Pembentukan DPC KKSS Distrik Teluk Kimi Kab. Nabire Prov. Papua Tengah Periode 2025 – 2030

MediaSuaraMabes, Samabusa Nabire – Masyarakat Teluk Kimi khususnya warga Sulawesi Selatan melaksanakan rapat bersama secara spontanitas dan musyawarah membentuk kepengurusan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) ranting Distrik Teluk Kimi.

Yang bakal dijadikan Sebagai DPC KKSS Teluk Kimi. Maksud dan tujuan pembentukan kepengurusan Sebagai wujud kepedulian dalam menjaga kondisi Kota Nabire agar tetap Aman dan Kondusif serta mengutamakan kepedulian dan kebersamaan sesama.

Bersama tim pencetus dan pendiri mengadakan pertemuan pada malam Senin (31/8) di kediaman salah satu sesepuh (H Musa) yang berdomisili tepatnya di kompleks Pasar Samabusa diadakan rapat pembentukan Kepengurusan Inti (KSB) secara aklamasi yang hasilnya sebagai berikut :
Ketua 1 : Karim Golik
Ketua 2 : Abdullah (Dolla)
Sekretaris : Taufik bengkel
Bendahara : Rosmiati Masehude
Pembina : H. Musa, Masehude, Mustakim.

Kepengurusan ini akan mengembangkan amanah kepengurusan DPC KKSS ranting wilayah Distrik Teluk periode 2025-2030, Senin (1/9/2025) siang jajaran pengurus baru bersama beberapa anggota telah melaksanakan action perdana melakukan aksi kepedulian sosial mengantarkan bantuan secara langsung kepada warga semoker yang mengalami musibah kebakaran baru baru ini.

Harapan dari kegiatan ini agar setidaknya bisa meringankan beban bagi warga yang terkena musibah. Kegiatan ini juga sebagai langkah memperkenalkan kepada warga sekota Nabire dan sekitarnya mengetahui keberadaan Kepengurusan DPC Ranting KKSS Distrik Teluk Kimi telah terbentuk.

Salah satu pengurus terpilih koordinator HUMAS (NASARUDIN/ANAS) memberikan masukan/gagasan langsung kepada ketua terpilih (KARIM GOLIK) agar Langkah selanjutnya jajaran pengurus inti dan pembina diharapkan dapat bertemu langsung dengan pengurus DPD KKSS Kabupaten Nabire dan kepengurusan DPW KKSS Provinsi Papua Tengah dengan tujuan keabsahan secara legalitas organisasi ini dibentuk.

Upaya ini menguatkan keberadaan perkumpulan /organisasi, sehingga segala program baik jangka pendek maupun jangka panjang akan bisa tertata dengan baik. Adapun sambutan singkat perdana dari ketua terpilih (Karim Golik) pada pertemuan perdana dihadapan para anggota menyampaikan ungkapan terima kasih kepada semua peserta yang hadir atas kepercayaan yang telah diamahkan menjadi nahkoda (Ketua) baru di Distrik Teluk Kimi dan akan mengupayakan agar semua warga KKSS di teluk Kimi akan selalu menjaga kebersamaan dan Kedamaian serta memelihara berbagai hal yang meresahkan warga secara umum dan khususnya warga KKSS teluk Kimi ini. Ibarat pepatah kuno “Berat sama dipikul ringan sama dijinjing”.

“Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”. Kedepankan substansi, marwah dan tujuan organisasi, sebagai wadah kerukunan, persaudaraan dan perdamaian, jangan ada nuansa permusuhan, gontok-gontokan apalagi saling menjatuhkan, sebab KKSS adalah milik dan rumah besar kita semua di Rantau.
sekaligus keberadaan leluhur kita yakni nilai-nilai luhur kearifan lokal, ketika Kita hendak berangkat merantau padal lao ta’pada upe”. (Anas/MSM)

Pesan Kapolda Babel Di HUT Ke 77 Polwan : Semakin Profesional Dan Dicintai Masyarakat

MediaSuaraMabes, Babel – Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo secara khusus menyampaikan selamat kepada seluruh Polisi Wanita (Polwan) Polda Babel yang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 77.

Hal itu disampaikannya saat mengumpulkan para Polwan usai apel pagi di Mapolda, Selasa (2/9/25).

“Saya Kapolda Kepulauan Bangka Belitung beserta PJU, Staf dan Bhayangkari mengucapkan selamat hari ulang tahun Polwan yang ke 77 tahun 2025,”ucap Kapolda.

Pada kesempatan yang sama, dirinya turut berpesan kepada seluruh Polwan yang ada di Polda dan jajaran agar terus profesional dalam menjalan tugas.

“Semoga Polwan sehat, sukses, panjang umur. Serta diusia yang ke 77 ini semakin profesional dalam melaksanakan tugas dan semakin dicintai masyarakat Bangka Belitung,”pesannya.

Selain itu, Mantan Wakapolda Metro turut menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Polwan di Bangka Belitung.

Apalagi menurutnya, Polwan di Babel telah banyak berkontribusi baik kepada institusi maupun negeri Serumpun Sebalai.

“Seperti kita ketahui, banyak prestasi-prestasi yang ditoreh oleh Polwan kita baik secara kinerja, olahraga maupun lainnya. Ini adalah kontribusi yang nyata dan tentunya sangat membanggakan buat kita semuanya,”ungkap Hendro.

“Kemarin juga pada aksi pengamanan unjuk rasa berjalan aman. Semoga ke depan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa berada dalam keadaan yang aman dan kondusif,”ucapnya.

Lebih lanjut, Hendro juga menyebutkan bahwa Polwan saat ini bukan lagi sebagai tim pembantu, melainkan sudah menjadi tim pelaksana tugas pokok di Kepolisian.

Dirinya juga membeberkan bahwa sudah banyak Polwan di Polda Babel yang diberikan amanah untuk mengemban tugas dan mengabdi kepada masyarakat.

“Dalam beberapa tahun ini, Polwan kita sudah banyak menduduki jabatan strategis di Polda Babel. Contoh, bu Remi Kayanma kita, Wakapolres Bangka, ada juga beberapa Kasat Lantas, ada juga pernah Kapolsek,”bebernya.

“Tentu ini menjadi nilai plus bagi Polwan dan menegaskan bahwasanya Polwan kita mampu dan siap mengemban tugas itu. Dan itu jadi kebanggaan bagi kita,”sambungnya.

Oleh karenanya, dimomentum HUT Polwan yang ke 77 ini, dirinya berharap Polwan di Bangka Belitung terus meningkatkan kinerja hingga prestasinya.

“Polwan diharapkan dapat menjadi ujung tombak dan memberikan warna di Polda kita tercinta ini. Sekali lagi, Selamat Ulang Tahun ke 77. Polwan Polda Babel semakin keren,”pungkasnya. (edi babel74).

Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri Pimpin Apel Patroli Lingkar Wilayah, Libatkan Tiga Pilar dan Elemen Masyarakat

MediaSuaraMabes, Jakarta Utara – Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri, S.T.K., S.I.K. memimpin apel patroli lingkar wilayah bersama unsur tiga pilar dan elemen masyarakat, Senin (1/9) malam. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB di wilayah hukum Polsek Cilincing sebagai upaya antisipasi terhadap pergerakan massa yang dinilai meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu situasi kamtibmas.

Apel patroli diikuti oleh personel Polsek Cilincing, Koramil Cilincing, Satpol PP Kecamatan Cilincing, serta sejumlah organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila, FBR, BPPKB Banten, Grib Jaya, FKDM, LMK, RT/RW setempat, dan warga.

Dalam arahannya, AKP Bobi Subasri menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa aksi massa yang terjadi belakangan ini cenderung anarkis dan mengganggu ketertiban umum di wilayah hukum Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara secara umum.

“Warga bersama elemen masyarakat telah sepakat untuk mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah dan mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kapolsek.

Perwakilan dari Pemuda Pancasila, yakni Ketua PAC Cilincing beserta anggota dan Komandan KOTI Pemuda Pancasila Jakarta Utara, Bung Acik, juga mengecam keras aksi-aksi massa yang bersifat anarkis dan merusak pasilitas umum.

Usai apel, patroli gabungan menyusuri sejumlah titik rawan kejahatan di wilayah Cilincing guna memberikan rasa aman dan menekan potensi gangguan keamanan.

Kegiatan apel dan Patroli ini di akhiri dengan do’a bersama dan komitmen seluruh pihak untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Cilincing.

Komarudin
Jurnalis DKI Jakarta

Gubernur DIY Ajak Perguruan Tinggi Kawal Aspirasi Mahasiswa Secara Damai

MediaSuaraMabes, Yogyakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan arahan kepada pimpinan sepuluh perguruan tinggi di DIY dalam acara Konsolidasi dan Arahan Gubernur DIY yang digelar di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu malam (31/8).

Pertemuan ini dihadiri pimpinan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta. Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam, Pj. Sekda DIY Aria Nugrahadi, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemda DIY.

Sri Sultan menekankan pentingnya menjaga nilai demokrasi di Yogyakarta dengan cara yang santun dan damai. “Aspirasi boleh disampaikan, itu hak setiap warga negara. Namun, saya berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan baik, sopan, dan bukan dengan kekerasan. Inilah yang mencerminkan demokratisasi Jogja,” tutur Sri Sultan.

Gubernur juga meminta pimpinan perguruan tinggi untuk turut mengarahkan para mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, mahasiswa maupun pelajar tetap memiliki kewajiban utama dalam menempuh pendidikan.

“Kami tidak melarang menyampaikan aspirasi, tapi saya mohon agar anak-anak tidak perlu bolos sekolah. Tugas mereka adalah belajar. Sementara bagi mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi secara dewasa, dengan itikad baik, tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan,” imbuh Sri Sultan.

Terkait adanya mahasiswa yang meninggal dunia akibat demo di Yogyakarta, Sri Sultan menyampaikan dirinya telah meminta aparat kepolisian untuk melakukan identifikasi. “Itu kewajiban pihak kepolisian, dan saya berharap semuanya bisa tetap aman,” ujarnya.

Gubernur DIY berharap agar aspirasi masyarakat tetap dapat tersalurkan secara tertib, serta kehidupan demokrasi di DIY tetap terjaga tanpa menimbulkan keresahan maupun perpecahan.

Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, menegaskan menyampaikan aspirasi adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, ia menekankan agar aspirasi tidak dibarengi tindakan anarkistis. “Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Jogja harus tetap damai,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito. Ia menilai arahan Gubernur DIY sangat penting untuk menyamakan persepsi agar perguruan tinggi dapat mendampingi mahasiswa dengan baik.

“Demonstrasi tidak dilarang, tetapi kita semua diminta menjaga agar jangan sampai berkembang menjadi anarkis. Kita harus melindungi mahasiswa dan masyarakat Jogja dari potensi manipulasi pihak-pihak tertentu,” jelas Arie.

Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. “Potensi anarkisme lebih besar dan sistematis. Karena itu, kami di UGM membuka crisis center sebagai langkah antisipasi. Namun yang utama, semua pihak di Jogja harus tetap damai dan mengedepankan komunikasi yang baik,” pungkasnya.

(Dalyono)

Pemerintah Desa Parakansalak Dirikan Perpustakaan Untuk Warganya

MediaSuaraMabes, Sukabumi – Pemerintah Desa Parakansalak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat pedesaan. Salah satu langkah konkret yang kini diwujudkan adalah pendirian sebuah perpustakaan baca yang terbuka untuk seluruh masyarakat desa.selasa (2/9/2025)

Inisiatif tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, mengingat keberadaan perpustakaan di pedesaan sering kali menjadi kebutuhan yang jarang terpenuhi. Buku-buku yang mengisi rak perpustakaan ini diperoleh dari hasil hibah seorang pengusaha lokal yang peduli terhadap kemajuan pendidikan dan literasi masyarakat Parakansalak.

Kepala Desa Parakansalak, Rini Mulyani, A.Md, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak donatur yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan desa, khususnya di bidang pendidikan. Menurutnya, perpustakaan ini akan menjadi sarana penting untuk menumbuhkan minat baca anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.

“Kami dari pemerintah desa menyampaikan terima kasih atas hibah buku yang telah diberikan. Perpustakaan ini kami dedikasikan untuk seluruh warga Parakansalak agar lebih dekat dengan dunia literasi, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat,” ujar Rini Mulyani, A.Md.saat ditemui media di ruang kantornya

Adanya perpustakaan desa diharapkan mampu menjadi ruang interaksi positif, di mana warga dapat mengakses berbagai referensi ilmu pengetahuan, keterampilan, hingga hiburan yang mendidik. Koleksi buku yang tersedia cukup beragam, mulai dari bacaan anak, buku pengetahuan umum, hingga literatur pertanian dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah Desa Parakansalak juga berencana untuk terus mengembangkan fasilitas perpustakaan ini ke depan, baik dengan menambah koleksi buku maupun melengkapi sarana prasarana yang menunjang kenyamanan pengunjung.

Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam membangun desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Kehadiran perpustakaan baca menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta mampu melahirkan program yang bermanfaat luas.

Dengan adanya perpustakaan baca ini, diharapkan Desa Parakansalak dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Sukabumi dalam mengembangkan budaya literasi di tengah masyarakat pedesaan

Reporter :Rio Julianto

Polres Sukabumi Amankan Dua Pemuda Diduga Hendak Lakukan Aksi Demo Anarkis

MediaSuaraMabes, Sukabumi – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi mengamankan dua orang pemuda yang diduga hendak melakukan aksi unjuk rasa anarkis di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (1/9/2025) sore.

Kedua pemuda tersebut masing-masing berinisial KK (26), warga Kp. Kiaralawang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, dan Muhamad TF (18), warga setempat. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, empat ban bekas, serta dua unit telepon genggam.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi IPTU Hartono menjelaskan, kedua pemuda itu diamankan setelah kedapatan membawa empat ban bekas motor di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan, diketahui ban tersebut rencananya akan dibakar apabila aksi unjuk rasa terjadi.

“Mereka mendapatkan informasi soal rencana aksi melalui grup Facebook bernama Jual Beli Game Palabuhanratu serta unggahan di akun Instagram my Palabuhanratu. Ban tersebut dibeli oleh salah satu terduga di sebuah bengkel dengan harga Rp20 ribu,” ungkap IPTU Hartono.

Lebih lanjut, dari hasil klarifikasi, kedua pemuda itu mengaku tidak mengetahui siapa koordinator lapangan dalam aksi dimaksud, serta tidak memahami aturan dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum sesuai perundangan.

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi merusak keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polres Sukabumi berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah. Kami tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Upaya membakar ban atau tindakan provokatif lainnya jelas melanggar aturan dan dapat memicu gangguan keamanan,” tegas Kapolres.

Kapolres juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial agar tidak mudah terprovokasi ajakan yang mengarah pada tindakan melanggar hukum.

“Kami berharap masyarakat tetap mengedepankan cara-cara yang santun, tertib, dan sesuai mekanisme hukum apabila ingin menyampaikan aspirasi. Polres Sukabumi akan selalu hadir mengawal setiap kegiatan masyarakat yang sah dan sesuai prosedur,” pungkasnya.

Reporter :Rio Julianto

Hadapi Aksi Politik dan Unjuk Rasa : Kabidhumas Polda Kalbar Tegaskan Pendekatan Humanis dan Netralitas Aparat dalam Mengamankan Aksi Massa

MediaSuaraMabes, Pontianak Kalbar – Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H. bersama Pengamat Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak Dr. Jumadi hadir sebagai narasumber utama dalam talkshow “Aksi & Reaksi: Politik & Keamanan Negeri” yang digelar di Studio Ruai TV Pontianak. Dalam kesempatan ini, Kabidhumas memaparkan perspektif kepolisian terkait dinamika politik nasional dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan di Kalimantan Barat, Selasa (2/9)

Dalam sesi talkshow, Kabidhumas menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menghadapi aksi politik dan demonstrasi. “Aparat kami dilatih untuk menggunakan komunikasi persuasif, memediasi koordinator aksi, dan mengurangi penggunaan kekuatan fisik. Semua langkah dilakukan sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Perpol No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian. Kami ingin memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat tetap terlindungi sambil menjaga ketertiban umum,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, Polda Kalbar selalu melakukan upaya preventif sebelum dan selama aksi berlangsung. “Kami melakukan pemetaan lokasi aksi, pengaturan jalur demonstrasi, dan koordinasi intensif dengan tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah daerah. Tujuannya agar aspirasi masyarakat tersampaikan secara damai dan tidak menimbulkan gesekan,” jelas Kabidhumas.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Tanjungpura Pontianak menekankan pentingnya etika komunikasi dan literasi informasi di tengah dinamika politik. “Cara pejabat publik menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Kolaborasi antara aparat, tokoh masyarakat, dan media lokal sangat penting untuk menekan potensi konflik dan memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat,” kata Jumadi.

Talkshow ini juga membahas strategi menjaga netralitas aparat di lapangan. Kabidhumas menegaskan, “Setiap anggota kami diarahkan untuk bersikap profesional dan netral. Kami berkomitmen membangun kepercayaan publik melalui transparansi, komunikasi terbuka, dan pendekatan humanis, sehingga masyarakat merasa aman dan aspirasi mereka didengar.”

Menutup sesi, Kabidhumas menyampaikan pesan bagi masyarakat: “Tetap tenang, jangan mudah terprovokasi, dan sampaikan aspirasi dengan damai. Untuk menghindari hoax, lakukan dua hal yaitu saring informasi sebelum sharing, lakukan konfirmasi dan periksa sumber informasinya. Mari bersama-sama kita jaga Kalbar tetap aman, kondusif, dan harmonis.”pungkasnya.(Hepni)

Aksi Mahasiswa Menggugat di DPRD Kalbar Berjalan Damai, Kapolda: “Tidak Ada yang Kebal Hukum”

MediaSuaraMabes, Pontianak Kalbar – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Menggugat bersama HMI Cabang Pontianak di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat berlangsung damai dan tertib.

Ribuan pelaksana aksi dari berbagai organisasi turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka dan dua perwakilan dari masing-masing elemen diterima beraudiensi di Ruang Meranti DPRD Kalbar, Senin 1 September 2025 sekitar pukul 18.30 Wib.

Hadir dalam audiensi unsur Forkopimda Kalbar, yakni Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, Ketua DPRD Kalbar, Wakil Ketua DPRD Kalbar, serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalbar.

Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa karena aksi digelar dengan tertib.

“Polri berusaha semaksimal mungkin, meskipun di tengah berbagai kesibukan, untuk tetap berkomunikasi dengan mahasiswa dengan tujuan agar pelaksanaan aksi berjalan damai dan tertib seperti hari ini,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa prinsip kesetaraan hukum tetap dijunjung tinggi.

“Tidak ada yang kebal hukum, semua sama di mata hukum. Atas nama Polda Kalbar, saya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang telah terjadi. Kami juga mengapresiasi seluruh elemen yang melaksanakan unjuk rasa dengan tertib dan damai,” tegas Pipit.

Senada dengan Kapolda, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H. menyatakan bahwa Polri selalu membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Kalimantan Barat memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.”

“Polri siap menjembatani aspirasi masyarakat agar sampai ke pengambil kebijakan,” ujar Bayu.

Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa, antara lain GMNI Cabang Pontianak, PMKRI Cabang Pontianak, GMKI Cabang Pontianak, BEM UPGRI, BEM Universitas OSO, BEM Fakultas Hukum Untan, serta HMI Cabang Pontianak.

Kehadiran mereka menegaskan pentingnya ruang demokrasi di Kalbar, sekaligus memperlihatkan komitmen mahasiswa sebagai mitra kritis dalam pembangunan Daerah.(Hepni)

BEM FISIP Untan Gelar Aksi Damai, Tuntut Transparansi Anggaran DPR dan Pengesahan RUU Perampasan Aset

MediaSuaraMabes, Pontianak – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Senin, 1 September 2025.

Aksi damai yang diikuti oleh sekitar 250 orang ini menuntut reformasi DPR RI, termasuk transparansi anggaran, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan evaluasi kinerja Wakil Rakyat.

Aksi dimulai dengan longmarch dari Lapangan Voli FISIP Untan menuju Kantor DPRD Kalbar, dipimpin oleh koordinator lapangan (korlap) Pangestu.

Dalam orasinya, Mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja DPR dan menyoroti isu kenaikan tunjangan yang dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi Negara.

Mereka juga mendesak agar para wakil rakyat kembali berfungsi sebagai penyambung lidah Masyarakat.

Aksi tersebut disambut oleh jajaran pimpinan DPRD Kalbar, termasuk Ketua DPRD Aloysius, Wakil Ketua I Hj. Hadijah Fitriah, Wakil Ketua II Ir. H. Prabasa Anantatur, dan Wakil Ketua III H. Nofal Nofiendra.

Turut hadir pula Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalluael, serta Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar.

Dalam pertemuan dengan pimpinan dewan, Presiden Mahasiswa FISIP Untan, Debora Ketrin Tini Malau, membacakan enam poin tuntutan utama.

Poin-poin tersebut mencakup desakan agar DPR RI merinci biaya terkait isu kenaikan tunjangan, pembentukan lembaga independen untuk mengevaluasi DPR, serta pengembalian marwah dewan sebagai perwakilan rakyat.

Mahasiswa juga menuntut pengesahan UU Perampasan Aset dan kejelasan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

“Sebuah kehormatan bagi kami pada aksi damai hari ini langsung ditemui oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar. Tuntutan utama kami adalah reformasi DPR. Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas.”

“Kami juga menuntut pengesahan UU Perampasan Aset karena ini penting untuk memberantas korupsi dan memastikan keadilan bagi masyarakat.” ungkap Debora.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, S.H., M.Si., menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya pada aksi sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa terkait tunjangan DPR sudah dibekukan dan surat tuntutan sebelumnya telah diteruskan ke DPR RI.

“Kami akan mengawal tuntutan yang kawan-kawan sampaikan saat ini dan akan meneruskannya ke DPR RI. Kami juga berduka terhadap pejuang-pejuang demokrasi yang gugur dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Aloysius.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai ini mendapatkan pengamanan ketat dari pihak Kepolisian.

Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, Kabid Humas Polda Kalbar, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.

“Kami dari Kepolisian bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa agar berjalan dengan aman, tertib, dan tidak ada aksi anarkis.”

“Kami memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlaksana dengan baik. Kami mengapresiasi massa aksi yang tetap menjaga ketertiban hingga akhir kegiatan.” tegas Bayu.

Aksi berakhir pada pukul 15.57 WIB setelah massa membacakan sumpah Mahasiswa. Seluruh massa membubarkan diri dengan tertib kembali ke titik kumpul awal.(Hepni)

Kapolres Ketapang Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian Polri Salah Satu Personilnya

MediaSuaraMabes, Ketapang Kalbar  – Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR memimpin langsung pelaksanaan Upacara Kenaikan Pangkat Penghargaan Bintang Bhayangkara Nararya 1 Personil atas nama Sunarto dari pangkat  Aiptu menjadi Ipda yang digelar di halaman Mapolres Ketapang, Senin pagi (01/09/2025).
Kegiatan upacara berlangsung khidmat dengan diikuti oleh para Pejabat Utama Polres, personel Polres Ketapang serta ASN.
Dalam kesempatan ini, Kapolres Ketapang menyampaikan bahwa kenaikan pangkat penghargaan merupakan wujud apresiasi dari institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian anggota yang telah menjalankan tugas dengan baik yang Dimana anggota tersebut mendapatkan penghargaan Bintang Bhayangkara Nararya atas pengabdianya selama menjadi anggota Polri tanpa adanya pelanggaran disiplin, kode etik maupun pidana.
“Pangkat yang disandang bukanlah sekadar simbol, tetapi juga amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapolres Ketapang dalam amanatnya.
Pangkat yang di peroleh ini tentunya akan membawa tuntutan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas kinerja dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik lagi, maka setiap anggota polri khususnya personil polres ketapang mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan kenaikan pangkat khususnya kenaikan pangkat pengabdian ini,” ucap Kapolres.
Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan dapat semakin memotivasi seluruh personel Polres Ketapang untuk terus berprestasi, berdedikasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai pengabdian dalam melaksanakan tugas kepolisian
(A’ang Sanjaya/Red).
Add to cart