MediaSuaraMabes, Jakarta Utara – Dewan Pimpinan Cabang Pedagang Pejuang Indonesia Raya (DPC Papera) Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar rapat konsolidasi di Sekretariat Koperasi Papera, PD Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (26/10) pukul 12.30 WIB.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPC Papera Jakarta Utara, Melda, Sekretaris Aswar Baharuddin, Bendahara Muhamad Yunis, Penasehat Defri Mulyadi, serta para kepala bidang dan anggota Papera lainnya.

Papera (Pedagang Pejuang Indonesia Raya) merupakan salah satu sayap organisasi Partai Gerindra yang saat ini fokus pada pemberdayaan koperasi dan pelaku UMKM di Jakarta Utara. Melalui kegiatan ini, Papera berupaya memperkuat konsolidasi internal serta merumuskan arah gerak organisasi agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para pedagang.

Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa poin penting, antara lain:

Perkenalan antar pengurus DPC Papera Jakarta Utara

Pembentukan struktur internal organisasi untuk perumusan program kerja

Perumusan program kerja jangka pendek dan jangka panjang

Persiapan program untuk pelaksanaan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) mendatang

Ketua DPC Papera Jakarta Utara, Melda, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat kebersamaan serta mempertegas komitmen organisasi untuk fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

“Melalui rapat perdana ini, kami berharap seluruh pengurus dan anggota dapat bersinergi dengan baik serta membawa Papera Jakarta Utara menjadi wadah perjuangan yang mampu menyejahterakan anggotanya melalui koperasi dan UMKM,” ujar Melda.

Rapat ditutup dengan sesi tanya jawab, ramah tamah, serta makan bersama dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Dengan terselenggaranya rapat konsolidasi ini, DPC Papera Jakarta Utara optimis dapat menjalankan program kerja yang terarah dan produktif, sejalan dengan semangat perjuangan Partai Gerindra dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan.

Komarudin
Jurnalis DKI Jakarta

MediaSuaraMabes, Jakarta Utara — Kegiatan Street Class Project Vol. 1 bertajuk “Belajar Budaya Pesisir di Pinggiran Jakarta Utara” resmi digelar di Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara. Program ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Komunitas Nelayan Cilincing (KUNCI) dan North Kids dalam melaksanakan kegiatan “Pembinaan Aktivitas Pemuda” Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal serta kelestarian lingkungan pesisir. Melalui pendekatan edukatif berbasis pengalaman langsung, peserta dari berbagai daerah diajak berinteraksi dengan masyarakat nelayan untuk memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang hidup di kawasan pesisir.

Street Class Project menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi para pemuda agar lebih mengenal realitas kehidupan masyarakat pesisir secara langsung.

Program ini mencakup empat rangkaian utama, yaitu:
• Intip Budaya – mengenal tradisi budaya Nadran dan praktik budaya masyarakat pesisir.
• Telusur Pesisir – eksplorasi langsung ke lingkungan pesisir untuk memahami kondisi sosial-ekologisnya.
• Kilas Sejarah – penelusuran jejak sejarah dan dinamika kehidupan masyarakat nelayan Cilincing.
• Aksi Bersih-Bersih – kegiatan sosial lingkungan sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kebersihan dan keberlanjutan wilayah pesisir.

Ketua Pelaksana Street Class Project, Fery D. Putra, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan gerakan kepemudaan yang berkelanjutan dan kontekstual.

“Kami ingin membuat tren dengan prinsip Berpikir Global, Beraksi Lokal. Oleh karena itu, kami para pemuda Jakarta Utara merasa perlu menghadirkan program-program seperti ini — bukan yang seremonial atau berbasis momentum, tetapi kegiatan yang benar-benar kontekstual dan berkelanjutan,” ujar Fery.

Fery menambahkan bahwa Street Class Project bukanlah kegiatan tunggal.

“Beberapa hari sebelumnya kami telah melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan dan olahraga bertajuk Eco Run Adventure. Hari ini kami bergerak di bidang budaya dan lingkungan melalui Street Class Project. Ke depan, kami juga akan menghadirkan program di bidang pendidikan, ekonomi, dan teknik. Doakan agar kami terus semangat membangun program kepemudaan yang positif dan berdampak. Kami juga mengajak seluruh pemuda Jakarta Utara untuk bergabung dan memulai aksi nyata di lingkungannya masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Bang Edi, Ketua Komunitas Nelayan Cilincing (KUNCI), menegaskan pentingnya kolaborasi antara komunitas lokal dan pemuda dalam menjaga keberlanjutan budaya pesisir.

“Cilincing itu bukan sekadar nama wilayah. Di sini ada ekosistem pesisir, budaya, bahkan bangunan dan cerita sejarah yang luar biasa — dan semua itu harus dilestarikan. Kami dari Komunitas Nelayan Cilincing berterima kasih kepada North Kids yang sudah menggerakkan pemuda untuk hadir dan belajar bersama mengenal budaya pesisir di Cilincing. Ini wujud kolaborasi yang harus kita jaga semangatnya dan tularkan ke yang lain,” ujarnya.

Salah satu peserta kegiatan, Zenal Abidin, juga menyampaikan kesan positifnya terhadap acara ini.

“Saya tahu kegiatan ini dari postingan Instagram dan status WhatsApp. Sekarang banyak acara anak muda, tapi yang ini agak berbeda — mereka punya tema yang unik dan menarik. Saya jadi penasaran saat dijelaskan tentang budaya Nadran, apalagi setelah menonton videonya. Rasanya ingin sekali melihat langsung nanti ketika acaranya digelar. Menurut saya, kegiatan seperti ini harus terus dieksplor karena unsur budayanya kuat sekali,” tutur Zenal.

Melalui Street Class Project Vol. 1, para pemuda Jakarta Utara menunjukkan komitmen nyata untuk menjadi generasi yang berdayaguna dengan prinsip berpikir global, beraksi lokal. Program ini diharapkan menjadi model gerakan kepemudaan yang inspiratif, berkelanjutan, serta mampu memperkuat identitas budaya dan kepedulian lingkungan di kawasan pesisir Jakarta Utara.

Triyanto Mokar Siknun – Jurnalis DKI-Jakarta – Media Suara Mabes

MediaSuaraMabes, Bandar Lampung – Empat isu strategis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi topik pembahasan hangat dalam forum “Serap Aspirasi Stakeholders atas Dinamika Kebijakan Program JKN” yang digelar di Bandar Lampung, Kamis (22/10/2025). Isu tersebut meliputi kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem rujukan berbasis kompetensi, implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) untuk klaim, dan rencana perubahan tarif INA-CBGs menjadi iDRG.

Acara yang diinisiasi oleh Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Dewas Siruaya Utamawan, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nikodemus Purba, Deputi Direksi Wilayah III BPJS Kesehatan Yudi Bastia, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung Yessy Rahimi, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dr. Edwin Rusli.

Hadir sebagai peserta, para pimpinan dan perwakilan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, serta perwakilan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi seperti PERSI, ARSSI, IDI, dan PDGI Provinsi Lampung.

Menampung “Keluh Kesah” untuk Kebijakan Anggota Dewas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, membuka dialog dengan menyatakan forum ini dilaksanakan serentak di beberapa wilayah untuk mendapatkan asupan dan masukan baru atas empat isu strategis tersebut.

“Kami harap gunakan kesempatan ini, sampaikan saja keluh kesah, tanpa perlu ragu. Di sini ada Pak Niko (DJSN) yang akan memberi rekomendasi kepada Presiden terkait penyusunan kebijakan,” ujar Siruaya.

Siruaya mengakui adanya beberapa resistensi terkait KRIS, seperti potensi penurunan jumlah tempat tidur (TT) dan penolakan peserta atas konsep kelas tunggal. Ia juga menyoroti RME sebagai keniscayaan digitalisasi, di mana Lampung sudah 100% bridging RS, meski di daerah lain masih menjadi masalah.

Nikodemus Purba dari DJSN menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah mengusulkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan baru, sehingga aspirasi dari regional sangat diperlukan.

Tantangan Implementasi KRIS: Kesiapan RS, Kenyamanan Peserta, dan Mutu Layanan
Implementasi KRIS menjadi sorotan utama. Ketua PERSI Lampung, dr. Arief Yulizar menyatakan RS pada prinsipnya siap menjalankan standar tersebut. Namun, kendala utamanya diprediksi datang dari peserta. Peserta yang selama ini berada di Kelas 1, yang terbiasa dengan kamar berisi dua tempat tidur (TT), kini harus menerima standar baru KRIS, yaitu satu ruangan diisi maksimal empat tempat tidur. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan penolakan karena dianggap sebagai penurunan kenyamanan.

Kesiapan RS pun dipertanyakan. Direktur RS Airan Raya dr. Zuchrady mengusulkan agar KRIS ditinjau kembali, dengan opsi tetap ada perbedaan kelas namun 12 indikator standar wajib terpenuhi. “Biaya renovasi pemenuhan 12 indikator itu cukup tinggi. Sementara 80-95% pasien di RS swasta adalah JKN,” ujarnya.

Kekhawatiran juga datang dari perwakilan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Hefrianto, yang takut mutu layanan akan turun. “Jangan sampai regulasi membebani kami (pekerja) sementara upah masih rendah. Takut mutu layanannya jadi turun,” katanya.

Tantangan Implementasi Rujukan Berbasis Kompetensi. Isu rujukan berbasis kompetensi dikhawatirkan akan mencederai sistem managed care BPJS Kesehatan. dr. Arief Yulizar menyoroti, jika rujukan berjenjang dihapus, pasien akan menumpuk di RS dengan kompetensi ‘Paripurna’, sementara RS ‘Dasar’ akan kosong pasien.

“Kriteria untuk naik ke Madya sangat sulit, termasuk CT Scan harus 64 slice. RSUD bisa mengajukan ke negara, swasta sangat sulit. Harapannya kriteria jangan terlalu berat,” ungkapnya.

Hal ini diperkuat oleh Dinkes Provinsi Lampung yang menyebut SDM dokter spesialis belum merata, masih terpusat di Bandar Lampung dan sangat kurang di kabupaten seperti Krui.

Ketua IDI Lampung, dr. Aditya menyarankan solusi yang lebih implementatif. “Masalahnya di distribusi. Mungkin bisa dibuat mapping antar RS di sini (Bandar Lampung), sehingga bisa saling melengkapi kompetensi dan rujukan lebih smooth,” usulnya.

Tarif iDRG Belum Jelas, RS “Maju Mundur” Berinvestasi Rencana perubahan tarif ke iDRG juga menimbulkan keresahan besar karena ketidakpastian. “Ada simulasi tapi sampai sekarang angkanya belum kelihatan. Bagaimana RS mau mengejar fasilitas (kompetensi Madya), jika belum tahu potensi pendapatannya? RS jadi maju mundur,” keluh Ketua PERSI Lampung, dr. Arief Yulizar.

Ketua ARSSI Lampung, dr. Daniel Novian menambahkan, regulator harusnya menyiapkan regulasi yang jelas terlebih dahulu sebelum implementasi. “Kami harus mengajukan ke owner, nanti pasti ditanyai (potensi pendapatannya),” ujar dr. Daniel.

Direktur RS Airan Raya, dr. Zuchrady, berharap minimal tarif tidak turun. “Usul tarif tolong dilihat, mohon minimal jangan turun,” pintanya.

RME, Data Pasien, dan Diskriminasi Biaya TTE. Terkait RME, meski secara teknis RS di Lampung siap, muncul kekhawatiran lain. dr. Arief Yulizar juga mempertanyakan aspek hukum kerahasiaan data pribadi pasien.

Sementara itu, dr. Daniel Novian juga mempertanyakan kebijakan biaya TTE yang dibebankan kepada RS swasta. “Kalau pemerintah (Tanda Tangan Elektronik) digratiskan, swasta harus bayar. Ini jadi cost tambahan bagi kami,” keluh dr. Daniel.

PDGI Lampung juga menyuarakan kurangnya dokter gigi spesialis di kabupaten dan tarif klaim saat ini yang dirasa sudah tidak sesuai dengan kenaikan biaya bahan.

Kesimpulan Dewas dan DJSN. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Nikodemus Purba dari DJSN menyatakan KRIS adalah amanat UU dan DJSN akan segera membahas kembali besaran iuran. Ia juga meminta uji coba rujukan kompetensi minimal 6 bulan.

Siruaya Utamawan menutup diskusi dengan merangkum aspirasi yang diterima. “Kesimpulannya, program yang baik kita dukung,” ujarnya.

Ia menyimpulkan, KRIS disetujui peserta Serap Aspirasi dengan catatan tidak mengabaikan mutu layanan dan tidak harus menjadi kelas tunggal. Terkait rujukan berbasis kompetensi dan iDRG, pendapatan RS minimal tidak boleh lebih rendah dari sekarang.

“Tarif iDRG harapannya dihitung secara komprehensif. Untuk RME, kita setuju, tetapi perlu diperhatikan kerahasiaan data pasien,” pungkas Siruaya.

MediaSuaraMabes, Malang – Kuasa hukum ahli waris almarhum RM. Woerjanto dari Garuda Kencana Indonesia Solo Raya menyampaikan tanggapan resmi terhadap surat Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang terkait status tanah yang saat ini digunakan untuk fasilitas pendidikan di wilayah Singosari, Kabupaten Malang. 23/10/2025

Dalam surat resmi bernomor 083/plg-i/GKI/IV/2025, pihak kuasa hukum menyatakan bahwa ahli waris RM. Woerjanto tidak pernah melakukan perbuatan hukum jual beli tanah kepada pihak mana pun, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Malang. Tanah tersebut kini telah dimanfaatkan untuk kepentingan umum berupa SMP Negeri 2 Klampok, SD Negeri 1 Klampok, dan SD Negeri 3 Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

“Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, tidak ada proses jual beli yang sah antara almarhum RM. Woerjanto dengan pihak Pemerintah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, klaim atas tanah tersebut perlu ditinjau ulang karena tidak didasari prosedur hukum yang benar,” ujar Pardiman, SH, MH, selaku kuasa hukum ahli waris RM. Woerjanto.

Dalam surat tersebut, pihak ahli waris juga menyampaikan bahwa mereka menghormati penjelasan Pemerintah Kabupaten Malang terkait status tanah, namun meminta adanya kejelasan dasar perolehan hak yang digunakan pemerintah. Mereka menilai ketiadaan proses jual beli resmi mengindikasikan perolehan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya mendesak Pemerintah Kabupaten Malang untuk segera menetapkan dan melaksanakan ganti rugi yang layak atas bidang tanah yang digunakan untuk fasilitas umum tersebut.

“Kami masih membuka ruang untuk komunikasi dan musyawarah penyelesaian damai. Namun, bila dalam waktu yang cukup tidak ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Malang, kami akan menempuh langkah hukum tegas, baik secara perdata maupun tata usaha negara,” tegas Yakub Chris Setyanto, SH, mewakili tim hukum Garuda Kencana Indonesia.

Surat tanggapan ini juga ditembuskan kepada:
Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
Kepala Desa Klampok, Kecamatan Singosari
Camat Singosari, Kabupaten Malang
Arsip Garuda Kencana Indonesia

Pihak Garuda Kencana Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak ahli waris RM. Woerjanto dengan tetap mengedepankan jalur musyawarah dan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Red : Must WotoW

MediaSuaraMabes, Teluk Wondama Papua Barat – Dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta meningkatkan sinergitas antarinstansi, Polres Teluk Wondama melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Kewilayahan “Aitumieri Kuri 2025”, l, bertempat di Lapangan Apel Polres Teluk Wondama Senin (20/10/2025).

Kegiatan apel tersebut dipimpin oleh Kapolres Teluk Wondama AKBP Bayu Dewasto, S.H., S.I.K., M.M., dengan Perwira Apel PS. Kabagren AKP Lasero dan Komandan Apel Kasiwas Ipda Ellia N.P. Kayukatui, S.I.P.

Apel dihadiri oleh Bupati Teluk Wondama Elsya Auri, S.E., M.M., Wakapolres Teluk Wondama Kompol Cristianus M. Masalle, S.H., perwakilan Dandim 1811/TW, para PJU Polres Teluk Wondama, gabungan perwira Polda dan Polres, serta perwakilan dari instansi terkait di antaranya Dinas Perhubungan, Basarnas Wasior, RSUD Dr. Albert Torey, BPBD, dan Satpol PP Kabupaten Teluk Wondama.

Dalam amanatnya, Kapolres Teluk Wondama AKBP Bayu Dewasto menyampaikan bahwa pelaksanaan apel gelar pasukan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan personel maupun sarana prasarana (sarpras) dalam rangka pengamanan perayaan Satu Abad Nubuatan Dominee I.S. Kijne Tahun 2025, agar dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.

“Perayaan satu abad Nubuatan Dominee I.S. Kijne di Kabupaten Teluk Wondama merupakan kegiatan keagamaan yang memiliki nilai historis dan spiritual bagi masyarakat Papua, Dalam rangka menjamin keamanan kegiatan tersebut, Polri bersama TNI dan seluruh stakeholder terkait melaksanakan Operasi Kewilayahan dengan sandi Operasi Aitumieri Kuri 2025,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa operasi ini dilaksanakan selama 10 hari, mulai tanggal 19-28 Oktober 2025, dengan mengedepankan upaya preemtif, preventif, dan tindakan humanis di lapangan.

Selain itu, Kapolres menambahkan bahwa dalam pelaksanaan operasi ini, Polda Papua Barat menurunkan sebanyak 169 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) serta Berbagai Kendaraan Operasional dan Perlengkapan Taktis untuk memperkuat jajaran Polres Teluk Wondama dalam mengamankan seluruh rangkaian kegiatan perayaan.

Sebelum mengakhiri amanatnya, Kapolres menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan operasi pengamanan ini.

“Keberhasilan dalam pengamanan perayaan ini adalah tanggung jawab kita bersama Untuk itu, mari kita tingkatkan soliditas dan sinergitas antarinstansi demi terciptanya keamanan serta kesuksesan kegiatan besar ini,” tutup Kapolres Teluk Wondama.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Aitumieri Kuri 2025 merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman pada momentum keagamaan yang penting bagi masyarakat Papua.

“Polda Papua Barat beserta seluruh jajaran akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan keagamaan dan sosial berskala besar seperti ini, Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif selama perayaan berlangsung,” ujar Kabid Humas. (*)

MediaSuaraMabes, Jakarta — Media Suara Mabes (MSM) secara resmi meluncurkan seragam terbaru bagi seluruh anggotanya. Peluncuran ini menjadi langkah penting dalam memperkuat identitas dan semangat profesionalisme di lingkungan organisasi media MSM.

Pimpinan Umum MSM, Suratno, menyampaikan bahwa seragam baru ini bukan sekadar perubahan tampilan, melainkan bentuk komitmen untuk membawa MSM menjadi organisasi media yang semakin solid dan berkarakter.

“Seragam ini menjadi simbol kedisiplinan, tanggung jawab, dan kebanggaan kita sebagai bagian dari keluarga besar Media Suara Mabes,” ujar Suratno.

Seragam resmi MSM terbaru mengusung desain modern dan elegan, dengan warna dominan Merah Cabe Lengan Panjang. Desain tersebut menggambarkan kekuatan, keberanian, dan kehangatan solidaritas antar anggota. Logo MSM terpampang di bagian dada sebelah kiri dan bagian dada sebelah kanan ada bet nama beserta nomor register (Noreg) KTA, lengan kiri terdiri dari bet Struktur Wilayah atau daerah serta jabatan, lengan kanan bet MSM TV Indonesia, dan di punngung bertuliskan Media Suara Mabes Jurnalis Investigasi, semua itu sebagai identitas resmi organisasi.

Melalui peluncuran seragam baru ini, MSM berharap dapat menghadirkan semangat baru dan citra yang lebih profesional di mata publik, sejalan dengan visinya untuk terus menyuarakan kebenaran dan kepedulian kepada masyarakat. (**Red)

MediaSuaraMabes, Bogor – Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) genap berusia 18 tahun. Momen penting ini diperingati secara meriah di Villa Rio 5, Jalan Alternatif Taman Safari (arah Citeko, Gayati), Kabupaten Bogor, pada Sabtu (18/10/2025).

Dengan mengusung tema “#UnfollowNarkoba — Semangat Kebersamaan Menuju Kedewasaan”, kegiatan ini menjadi refleksi perjalanan panjang GANNAS dalam mengawal gerakan moral dan sosial melawan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pengurus GANNAS dari berbagai daerah, di antaranya:

Koko Koswara – Ketua DPW GANNAS Banten
Cindy A’uan – Ketua DPD GANNAS Kabupaten Bogor (Ketua Panitia Penyelenggara)
Samsuri – Ketua DPD GANNAS Tangerang Selatan
Qosid – Ketua DPD GANNAS Kota Serang
Buana Diaz – Ketua DPD GANNAS Kota Tangerang

Perayaan HUT ke-18 ini juga dimeriahkan dengan konvoi motor kebangsaan, sebagai simbol solidaritas dan semangat kebersamaan para relawan GANNAS dalam menyuarakan gaya hidup sehat, bebas narkoba, dan penuh persaudaraan.

Sebagai motivator dan narahubung kegiatan, Ahmad Yani menegaskan bahwa GANNAS akan terus memperkuat barisan moral masyarakat melalui aksi nyata.

“Di usia ke-18 ini, kita belajar dewasa dalam gerakan. Kedewasaan bukan hanya soal umur, tetapi tentang kesadaran kolektif untuk terus berbuat nyata menjaga bangsa dari bahaya narkoba,” ujar Ahmad Yani.

Pesan dan Harapan Para Ketua GANNAS

H. Pilar Saga Ichsan, ST. (Wakil Wali Kota Tangerang Selatan):
Koko Koswara (Ketua DPW GANNAS Banten):

“Kita tumbuh bersama masyarakat. Perjuangan ini tidak berhenti sampai narkoba benar-benar hilang dari Banten dan Indonesia.”

Cindy A’uan (Ketua DPD GANNAS Kabupaten Bogor):

“Bogor menjadi saksi semangat kebersamaan GANNAS. Dari sini kita nyalakan bara semangat untuk Indonesia yang bersih dari narkoba.”

Samsuri (Ketua DPD GANNAS Tangerang Selatan):

“Generasi sehat adalah generasi tangguh. GANNAS hadir untuk menjaga anak bangsa agar tetap fokus pada masa depan.”

Qosid (Ketua DPD GANNAS Kota Serang):

“Kami di Serang terus memperkuat edukasi dan aksi nyata agar masyarakat sadar bahaya narkoba sejak dini.”

Buana Diaz (Ketua DPD GANNAS Kota Tangerang):

“Kekuatan GANNAS ada pada solidaritasnya. Mari kita rawat semangat ini agar terus menjadi cahaya bagi generasi berikutnya.”

Sejak berdiri pada 27 September 2007, GANNAS telah berkembang menjadi gerakan sosial nasional yang berkomitmen melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan Indonesia yang bebas narkoba.

“Semangat kebersamaan menuju kedewasaan adalah makna dari perjalanan panjang ini. Mari terus #UnfollowNarkoba dan bangun bangsa yang sehat, kuat, dan berkarakter,” tutup Ahmad Yani.

Acara ditutup dengan doa bersama dan sesi foto kenangan sebagai simbol persaudaraan dan keakraban seluruh peserta dari berbagai daerah.

Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) merupakan organisasi sosial independen yang berdiri pada 27 September 2007. GANNAS berfokus pada edukasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menekan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Melalui slogan #UnfollowNarkoba, GANNAS mengajak generasi muda untuk menjauhi narkoba dan berpartisipasi aktif dalam membangun masa depan bangsa yang sehat dan produktif.

MediaSuaraMabes, Tangerang Selatan — Komunitas Guyonan kembali menggelar kegiatan silaturahmi internal bersama seluruh anggotanya di RT 03 RW 04 Kampung Abadi, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kegiatan yang telah menjadi agenda rutin bulanan ini berlangsung penuh kehangatan dan kekeluargaan.

Acara silaturahmi kali ini digelar di kediaman Bapak Kasrum, salah satu anggota komunitas. Sejak awal malam, para anggota tampak antusias menghadiri kegiatan tersebut. Halaman rumah tuan rumah pun dipenuhi tawa dan canda yang menjadi ciri khas Komunitas Guyonan.

Dalam sambutannya, para pengurus struktural komunitas menyampaikan apresiasi atas semangat kebersamaan yang terus dijaga oleh seluruh anggota. Komunitas Guyonan, yang berdiri atas dasar rasa persaudaraan dan solidaritas sosial, diharapkan terus menjadi wadah positif bagi masyarakat sekitar untuk mempererat hubungan dan saling mendukung dalam suasana penuh kekeluargaan.

Selain sambutan, acara juga diisi dengan diskusi antaranggota, makan bersama, dan ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas kekompakan dan kebersamaan yang terjalin hingga saat ini.

Dengan terselenggaranya kegiatan rutin ini, diharapkan Komunitas Guyonan semakin solid, guyub, dan menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar untuk terus menjaga semangat silaturahmi dan gotong royong.

(Zaenal Abidin)

MediaSuaraMabes, Jakarta Utara – Polres Metro Jakarta Utara kembali melaksanakan kegiatan Polisi Sahabat Anak (POLSANAK) yang berlangsung di TK Kiddy Club, Kelurahan Rawabadak Utara, Jakarta Utara, pada Rabu (15/10/2025) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dipimpin oleh Kompol Widodo, Wakasat Binmas Polres Metro Jakarta Utara, bersama sejumlah personel Sat Binmas. Acara diikuti oleh 57 murid TK Kiddy Club dengan penuh antusias dan keceriaan.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran kepolisian memberikan edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas kepada para siswa, serta mengajak anak-anak bermain, bernyanyi, dan belajar bersama. Kegiatan interaktif ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran tertib berlalu lintas sejak usia dini.

Selain itu, pihak kepolisian juga menyampaikan himbauan kepada para guru agar turut mengingatkan orang tua murid untuk waspada terhadap potensi penculikan dan pelecehan seksual, serta selalu mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya.

Sebagai bentuk apresiasi, anak-anak yang aktif dan antusias dalam kegiatan ini mendapatkan hadiah dari petugas kepolisian, diakhiri dengan sesi foto bersama siswa dan para guru.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif hingga selesai pada pukul 09.30 WIB.

Dengan adanya kegiatan Polisi Sahabat Anak, diharapkan hubungan antara pihak kepolisian dan masyarakat, khususnya kalangan pendidikan anak usia dini, semakin harmonis serta mampu membentuk generasi muda yang cerdas dan taat hukum.

KRISTIYANTO
Kabiro Jakarta Utara

MediaSuaraMabes, Jakarta Utara – Bertempat di GOR Jakarta Utara, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum RT-RW DKI Jakarta mengadakan sebuah acara besar yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Kolaborasi antara DPP Forum RT-RW DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara, 40 Ormas dan LSM, tokoh masyarakat, serta warga Jakarta Utara bertujuan untuk menyatukan seluruh elemen dalam mewujudkan kebersamaan dalam keberagaman.

Pembacaan Deklarasi Damai yang diacara ini dibacakan oleh Saudara Eprianto, Dewan Kota Jakarta Utara. Pembacaan Deklarasi ini diikuti oleh para peserta yang hadir, termasuk Walikota Jakarta Utara, pejabat Kodim 0502 Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta Utara, perwakilan dari Forum RT-RW DKI Jakarta, serta perwakilan Ormas, LSM, dan tokoh masyarakat.

Deklarasi ini merupakan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan warga Jakarta Utara dan mencegah segala bentuk tindakan intoleransi yang dapat memecah belah masyarakat. Para peserta acara kemudian menandatangani deklarasi damai sebagai simbol kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga Jakarta Utara.

Selain pembacaan deklarasi, acara ini juga diwarnai dengan doa bersama untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat Jakarta Utara. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga dalam menghadapi tantangan sosial yang ada, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan dan kemajuan daerah tersebut.

Melalui deklarasi ini, diharapkan masyarakat Jakarta Utara dapat lebih waspada terhadap berbagai tindakan yang dapat merugikan serta menciptakan perpecahan di tengah-tengah komunitas. Acara ini merupakan langkah positif untuk membangun Jakarta Utara yang lebih harmonis, aman, dan nyaman bagi semua pihak.

Triyanto Mokar Siknun-Jurnalis DKI Jakarta-Media Suara Mabes