MediaSuaraMabes, Kab. Indragiri Hilir Tembilahan – Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir menggelar konferensi pers pada hari ini, Senin (3/11/2025), di halaman Mapolres Inhil. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora, didampingi Kasat Reskrim Polres Inhil Iptu M. Rizal, guna memaparkan hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di sembilan tempat kejadian perkara (TKP) berbeda.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyampaikan bahwa dari hasil penyelidikan intensif yang dilakukan sejak pertengahan hingga akhir Oktober 2025, pihaknya berhasil mengamankan tiga pelaku, dua di antaranya masih anak di bawah umur.

“Ketiga pelaku yang kami amankan berinisial FL, MH (13), dan FH. Dua pelaku terakhir ini merupakan anak-anak yang turut dilibatkan dalam aksi pencurian oleh orang dewasa,” ungkap AKBP Farouk.

Polisi juga menunjukkan delapan unit sepeda motor hasil curian yang berhasil disita sebagai barang bukti, berikut sejumlah kunci palsu yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Beberapa unit diketahui telah dijual kepada penadah berinisial S, yang kini masih dalam pengejaran.

Kapolres menjelaskan bahwa modus para pelaku adalah dengan berpindah-pindah tempat untuk mencari sepeda motor yang terparkir di tepi jalan atau area perkebunan tanpa pengawasan. Mereka menggunakan kunci palsu dan memanfaatkan situasi ketika pemilik kendaraan sedang bekerja di kebun.

“Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat Pasal 363 ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Namun karena dua pelaku masih di bawah umur, proses hukum akan disesuaikan dengan aturan perlindungan anak,” tegas Kapolres.

Lebih lanjut, AKBP Farouk mengimbau warga Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kejahatan curanmor, terutama saat memarkir kendaraan di tempat sepi.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak lengah. Pastikan kendaraan terkunci ganda dan parkir di tempat yang aman. Kami juga terus melakukan patroli serta penyelidikan guna menekan angka kejahatan di wilayah hukum Polres Inhil,” pungkasnya.

Konferensi pers ini turut dihadiri perwakilan media lokal, tokoh masyarakat, serta jajaran kepolisian setempat sebagai bentuk transparansi dan komitmen Polres Inhil dalam menjaga keamanan wilayah.

Dum 0792

MediaSuaraMabes, Bekasi – Sejumlah warga Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, menggelar aksi demonstrasi di depan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar, Senin (3/ November 2025). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas adanya sengketa lahan yang hingga kini belum terselesaikan.

Warga menilai lahan yang diklaim oleh pihak tertentu sebagai aset proyek, merupakan tanah garapan mereka yang telah dikelola selama bertahun-tahun. Dalam aksinya, warga membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan agar pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut secara adil dan transparan.

Kadapi selaku kuasa hukum warga Desa Segara Jaya menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Dalam keterangannya, Kadapi menegaskan bahwa warga memiliki bukti kuat atas kepemilikan lahan yang kini disengketakan. “Kami sudah melayangkan surat resmi kepada pihak terkait agar segera dilakukan mediasi terbuka dan transparan,” ujar Kadapi saat ditemui di lokasi aksi warga.

Warga Desa Segara Jaya sebelumnya menggelar aksi damai di depan PLTGU Muara Tawar untuk menuntut kejelasan status lahan yang selama ini mereka garap. Mereka berharap pemerintah daerah turun tangan agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Kadapi juga menambahkan bahwa langkah hukum akan ditempuh bila tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat. “Kami akan membawa perkara ini ke jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

“Kami hanya meminta kejelasan status lahan kami. Jangan sampai rakyat kecil dirugikan, karena kami sudah puluhan tahun tinggal dan menggarap tanah ini,” ujar salah satu perwakilan warga di lokasi aksi.

Menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah warga di depan PLTGU Muara Tawar, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, jajaran TNI dari Koramil 02/Tarumajaya turut turun ke lapangan untuk memantau langsung jalannya aksi agar tetap aman dan tertib.

Danramil 02/Tarumajaya Mayor Inf Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya bersama aparat kepolisian berupaya menjaga situasi agar tetap kondusif dan memastikan aksi berjalan dengan damai tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kami menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi, namun kami juga mengimbau agar aksi dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tetap menghormati ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Mayor Inf Budi Santoso di lokasi, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, Mayor Budi menambahkan bahwa aparat TNI dan Polri akan terus bersinergi dalam menjaga keamanan wilayah Tarumajaya, khususnya di sekitar area strategis seperti PLTGU Muara Tawar.

“Kami mengajak semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan, baik warga maupun perusahaan,” tambahnya.

Aksi warga tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sengketa lahan yang belum terselesaikan. Hingga berita ini diturunkan, situasi di lapangan terpantau aman dan terkendali berkat pengawasan aparat gabungan.

MediaSuaraMabes, Manokwari, – Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming di wilayah Kota Manokwari, Polda Papua Barat bersama Kodam XVIII/Kasuari melaksanakan Apel Kesiapan Pasukan Pengamanan VIP, Senin (3/11/2025).

Apel kesiapan tersebut dipimpin oleh Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Cristian Kurnianto Tehuteru dan dihadiri, oleh Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Pol Bagiyo Hadi Kurniyanto S.I.K., M.M. bersama Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabow, S.H., S.I.K., M.Kom., serta para personil yang terlibat Sprin Pengamanan VIP.

Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., menjelaskan, kegiatan apel ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel pengamanan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta memegang teguh standar operasional prosedur pengamanan pejabat negara.

“Seluruh personel yang terlibat telah ditempatkan sesuai sektor pengamanan masing-masing, mulai dari pengamanan jalur, lokasi kegiatan, hingga tempat akomodasi, Pengamanan ini dilakukan secara terpadu antara TNI, Polri, Basarnas, dan seluruh unsur Forkopimda,” ungkap Kombes Pol Benny.

Sebanyak 657 personel Polda Papua Barat diterjunkan dalam pengamanan ini, yang terdiri dari personel Polresta Manokwari, Satuan Brimob Polda Papua Barat, serta didukung oleh personel Kodam XVIII/Kasuari, Basarnas Manokwari, dan unsur Forkopimda Provinsi Papua Barat.

Kunjungan kerja Wakil Presiden RI beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming akan berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 4-5 November 2025, dengan agenda kegiatan yang terpusat di Kota Manokwari dan sekitarnya.

Kabid Humas menambahkan, Polda Papua Barat berkomitmen memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik demi kelancaran seluruh rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI di wilayah Papua Barat.

“Kami memastikan seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan dilakukan secara maksimal untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun rombongan Wakil Presiden RI,” tutupnya. (*)

MediaSuaraMabes, Bekasi – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Babinsa Desa Setiamulya Sertu Parmadi melaksanakan kegiatan penanaman padi sebagai wujud nyata pelaksanaan daya tahan pangan di wilayah binaannya.

Kegiatan ini dilakukan dengan berkolaborasi bersama tim SOP SPI serta Dam Maddam Jaya Kodam Jaya Kabupaten Bekasi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Serma Susarto, yang turut memberikan dukungan dan pendampingan teknis di lapangan.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya, Babinsa Desa Setiamulya bersama tim dari SOP SPI kembali melaksanakan kegiatan penanaman padi di lahan pertanian binaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang terus digalakkan oleh jajaran TNI AD melalui Koramil 02 Tarumajaya

Babinsa menjelaskan bahwa kolaborasi dengan pihak SOP SPI bertujuan untuk meningkatkan hasil panen (tonase) agar lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Melalui pendampingan dan penerapan teknik pertanian yang tepat, diharapkan produktivitas padi di wilayah binaan dapat terus meningkat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat

Dalam rangka mendukung keberhasilan program ketahanan dan kemandirian pangan nasional yang digagas oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, jajaran Babinsa Desa Setiamulya terus berperan aktif dalam kegiatan pertanian di wilayah binaannya.

Melalui kegiatan penanaman padi dan pendampingan kepada petani, Babinsa berupaya mendorong peningkatan hasil panen serta memperkuat daya tahan pangan di tingkat desa. Program ini menjadi bentuk nyata dukungan TNI terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri di bidang pangan

Sertu Parmadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata Babinsa dalam mendukung program kemandirian pangan masyarakat desa serta meningkatkan hasil produksi pertanian.

“Kami berupaya meningkatkan hasil panen atau tonase padi agar lebih baik dari sebelumnya melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pendampingan dari tim pertanian dan unsur TNI,” ujar Sertu Parmadi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat semakin termotivasi untuk mengembangkan sektor pertanian, sehingga ketahanan pangan di tingkat desa dapat terus terjaga dan berkontribusi terhadap kebutuhan pangan nasional.

MediaSuaraMabes, Jakarta Utara – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, menegaskan komitmen negara dalam menjamin kesehatan warga, terutama di wilayah DKI Jakarta yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) prioritas.

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi bakti sosial (baksos) pemeriksaan kesehatan gratis yang diinisiasi Yayasan Tujuh Delapan Agung di Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara, Jumat (31/10/2025). Ia menyebutkan, kepesertaan JKN aktif di Jakarta saat ini telah mencapai 94,37%.

“Kepesertaan JKN di Jakarta sudah UHC prioritas. Bapak Ibu kalau belum terdaftar JKN agar segera mendaftar, dan bagi yang tidak mampu secara ekonomi, silahkan mengurus untuk didaftarkan jadi peserta PBPU Pemda Jakarta. Saya tidak mau dengar ada warga Kalibaru sakit tetapi tidak bisa ditangani,” tegas Siruaya dalam sambutannya.

Ia mengingatkan warga agar tidak ragu memanfaatkan layanan JKN yang sepenuhnya gratis, termasuk obat-obatan. “Kalau diminta dokter beli obat, jangan mau. Semuanya gratis di JKN. Kalau ada masalah dalam pendaftaran ataupun layanan bisa langsung hubungi kami di BPJS Kesehatan. Pastikan ada KTP sebagai warga Jakarta, seluruh warga Jakarta termasuk orang yang tidak mampu berhak mendapat layanan kesehatan gratis melalui program JKN” tambahnya.

Bakti sosial yang dihadiri pula oleh Ketua Yayasan Tujuh Delapan Agung, Relly Reagen, dan Lurah Kalibaru, Sutarto ini, digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Layanan yang diberikan meliputi cek tekanan darah, gula darah, fungsi paru-paru (TBC), pemeriksaan jantung, hingga konsultasi dokter.

Siruaya mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kolaborasi serupa dapat terus berlanjut. “Terima kasih ke Yayasan Tujuh Delapan Agung, semoga jangan sekali saja tetapi juga ke tempat lain. Bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas, dan BPJS Kesehatan,” tutupnya. (**Red)

MediaSuaraMabes Jakarta — Dalam rangka memperkuat soliditas dan meningkatkan kinerja organisasi, Media Suara Mabes (MSM) menggelar rapat redaksi, koordinasi dan konsolidasi anggota se-Jabodetabek.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pimpinan Umum (Pimum) MSM, Suratno, dan dihadiri oleh perwakilan anggota dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat kekeluargaan dan komitmen untuk memperkuat peran jurnalis MSM sebagai garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran dan membangun profesionalisme media.

Dalam arahannya, Suratno menekankan pentingnya menjaga kekompakan, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ia juga mengingatkan bahwa anggota MSM harus senantiasa berpegang pada kode etik jurnalistik, serta memperkuat citra MSM yang independen dan terpercaya.

“Rapat koordinasi ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah momentum untuk menyatukan visi dan memperkuat langkah MSM agar semakin solid, profesional, dan berpengaruh di tengah dinamika dunia pers saat ini,” ujar Suratno.

Selain membahas arah kebijakan redaksi, rapat juga menjadi ajang konsolidasi program kerja lintas wilayah dan pembahasan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Para peserta rapat sepakat untuk terus mengedepankan kolaborasi antar wilayah, serta memperkuat jejaring informasi dan komunikasi antar anggota di seluruh Jabodetabek khususnya dan seluruh nusantara pada umumnya.

Acara diakhiri dengan doa bersama dan peneguhan komitmen untuk terus menjaga marwah organisasi MSM sebagai media yang berintegritas, beretika, dan berpihak kepada kebenaran. (**Red)

MediaSuaraMabes, Ketapang – Hari ini Lanal Ketapang melaksanakan kegiatan Panen Ketahanan Pangan TNI Angkatan Laut yg dilaksanakan juga serentak di Satuan TNI AL di seluruh wilayah Indonesia yang dipimpin langsung oleh Mentri Pertahanan Republik Indonesia dan terpusat di Lampung secara daring.

Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI AL terhadap kesejahteraan masyarakat dan upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui kegiatan ini, TNI AL ingin menunjukkan bahwa prajurit tidak hanya tangguh di laut, tetapi juga berperan aktif membantu masyarakat di darat dalam mewujudkan kemandirian pangan.

Program ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang diamanatkan kepada pimpinan TNI AL agar setiap satuan di daerah mengoptimalkan lahan yang ada untuk kegiatan produktif seperti pertanian, perikanan, dan peternakan.

Panen Ketahanan Pangan hari ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara Lanal Ketapang, pemerintah daerah, serta peran Bapak Sudirman Talib yang memiliki Kolam Bioflok ini. Hal Ini menjadi bukti bahwa dengan semangat gotong royong dan kerja sama yang baik, kita mampu menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan di wilayah Ketapang.

Komandan Lanal Ketapang Letkol Laut (P) Avif Hidayaturohman,.S.T., M. Tr.Opsla berharap, hasil panen ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga motivasi untuk terus mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia di Kabupaten Ketapang.

Adapun panen yang dilaksanakan oleh Danlanal, Ketua Cab 4 Kodaeral XII Koarmada RI berserta pengurus, serta tamu undangan lainnya pada hari ini adalah panen ikan Nila di kolam Bioflok Arvissa Fish Farm, Pokdakan Debar Karya Pawan Ketapang yang dikelola oleh Bpk. Sudirman Talib.

Pada acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan yang diberikan kepada Bpk. Sudirman Talib Atas dedikasi dan upaya untuk memajukan ketahanan pangan khususnya Bioflok dan menjadi salah satu mitra Lanal Ketapang dalam program ketahanan pangan (Pen_lanalktp)

(Sukarto/Red)

MediaSuaraMabes, Jakarta — Musyawarah Besar (Mubes) ke-XI Pemuda Pancasila resmi dibuka oleh Ketua Umum KPH. H. Japto Soerjosoemarno, S.H., di Hotel Sultan Jakarta, Senin (27/10). Acara yang berlangsung meriah dan penuh semangat ini dihadiri oleh jajaran pengurus nasional, pejabat negara, perwakilan TNI dan Polri, serta delegasi MPW dan MPC dari seluruh provinsi se-Indonesia.

Mubes XI mengusung tema “Memantapkan Konsolidasi Organisasi sebagai Mitra Pemerintah dengan Semangat Perjuangan Kembali kepada UUD 1945 (Sesuai Naskah Asli 18 Agustus 1945) Menuju Indonesia Emas.”

Dalam sambutannya, Ketua Umum KPH. H. Japto Soerjosoemarno, S.H. menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dan persatuan dalam tubuh organisasi Pemuda Pancasila.

“Konsolidasi organisasi bukan hanya soal struktur, tetapi soal semangat, loyalitas, dan tanggung jawab kita terhadap bangsa. Pemuda Pancasila harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ideologi negara dan menjadi mitra strategis pemerintah menuju Indonesia emas,” ujar Japto dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan meriah peserta Mubes.

Ia juga mengingatkan seluruh kader agar selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sesuai naskah asli yang menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia.

Pengamanan acara berlangsung ketat dan tertib, dipimpin oleh Komandan Koti Mahatidana MPW Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta, Brata, yang dibantu oleh Komandan Koti Provinsi Banten serta unsur Koti se-Jabodetabek. Ratusan anggota Koti turut mengamankan jalannya pembukaan hingga sesi pleno pertama untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar.

Suasana Mubes XI berlangsung penuh khidmat dan antusias. Para peserta tampak aktif mengikuti sidang-sidang komisi yang membahas konsolidasi organisasi, arah kebijakan nasional Pemuda Pancasila, serta peran aktif organisasi dalam pembangunan bangsa.

Sidang pleno awal menetapkan tata tertib Mubes dan pembentukan komisi-komisi utama yang membahas:

1. Organisasi dan Kaderisasi,
2. Program Kerja dan Strategi Nasional,
3. Rekomendasi Politik dan Pemerintahan,
4. AD/ART Organisasi.

Mubes XI dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan HUT ke-66 Pemuda Pancasila. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan keputusan strategis dan rekomendasi penting untuk memperkuat peran Pemuda Pancasila sebagai organisasi masyarakat yang kokoh, berkarakter, dan berkomitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Mari kita jadikan Mubes XI ini momentum kebangkitan baru Pemuda Pancasila, agar tetap relevan, solid, dan menjadi pelopor dalam menjaga persatuan bangsa,” pungkas Japto menutup pidatonya.

Komarudin
Jurnalis DKI Jakarta

MediaSuaraMabes, Jakarta — Empat organisasi besar tabuh dan luncurkan “Gong Rakyat Melawan Korupsi” (Saatnya Rakyat Bangkit Melawan Korupsi) bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 guna menghasilkan Generasi Emas 2045.

“Saat ini Pemuda Indonesia tidak cukup dengan jargon Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, tapi butuh Satu Tekad Melawan Korupsi. Sebab korupsi telah membuat generasi muda jadi korban keserakahan hingga pengaangguran terus bertambah,” tegas tokoh Madura, Kanjen Radem Haryo (KRH) HM.Jusuf Rizal kepada media di Jakarta

Empat organisasi besar itu antara lain LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) yang selama 20 tahun konsisten sebagai penggiat anti korupsi. Kemudian Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara, organisasi serikat pekerja FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) dan organisasi media online PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia)

Menurut Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi asal Pemekasan, Madura, Relawan Prabowo itu, saat ini Indonesia darurat korupsi. Korupsi terjadi dimana-mana. Mulai dari Desa hingga kota. Mulai dari Legislatif, Eksekutif sampai Yudikatif. Virus korupsi sudah menyerang sendi-sendi negara.

Hal ini terjadi karena di era kepemimpinan Jokowi gagal memberantas korupsi. Alih-alih memberantas korupsi, justru semakin subur. Revolusi mental justru melakhirkan Sumberdaya Manusia (SDM) Korup. Warisan hutang menumpuk, serta kekayaan bangsa jadi ajang pestapora oligarki koruptor.

“Jika rakyat ingin bangkit makmur, adil dan sejahtera, serta ingin Indonesia maju, tidak ada pilihan lain rakyat harus bersatu melawan korupsi. Harus bersatu mendukung Presiden Prabowo Subianto melawan korupsi,” tegas Jusuf Rizal Presiden LSM LIRA dan Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara itu

Tepat 28 Oktober 2025, Gong Rakyat Bersatu Melawan Korupsi kita tabuh. Rakyat harus ikut menjadi mata dan telinga. Awasi disetiap tempat yang berpotensi harta dan kekayaan negara di korup. Kita gayang dan hukum mati koruptor kakap. Rampas asetnya, karena mereka benalu bagi negeri.

Dikatakan, jika Indonesia ingin maju dan melakhirkan Generasi Emas 2045, salah satu syarat adalah bagaimana menyiapkan generasi anti korupsi. Percuma punya bonus demografi, jika mental generasi mudanya bermental korup. Itu justru akan memperburuk nasib bangsa kedepan. Bukan menghasilkan Generasi Emas, tapi jadi Generasi Cemas

“Bangsa ini harus sadar, banyak negara lain memiliki kepentingan, baik positif dan negatif di Indonesia. Bagi yang ingin menguasai Indonesia, Generasi Muda dirusak dengan mental korupsi, hedon, judi, narkoba maupun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila,” tegas Jusuf Rizal yang juga dari keluarga ABRI itu

Untuk itu para pemuda dan rakyat Indonesia jangan mudah tertipu dengan penampilan sederhana dan wah, sebab seringkali mereka itu justru yang lebih korup. Mekakhirkan kebijakan korup yang di grand design. Akhirnya kekayaan negara bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi hanya dinikmati segelintir kelompok dan golongan.

“Ini yang terjadi sepuluh tahun terakhir ini. Jika era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhonono (SBY) (2004-2014) para koruptor masih diangka milyaran, tapi era Jokowi (2014-2024) mencapai ribuan trilyun. Luar biasa gila. Nah, era Presiden Prabowo kebagian cuci kotoran Jokowi dan berantas korupsi,” tegas Jusuf Rizal

Ia mengatakan empat organisasi kerakyatan itu, mendukung kebijakan dan pemerintahan Prabowo Subianto melawan korupsi. Jika Prabowo saja berani melawan dan bahkan berani mati melawan korupsi, pasti didukung seluruh rakyat Indonesia. Yang tidak mendukung keluar saja, jangan berada di Indonesia. Indonesia tidak butuh koruptor penghisap kekayaan negara. (**Red)

MediaSuaraMabes, Bandar Lampung – Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan, melakukan kunjungan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Wilayah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW KSPI) Provinsi Lampung pada hari Minggu, 26 Oktober 2025. Dalam diskusi yang berlangsung hangat, isu ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, kepatuhan badan usaha, hingga perlindungan pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi sorotan utama.

Kunjungan Siruaya Utamawan disambut langsung oleh Ketua DPW KSPI Lampung, Sulaiman Ibrahim, dan Sekretaris Wilayah, Wiwin Hefrianto.

Sulaiman Ibrahim membuka diskusi dengan menyoroti kondisi di lapangan. “Di Lampung masih banyak perusahaan yang tidak patuh mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan. Perlu ada kerjasama erat antara BPJS dengan serikat pekerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, serikat pekerja siap berkolaborasi untuk mengawasi dan melaporkan badan usaha yang melanggar, serta memastikan pekerja yang belum terdaftar segera didaftarkan. “Sekarang di kepolisian sudah ada desk ketenagakerjaan, ini bisa kita manfaatkan,” tegas Sulaiman.

Siruaya Utamawan menjelaskan bahwa kehadirannya adalah bentuk silaturahmi semi-informal untuk mendengar langsung aspirasi dari kalangan pekerja. Ia memaparkan isu utama yang dihadapi BPJS Kesehatan, yakni potensi defisit DJS.

“Sejak 2024, kita mengalami defisit tahun berjalan dari selisih iuran dan beban jaminan. Namun, kita masih terbantu pendapatan investasi sehingga akhir 2024 masih surplus sekitar 1 Triliun Rupiah,” jelas Siruaya.

Ia melanjutkan, proyeksi awal 2025 menunjukkan potensi defisit tahun berjalan sekitar Rp 30 Triliun. “Namun, setelah berbagai upaya dilakukan, kami optimis akhir 2025 posisi aset neto masih bisa aman di atas 30 Triliun Rupiah, sehingga kondisi DJS masih aman hingga semester pertama 2026. Tapi ini masih proyeksi, data realisasi baru sampai Triwulan 3,” tambahnya.

Siruaya menyebut kenaikan iuran adalah sebuah “keniscayaan” akibat kenaikan tarif layanan klaim fasilitas kesehatan (faskes) sekitar 9,5 persen pada awal 2023.

Meski demikian, ia mengapresiasi pandangan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. “Menkeu berpendapat, sepanjang ekonomi Indonesia belum tumbuh sesuai harapan, diskusi kenaikan iuran harus ditunda dulu. Intinya, menunggu masyarakat punya uang dulu,” katanya.

Sebagai solusi sementara potensi defisit, Siruaya menyebut telah ada pembahasan penganggaran Rp 20 Triliun dari pemerintah, untuk pemutihan tunggakan peserta mandiri yang beralih ke segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda. Siruaya melanjutkan bahwa pemutihan tunggakan tersebut akan berdasarkan desil peserta JKN di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran.

“Kalau dilihat secara nilai, sebenarnya 20T bisa untuk menghapus hampir semuanya (tunggakan peserta mandiri), atau mungkin juga bisa buat menambah jumlah kepesertaan aktif PBI bagi yang membutuhkan,” paparnya. Ia menambahkan bahwa selama ini kuota peserta PBI dari pemerintah pusat dibatasi maksimal 96,8 juta peserta. “Namun yang pasti, kebijakan atau skema ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dengan BPJS Kesehatan, jadi kita harus tunggu finalnya nanti bagaimana,” tambah Siruaya.

Selain ketahanan DJS, diskusi juga menyentuh rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Siruaya menegaskan bahwa semua pihak mestinya mendukung KRIS untuk standarisasi mutu layanan.

“Yang menjadi deadlock adalah apakah ini jadi kelas tunggal atau tidak. Protes dari pekerja adalah soal keadilan; ‘kami bayar, masa disamakan dengan yang tidak bayar’,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti proporsi tempat tidur KRIS (60% di RS pemerintah, 40% di RS swasta) yang dinilai perlu melihat realitas Bed Occupancy Rate (BOR). “Kalau BOR tinggi dengan proporsi pasien JKN juga tinggi yang mencapai lebih dari 80 persen di banyak RS, 60 persen tidak akan cukup,” papar Siruaya.

Terkait sistem rujukan, ia menjelaskan rencana Kementerian Kesehatan untuk beralih dari rujukan berjenjang menjadi rujukan berbasis kompetensi. Nantinya, FKTP bisa merujuk langsung ke faskes dengan kompetensi yang dibutuhkan, tidak harus berjenjang sesuai tipe RS.

Isu kepesertaan, khususnya bagi pekerja yang di-PHK, juga menjadi topik hangat. Siruaya mengungkapkan sarannya kepada Direksi BPJS Kesehatan sejak 2023 terkait penonaktifan pekerja di sistem Electronik Data Badan Usaha (e-Dabu).

“Dugaan saya, banyak pekerja yang di-PHK tetapi dilaporkan oleh perusahaan sebagai ‘mengundurkan diri’ untuk menghindari kewajiban. Perusahaan hanya melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak,” ujarnya.

Menurutnya, BPJS Kesehatan tidak boleh hanya percaya pada surat mutlak tersebut, meskipun secara hukum sah. “Saran Dewas, kalau pengusaha bilang pengunduran diri, harus ada evidennya, mana surat pengunduran diri pekerjanya. Sekarang terbantu dengan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), sehingga serikat juga lebih berjuang memastikan status PHK,” tegasnya.

Dalam sesi tanya jawab, Erick Mediartha dari serikat pekerja, menggarisbawahi masalah e-Dabu. “Kami mohon BPJS jangan langsung terima saja laporan dari perusahaan. Harus ada kolom untuk mengunggah eviden (bukti). Pekerja yang sedang berselisih akan sengsara tidak bisa berobat,” keluhnya.

Siruaya menyambut baik masukan tersebut. “Saya senang ada yang menyuarakan ini. Saya sudah suarakan ini di 2023. Kolom eviden ada, tapi isinya hanya surat pernyataan mutlak itu. Ini yang harus kita dorong,” jawabnya.

Sementara itu, Rifai dari Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FARKES) menanyakan soal pendapatan perawat dan nakes dari JKN yang dirasa masih kecil. Ia juga mengkritik sistem zonasi rujukan yang berbasis jarak, karena dinilai menghambat persaingan sehat antar RS.

Siruaya menjelaskan, BPJS Kesehatan membayar ke faskes dalam bentuk paket INA-CBG’s yang tarifnya ditentukan Kemenkes. “Distribusi pendapatan klaim itu ke pekerjanya menjadi kewenangan manajemen RS. Serikat pekerja nakes bisa terus suarakan jika distribusi dirasa belum adil,” jelasnya.

“Terkait zonasi,” lanjutnya, “itu tujuannya untuk distribusi peserta agar tidak menumpuk di satu RS dan juga dapat ditangani secepatnya di RS terdekat. Tapi nanti dengan adanya sistem rujukan berbasis kompetensi, ini pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian lagi.” (**Red)