MediaSuaraMabes, Jakarta Utara – Kapolsek Cilincing AKP Bobi Subasri, S.T.K., S.I.K. memimpin apel patroli lingkar wilayah bersama unsur tiga pilar dan elemen masyarakat, Senin (1/9) malam. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB di wilayah hukum Polsek Cilincing sebagai upaya antisipasi terhadap pergerakan massa yang dinilai meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu situasi kamtibmas.

Apel patroli diikuti oleh personel Polsek Cilincing, Koramil Cilincing, Satpol PP Kecamatan Cilincing, serta sejumlah organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila, FBR, BPPKB Banten, Grib Jaya, FKDM, LMK, RT/RW setempat, dan warga.

Dalam arahannya, AKP Bobi Subasri menghimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa aksi massa yang terjadi belakangan ini cenderung anarkis dan mengganggu ketertiban umum di wilayah hukum Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara secara umum.

“Warga bersama elemen masyarakat telah sepakat untuk mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan wilayah dan mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas,” ujar Kapolsek.

Perwakilan dari Pemuda Pancasila, yakni Ketua PAC Cilincing beserta anggota dan Komandan KOTI Pemuda Pancasila Jakarta Utara, Bung Acik, juga mengecam keras aksi-aksi massa yang bersifat anarkis dan merusak pasilitas umum.

Usai apel, patroli gabungan menyusuri sejumlah titik rawan kejahatan di wilayah Cilincing guna memberikan rasa aman dan menekan potensi gangguan keamanan.

Kegiatan apel dan Patroli ini di akhiri dengan do’a bersama dan komitmen seluruh pihak untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Cilincing.

Komarudin
Jurnalis DKI Jakarta

MediaSuaraMabes, Yogyakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memberikan arahan kepada pimpinan sepuluh perguruan tinggi di DIY dalam acara Konsolidasi dan Arahan Gubernur DIY yang digelar di Bale Kenyo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Minggu malam (31/8).

Pertemuan ini dihadiri pimpinan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta. Hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam, Pj. Sekda DIY Aria Nugrahadi, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemda DIY.

Sri Sultan menekankan pentingnya menjaga nilai demokrasi di Yogyakarta dengan cara yang santun dan damai. “Aspirasi boleh disampaikan, itu hak setiap warga negara. Namun, saya berharap penyampaian aspirasi tetap dilakukan dengan baik, sopan, dan bukan dengan kekerasan. Inilah yang mencerminkan demokratisasi Jogja,” tutur Sri Sultan.

Gubernur juga meminta pimpinan perguruan tinggi untuk turut mengarahkan para mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, mahasiswa maupun pelajar tetap memiliki kewajiban utama dalam menempuh pendidikan.

“Kami tidak melarang menyampaikan aspirasi, tapi saya mohon agar anak-anak tidak perlu bolos sekolah. Tugas mereka adalah belajar. Sementara bagi mahasiswa, silakan menyampaikan aspirasi secara dewasa, dengan itikad baik, tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan,” imbuh Sri Sultan.

Terkait adanya mahasiswa yang meninggal dunia akibat demo di Yogyakarta, Sri Sultan menyampaikan dirinya telah meminta aparat kepolisian untuk melakukan identifikasi. “Itu kewajiban pihak kepolisian, dan saya berharap semuanya bisa tetap aman,” ujarnya.

Gubernur DIY berharap agar aspirasi masyarakat tetap dapat tersalurkan secara tertib, serta kehidupan demokrasi di DIY tetap terjaga tanpa menimbulkan keresahan maupun perpecahan.

Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, menegaskan menyampaikan aspirasi adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, ia menekankan agar aspirasi tidak dibarengi tindakan anarkistis. “Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Jogja harus tetap damai,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Dr. Arie Sujito. Ia menilai arahan Gubernur DIY sangat penting untuk menyamakan persepsi agar perguruan tinggi dapat mendampingi mahasiswa dengan baik.

“Demonstrasi tidak dilarang, tetapi kita semua diminta menjaga agar jangan sampai berkembang menjadi anarkis. Kita harus melindungi mahasiswa dan masyarakat Jogja dari potensi manipulasi pihak-pihak tertentu,” jelas Arie.

Menurutnya, kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. “Potensi anarkisme lebih besar dan sistematis. Karena itu, kami di UGM membuka crisis center sebagai langkah antisipasi. Namun yang utama, semua pihak di Jogja harus tetap damai dan mengedepankan komunikasi yang baik,” pungkasnya.

(Dalyono)

MediaSuaraMabes, Sukabumi – Pemerintah Desa Parakansalak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat pedesaan. Salah satu langkah konkret yang kini diwujudkan adalah pendirian sebuah perpustakaan baca yang terbuka untuk seluruh masyarakat desa.selasa (2/9/2025)

Inisiatif tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, mengingat keberadaan perpustakaan di pedesaan sering kali menjadi kebutuhan yang jarang terpenuhi. Buku-buku yang mengisi rak perpustakaan ini diperoleh dari hasil hibah seorang pengusaha lokal yang peduli terhadap kemajuan pendidikan dan literasi masyarakat Parakansalak.

Kepala Desa Parakansalak, Rini Mulyani, A.Md, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak donatur yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan desa, khususnya di bidang pendidikan. Menurutnya, perpustakaan ini akan menjadi sarana penting untuk menumbuhkan minat baca anak-anak, remaja, hingga orang dewasa.

“Kami dari pemerintah desa menyampaikan terima kasih atas hibah buku yang telah diberikan. Perpustakaan ini kami dedikasikan untuk seluruh warga Parakansalak agar lebih dekat dengan dunia literasi, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat,” ujar Rini Mulyani, A.Md.saat ditemui media di ruang kantornya

Adanya perpustakaan desa diharapkan mampu menjadi ruang interaksi positif, di mana warga dapat mengakses berbagai referensi ilmu pengetahuan, keterampilan, hingga hiburan yang mendidik. Koleksi buku yang tersedia cukup beragam, mulai dari bacaan anak, buku pengetahuan umum, hingga literatur pertanian dan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Pemerintah Desa Parakansalak juga berencana untuk terus mengembangkan fasilitas perpustakaan ini ke depan, baik dengan menambah koleksi buku maupun melengkapi sarana prasarana yang menunjang kenyamanan pengunjung.

Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam membangun desa berbasis pemberdayaan masyarakat. Kehadiran perpustakaan baca menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta mampu melahirkan program yang bermanfaat luas.

Dengan adanya perpustakaan baca ini, diharapkan Desa Parakansalak dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Sukabumi dalam mengembangkan budaya literasi di tengah masyarakat pedesaan

Reporter :Rio Julianto

MediaSuaraMabes, Sukabumi – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi mengamankan dua orang pemuda yang diduga hendak melakukan aksi unjuk rasa anarkis di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (1/9/2025) sore.

Kedua pemuda tersebut masing-masing berinisial KK (26), warga Kp. Kiaralawang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, dan Muhamad TF (18), warga setempat. Dari tangan keduanya, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor, empat ban bekas, serta dua unit telepon genggam.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi IPTU Hartono menjelaskan, kedua pemuda itu diamankan setelah kedapatan membawa empat ban bekas motor di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Dari hasil pemeriksaan, diketahui ban tersebut rencananya akan dibakar apabila aksi unjuk rasa terjadi.

“Mereka mendapatkan informasi soal rencana aksi melalui grup Facebook bernama Jual Beli Game Palabuhanratu serta unggahan di akun Instagram my Palabuhanratu. Ban tersebut dibeli oleh salah satu terduga di sebuah bengkel dengan harga Rp20 ribu,” ungkap IPTU Hartono.

Lebih lanjut, dari hasil klarifikasi, kedua pemuda itu mengaku tidak mengetahui siapa koordinator lapangan dalam aksi dimaksud, serta tidak memahami aturan dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum sesuai perundangan.

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Samian, S.H., S.I.K., M.Si. menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir segala bentuk aksi anarkis yang berpotensi merusak keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Polres Sukabumi berkomitmen menjaga kondusivitas wilayah. Kami tidak melarang masyarakat menyampaikan pendapat, tetapi harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Upaya membakar ban atau tindakan provokatif lainnya jelas melanggar aturan dan dapat memicu gangguan keamanan,” tegas Kapolres.

Kapolres juga mengimbau masyarakat, khususnya generasi muda, untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi di media sosial agar tidak mudah terprovokasi ajakan yang mengarah pada tindakan melanggar hukum.

“Kami berharap masyarakat tetap mengedepankan cara-cara yang santun, tertib, dan sesuai mekanisme hukum apabila ingin menyampaikan aspirasi. Polres Sukabumi akan selalu hadir mengawal setiap kegiatan masyarakat yang sah dan sesuai prosedur,” pungkasnya.

Reporter :Rio Julianto

MediaSuaraMabes, Pontianak Kalbar – Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H. bersama Pengamat Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak Dr. Jumadi hadir sebagai narasumber utama dalam talkshow “Aksi & Reaksi: Politik & Keamanan Negeri” yang digelar di Studio Ruai TV Pontianak. Dalam kesempatan ini, Kabidhumas memaparkan perspektif kepolisian terkait dinamika politik nasional dan dampaknya terhadap stabilitas keamanan di Kalimantan Barat, Selasa (2/9)

Dalam sesi talkshow, Kabidhumas menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menghadapi aksi politik dan demonstrasi. “Aparat kami dilatih untuk menggunakan komunikasi persuasif, memediasi koordinator aksi, dan mengurangi penggunaan kekuatan fisik. Semua langkah dilakukan sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan Perpol No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Kepolisian. Kami ingin memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat tetap terlindungi sambil menjaga ketertiban umum,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, Polda Kalbar selalu melakukan upaya preventif sebelum dan selama aksi berlangsung. “Kami melakukan pemetaan lokasi aksi, pengaturan jalur demonstrasi, dan koordinasi intensif dengan tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah daerah. Tujuannya agar aspirasi masyarakat tersampaikan secara damai dan tidak menimbulkan gesekan,” jelas Kabidhumas.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Tanjungpura Pontianak menekankan pentingnya etika komunikasi dan literasi informasi di tengah dinamika politik. “Cara pejabat publik menyampaikan informasi kepada masyarakat memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini publik. Kolaborasi antara aparat, tokoh masyarakat, dan media lokal sangat penting untuk menekan potensi konflik dan memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat,” kata Jumadi.

Talkshow ini juga membahas strategi menjaga netralitas aparat di lapangan. Kabidhumas menegaskan, “Setiap anggota kami diarahkan untuk bersikap profesional dan netral. Kami berkomitmen membangun kepercayaan publik melalui transparansi, komunikasi terbuka, dan pendekatan humanis, sehingga masyarakat merasa aman dan aspirasi mereka didengar.”

Menutup sesi, Kabidhumas menyampaikan pesan bagi masyarakat: “Tetap tenang, jangan mudah terprovokasi, dan sampaikan aspirasi dengan damai. Untuk menghindari hoax, lakukan dua hal yaitu saring informasi sebelum sharing, lakukan konfirmasi dan periksa sumber informasinya. Mari bersama-sama kita jaga Kalbar tetap aman, kondusif, dan harmonis.”pungkasnya.(Hepni)

MediaSuaraMabes, Pontianak Kalbar – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Menggugat bersama HMI Cabang Pontianak di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat berlangsung damai dan tertib.

Ribuan pelaksana aksi dari berbagai organisasi turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka dan dua perwakilan dari masing-masing elemen diterima beraudiensi di Ruang Meranti DPRD Kalbar, Senin 1 September 2025 sekitar pukul 18.30 Wib.

Hadir dalam audiensi unsur Forkopimda Kalbar, yakni Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, Ketua DPRD Kalbar, Wakil Ketua DPRD Kalbar, serta sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalbar.

Kapolda Kalbar Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa karena aksi digelar dengan tertib.

“Polri berusaha semaksimal mungkin, meskipun di tengah berbagai kesibukan, untuk tetap berkomunikasi dengan mahasiswa dengan tujuan agar pelaksanaan aksi berjalan damai dan tertib seperti hari ini,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa prinsip kesetaraan hukum tetap dijunjung tinggi.

“Tidak ada yang kebal hukum, semua sama di mata hukum. Atas nama Polda Kalbar, saya menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang telah terjadi. Kami juga mengapresiasi seluruh elemen yang melaksanakan unjuk rasa dengan tertib dan damai,” tegas Pipit.

Senada dengan Kapolda, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H. menyatakan bahwa Polri selalu membuka ruang komunikasi dengan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan demokrasi.

“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan damai. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Kalimantan Barat memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi.”

“Polri siap menjembatani aspirasi masyarakat agar sampai ke pengambil kebijakan,” ujar Bayu.

Aksi ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa, antara lain GMNI Cabang Pontianak, PMKRI Cabang Pontianak, GMKI Cabang Pontianak, BEM UPGRI, BEM Universitas OSO, BEM Fakultas Hukum Untan, serta HMI Cabang Pontianak.

Kehadiran mereka menegaskan pentingnya ruang demokrasi di Kalbar, sekaligus memperlihatkan komitmen mahasiswa sebagai mitra kritis dalam pembangunan Daerah.(Hepni)

MediaSuaraMabes, Pontianak – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Senin, 1 September 2025.

Aksi damai yang diikuti oleh sekitar 250 orang ini menuntut reformasi DPR RI, termasuk transparansi anggaran, pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan evaluasi kinerja Wakil Rakyat.

Aksi dimulai dengan longmarch dari Lapangan Voli FISIP Untan menuju Kantor DPRD Kalbar, dipimpin oleh koordinator lapangan (korlap) Pangestu.

Dalam orasinya, Mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja DPR dan menyoroti isu kenaikan tunjangan yang dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi Negara.

Mereka juga mendesak agar para wakil rakyat kembali berfungsi sebagai penyambung lidah Masyarakat.

Aksi tersebut disambut oleh jajaran pimpinan DPRD Kalbar, termasuk Ketua DPRD Aloysius, Wakil Ketua I Hj. Hadijah Fitriah, Wakil Ketua II Ir. H. Prabasa Anantatur, dan Wakil Ketua III H. Nofal Nofiendra.

Turut hadir pula Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalluael, serta Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar.

Dalam pertemuan dengan pimpinan dewan, Presiden Mahasiswa FISIP Untan, Debora Ketrin Tini Malau, membacakan enam poin tuntutan utama.

Poin-poin tersebut mencakup desakan agar DPR RI merinci biaya terkait isu kenaikan tunjangan, pembentukan lembaga independen untuk mengevaluasi DPR, serta pengembalian marwah dewan sebagai perwakilan rakyat.

Mahasiswa juga menuntut pengesahan UU Perampasan Aset dan kejelasan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

“Sebuah kehormatan bagi kami pada aksi damai hari ini langsung ditemui oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar. Tuntutan utama kami adalah reformasi DPR. Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas.”

“Kami juga menuntut pengesahan UU Perampasan Aset karena ini penting untuk memberantas korupsi dan memastikan keadilan bagi masyarakat.” ungkap Debora.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, S.H., M.Si., menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya pada aksi sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa tuntutan mahasiswa terkait tunjangan DPR sudah dibekukan dan surat tuntutan sebelumnya telah diteruskan ke DPR RI.

“Kami akan mengawal tuntutan yang kawan-kawan sampaikan saat ini dan akan meneruskannya ke DPR RI. Kami juga berduka terhadap pejuang-pejuang demokrasi yang gugur dalam menyampaikan aspirasi,” ujar Aloysius.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai ini mendapatkan pengamanan ketat dari pihak Kepolisian.

Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, Kabid Humas Polda Kalbar, menyatakan bahwa pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib.

“Kami dari Kepolisian bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa agar berjalan dengan aman, tertib, dan tidak ada aksi anarkis.”

“Kami memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlaksana dengan baik. Kami mengapresiasi massa aksi yang tetap menjaga ketertiban hingga akhir kegiatan.” tegas Bayu.

Aksi berakhir pada pukul 15.57 WIB setelah massa membacakan sumpah Mahasiswa. Seluruh massa membubarkan diri dengan tertib kembali ke titik kumpul awal.(Hepni)

MediaSuaraMabes, Ketapang Kalbar – Aliansi gabungan mahasiswa dari HMI, PMII, BEM Politeknik Ketapang, BEM Al Haudl, BEM STKIP, dan BEM AMKI Ketapang turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai aspirasi terkait kebijakan DPR, Pemerintahan pusat maupun daerah. Aksi yang digelar di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang tersebut berlangsung pada senin (01/09/2025) Pukul 14.00 Wib. Jalannya aksi unjuk rasa dikawal ketat oleh jajaran Polres Ketapang dengan memberikan pengamanan secara humanis untuk menjaga kelancaran jalannya unjuk rasa sebagai hak berpendapat warga negara.

Ratusan mahasiswa berkumpul sejak pagi hari dengan spanduk berisi seruan reformasi DPR RI, mengkritik kebijakan kenaikan tunjangan DPR, transparansi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik. Mahasiswa juga menuntut adanya evaluasi dan audit independen terhadap kinerja pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang dinilai tidak transparan.

Anggota Polres Ketapang yang terlibat dalam pengamanan tidak dibekali senjata api. Para personel Polwan berupaya menyampaikan himbauan secara humanis kepada mahasiswa agar menyampaikan aspirasi sesuai aturan dan kegiatan unjuk rasa agar tidak mengganggu ketertiban umum.

Kepala Kepolisian Resort Ketapang, AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., melalui Kabag Ops AKP Chandra Wirawan, S.H., M.Si., menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan pendekatan komunikatif guna meredakan tensi dan memastikan hak berkumpul serta menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang. “ Kami siap menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, namun juga memastikan hak mengemukakan pendapat di muka umum berjalan damai,” ujarnya saat diwawancarai di lokasi.

Salah satu mahasiswa, Rini Andayani, menyampaikan bahwa unjuk rasa ini adalah bentuk wujud partisipasi warga negara dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak dengan rakyak kecil. Selain itu mahasiswa juga menuntut keadilan atas meninggalnya salah satu karyawan Ojol akibat tertabrak mobil rantis Brimob “ Kami menuntut transparansi penanganan kasus kematian sdr Affan akibat tindakan represif apparat. Kami juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan menaikan tunjangan DPR yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang dimana rakyat kecil masih kesusahan ” ujarnya.

Ketua DPRD Ketapang Achmad Soleh, S.T., M.Sos, menyatakan apresiasinya atas pelaksanaan aksi unjuk rasa yang tertib dan tanpa insiden. Pihaknya berjanji akan menampung aspirasi para pengunjuk rasa pada hari ini dan segera menindaklanjuti kejenjang yang lebih tinggi. “ Kami menghargai suara mahasiswa sebagai bagian dari demokrasi. DPRD akan menindaklanjuti aspirasi ini melalui forum konsultasi publik dan komisi terkait untuk menghasilkan rekomendasi yang konkret,” Pungkasnya.

(A’ang Sanjaya/Red)

MediaSuaraMabes, Yogyakarta – Bidpropam Polda DIY terus melakukan langkah-langkah penyelidikan internal terkait kasus meninggalnya Rheza Sendy, mahasiswa Amikom Yogyakarta yang terlibat dalam kerusuhan di depan Mapolda DIY pada Minggu (31/8/2025).

Sejak hari Senin (1/9/2025), Propam Polda DIY telah meminta keterangan 8 (delapan) orang saksi serta mengumpulkan informasi guna mengungkap duduk perkara peristiwa tersebut.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, S.I.K., menyampaikan bahwa Polda DIY berkomitmen untuk menangani peristiwa ini secara profesional dan prosedural.

Hari ini Selasa (2/9/2025) Bidpropam Polda DIY juga meminta keterangan 2 orang saksi, sehingga total saksi yang sudah dimintai keterangan sebanyak 10 orang.

“Total 10 saksi telah dimintai keterangan sebagai bagian dari proses pendalaman terhadap peristiwa yang terjadi pada Minggu lalu,” ungkapnya.

Kombes Pol Ihsan menambahkan bahwa proses penyelidikan masih akan terus berlanjut dan akan kami sampaikan update perkembangannya sebagai bentuk transparansi kami dalam proses penanganan kasus ini.

“Propam Polda DIY masih terus melakukan pendalaman dan akan memanggil saksi-saksi lain yang diperlukan,” jelas Kombes Pol Ihsan.