungkap Tatang.

Tim pendamping warga, Irwan, turut menyoroti adanya dugaan perlakuan tidak adil dalam penanganan perkara. Ia mempertanyakan kecepatan aparat memproses laporan dari pihak koperasi, sementara legalitas klaim koperasi atas lahan tersebut disebut belum pernah dibuktikan secara terbuka kepada masyarakat.

“Saat mediasi di hadapan Muspika dan tokoh masyarakat, pihak koperasi tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Tapi anehnya laporan mereka justru diproses sangat cepat. Jangan sampai hukum hanya tajam ke rakyat kecil, tapi tumpul kepada pihak tertentu yang berlindung di balik nama koperasi,” tegas Irwan.

Atas dasar itu, tim kuasa hukum resmi meminta Mabes Polri melakukan supervisi dan evaluasi terhadap proses penyidikan yang berlangsung di Polres Kotim, termasuk mendesak penghentian perkara demi menjamin kepastian hukum bagi warga.

“Polri hadir untuk melindungi masyarakat, bukan menciptakan ketakutan. Kami meminta Kapolri melihat persoalan ini secara objektif. Jangan sampai masyarakat transmigrasi yang menempati tanah program pemerintah justru dikriminalisasi. Penyidikan ini harus dihentikan,” pungkas Nyoman.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelapor masih menunggu tindak lanjut resmi dari Bareskrim Polri atas pengaduan yang telah disampaikan.

(Redaksi/Suwoto)

MediaSuaraMabes, Tangerang Selatan – Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) menggelar Musyawarah Akbar, Halal Bihalal, dan Bakti Sosial yang berlangsung meriah di Setu Parigi, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi lintas elemen masyarakat dalam memerangi bahaya narkotika.

Acara dihadiri tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti Forum Betawi Rempug dan Forum Komunikasi Anak Betawi, serta perwakilan instansi, termasuk Badan Narkotika Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Media Suara Mabes menerima plakat penghargaan atas dedikasi dan konsistensinya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Penghargaan diserahkan langsung oleh I Komang Koheri kepada perwakilan redaksi.

Pimpinan Umum Media Suara Mabes, Suratno, berhalangan hadir karena agenda luar kota. Kehadiran diwakili oleh Pimpinan Redaksi Lukman Mahdami, S.Th.I., S.H., M.A., M.H., M.Kn. bersama Redaktur Suwoto SE serta jurnalis biro Tangerang Saud Maruntung Marbun.

Ketua Umum GANNAS, I Nyoman Adi Peri S,H, menegaskan bahwa pemberantasan narkotika harus dilakukan tanpa pandang bulu.

“Penindakan harus tegas, baik terhadap masyarakat maupun aparat penegak hukum. Kami bahkan siap mengambil langkah hukum hingga menyampaikan somasi kepada Presiden jika diperlukan,” tegasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus anggota DPD RI, DR Habib Ali Alwi, menekankan bahwa pemberantasan narkoba adalah tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat.

Kegiatan ini semakin semarak dengan doorprize utama berupa paket umrah gratis dari Solusion Baitullah Indonesia. Owner perusahaan, Hj. Noer Yunita, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk kontribusi sosial sekaligus motivasi spiritual bagi masyarakat. Selain itu, rangkaian acara diisi dengan:

Bakti sosial,
Tausiah keagamaan,
Diskusi kebangsaan terkait ancaman narkotika

Antusiasme peserta memuncak saat pengundian hadiah utama, yang disambut sorak sorai meriah.

Sekretaris DPW Provinsi Banten, Ahmad Yani, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Kegiatan seperti ini bukan hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memperkuat gerakan sosial dalam memerangi narkoba. Sinergi harus terus dijaga,” ujarnya.

Senada, Ketua DPW Provinsi Banten, Koko Swara, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Perang melawan narkoba tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kerja sama nyata antara masyarakat, organisasi, dan pemerintah,” tegasnya.

Kegiatan Musyawarah Akbar dan Halal Bihalal GANNAS ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara organisasi, masyarakat, dan sektor swasta mampu menciptakan energi positif dalam membangun lingkungan yang sehat, religius, dan bebas narkoba.

Media Suara Mabes sebagai bagian dari ekosistem informasi publik menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam edukasi dan pemberantasan narkotika di Indonesia.

Redaksi Suwoto

MediaSuaraMabes, Indramayu – Dugaan praktik suap dalam pengisian jabatan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2025 dibantah oleh sejumlah pihak yang disebut dalam isu tersebut.

Yoga Rahadiansyah menegaskan bahwa tuduhan dirinya menerima uang sebesar Rp175 juta terkait jabatan eselon III tidak benar. Ia menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi awak media di Indramayu.

“Saya tegaskan, tuduhan tersebut tidak benar. Jika ada pihak yang merasa memiliki bukti, silakan melaporkannya ke penegak hukum. Namun jika tidak terbukti, saya akan menempuh jalur hukum,” ujar Yoga.

Ia juga menjelaskan bahwa posisinya sebagai Ketua LPM tidak memiliki kewenangan dalam pengangkatan maupun penempatan jabatan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

“Bukan ranah saya untuk menentukan atau menempatkan seseorang dalam jabatan tersebut,” tambahnya.

Yoga juga mengaku sering mengalami pencatutan nama oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan tertentu.

“Saya tidak memiliki keterlibatan seperti yang dituduhkan. Banyak pihak mencatut nama saya tanpa dasar yang jelas,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Aep Surahman, juga membantah informasi yang beredar terkait dugaan tersebut. Ia menyebut isu tersebut sebagai tidak benar.

“Informasi yang beredar itu tidak benar. Mekanisme pengangkatan jabatan ASN sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa proses pengangkatan jabatan administrator (eselon III) mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, kewenangan pengangkatan berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu kepala daerah (bupati), dengan tetap mengikuti sistem merit dan prosedur administratif yang berlaku.

“Semua proses dilakukan sesuai aturan, termasuk rekomendasi dari BKN dan ketentuan Kementerian PAN-RB,” ujarnya.

Aep juga menilai bahwa isu yang beredar berpotensi merugikan nama baik dirinya secara pribadi.

“Tuduhan tersebut harus dibuktikan. Jika tidak, hal itu dapat dikategorikan sebagai fitnah,” pungkasnya.

(Eddysae/Redaksi)

MediaSuaraMabes, Bukittinggi – Suasana haru dan bahagia menyelimuti kegiatan Halal Bihalal yang digelar oleh keluarga besar Baraya Sunda. Bertempat di lokasi yang telah ditentukan, ratusan warga berkumpul bukan sekadar untuk bersantap bersama, melainkan untuk mempererat tali persaudaraan dan memohon ampunan serta ridho Allah SWT. Berlangsung di Sekretariat Libas, Nagari Panampung kecamatan Ampek Angkek kabupaten Agam, pada sabtu ( 4 April 2026).

Pada kesempatan itu, Ketua Lingkung Baraya Sunda, Bapak Asep Susanto, menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada seluruh hadirin. “Mewakili pengurus, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga silaturahmi ini terus terjaga bukan hanya hari ini, tapi selamanya,” ucapnya penuh haru.

Kang Asep Susanto juga menyatakan, halal Bihalal bukan sekadar seremonial, melainkan momen sakral untuk membasuh hati dan mempererat tali persaudaraan.

Di sini kita bertemu, saling memaafkan, dan merajut kembali kebersamaan yang mungkin sempat terjalin. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Lingkung Baraya Sunda adalah rumah besar tempat kita saling menguatkan, menjaga kekeluargaan agar tetap kokoh dan abadi selamanya.”

Sementara kegiatan inti, tausiah oleh Ustadz Asep Nurdin, sejumlah hal penting yang disampaikan anatara lain; betapa mulianya berkumpul bersama orang-orang berilmu dan bertukar pikiran.

“Melihat wajah sahabat yang saleh dan alim saja sudah mendapatkan pahala serta rahmat dari Allah,” ungkap Ustadz Asep.

Ustadz Asep Nurdin menambahkan, Halal Bihalal adalah momen emas untuk saling melepaskan rasa tersakiti, kekecewaan, dan memohon maaf lahir batin. Segala amal kebaikan dan bahkan musibah yang menimpa kita bisa menjadi penggugur dosa, asalkan disertai dengan niat taubat yang sungguh-sungguh, kecuali dosa syirik, permusuhan, hingga melunasi hutang.

Ustadz Asep juga memaparkan tentang keutamaan silaturahmi yang dapat memperpanjang umur, meluaskan rezeki.

Ada tiga tingkatan silaturahmi yang bisa dilakukan:

1. TK (Tingkat Kanak-kanak): Cukup menitip salam.
2. SMP (Tingkat Menengah): Menitipkan hadiah, uang, atau barang.
3. Sarjana (Tingkat Sempurna): Datang langsung, bertemu, dan berkumpul seperti yang dilakukan pada hari ini.

Senyum dan ucapan salam memiliki 30 kebaikan. Saling berjabat tangan pun menjadi momen yang dahsyat, di mana dosa-dosa kedua belah pihak akan rontok bahkan sebelum tangan saling melepaskan. Apalagi jika disertai dengan pelukan dan rangkulan, maka kasih sayang di antara sesama akan semakin tumbuh subur.

Lebih jauh dijelaskan, demikian juga makanan yang dinikmati para tamu, pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Sungguh nikmat yang luar biasa dari pertemuan yang penuh berkah ini.

Acara yang berlangsung hangat ini juga diisi dengan pembacaan Al-Qur’an oleh Ustadz Nazib dan pembacaan shalawat oleh Ustadz Dery, menambah kekhusyukan hati dalam berdzikir.

Dilaporkan juga mengenai agenda tabungan yang dikelola dengan baik oleh Kak Dany dan Asep, serta penyaluran zakat yang telah disalurkan kepada yang berhak, termasuk tidak melupakan apresiasi sangat tinggi ibu-ibu dengan memberikan kuliner khusus sebagai bentuk perhatian.

Terima kasih juga disampaikan atas partisipasi anggota yang mengisi celengan, sehingga target tercapai dengan lancar. Bendahara juga menyampaikan laporan keuangan dan mekanisme penyimpanan dana di bank serta biaya perjalanan pulang bersama yang transparan.

Kegiatan rutin seperti Muzakarah pada malam minggu ketiga di Al-Irfan, serta laporan panitia zakat yang disampaikan Kang Deri dan Rianto berjalan sukses. Total 14 level dan 55 peserta hadir, memberikan wewenang kembali kepada pengurus untuk periode selanjutnya. Kang Iwan pun turut menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf.

“Semoga seluruh kegiatan ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT,” pungkas Kang Iwan

Suasana makin meriah dengan menikmati makanan khas sunda dan iringi pencabutan undian arisan yang penuh suka cita. Bagi yang tidak hadir, doa terbaik dilontarkan agar senantiasa sehat walafiat.

Baraya Lingkung Sunda membuktikan bahwa di perantauan, kekeluargaan dan budaya tetap terjaga, diwarnai dengan tazkiyah, silaturahmi, dan kebersamaan yang tak ternilai harganya.

Salah seorang tokoh dan Datuk setempat menyatakan, “Sungguh luar biasa kebersamaan yang terjalin di tengah keluarga besar Lingkung Baraya Sunda. Kehadiran organisasi ini bukan sekadar wadah berkumpul, melainkan bukti nyata bagaimana nilai-nilai kesetiakawanan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari”

Di sini, semua orang diposisikan setara, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, tanpa sekat status dan pangkat. Inilah kunci harmoni sejati, di mana rasa senasib sepenanggungan menjadi perekat yang kuat, menciptakan keseimbangan yang indah dan kedamaian yang abadi bagi seluruh anggotanya. tutup tokoh ini penuh haru dan bangga.

(Fk/ YamanLbs)