MediaSuaraMabes, Ketapang Kalbar – Letkol Laut (P) Ivan Halim, S.H., M.Tr. Opsla yang menjabat sebagai Komandan Lanal Ketapang mengeluarkan memorandum resmi kepada Letkol Laut (P) Avif Hidayaturohman, S.T., M. Tr. Opsla. di Mako Lanal Ketapang, Sabtu, 30/8/2025.

Memorandum merupakan sebuah rangkuman yang dikemas menjadi satu buku digunakan oleh pimpinan atau Komandan satuan untuk menyampaikan informasi dan pesan-pesan singkat langsung intinya kepada pimpinan atau Komandan satuan yang baru pada saat menjelang Serah Terima Jabatan (Sertijab) sebagai tulisan resmi dilingkungan internal.

Memorandum tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran kepada calon Danlanal Ketapang yang baru, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang serta yang akan dilaksanakan oleh Lanal Ketapang sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Danlanal Ketapang yang baru dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pelaksanaan tugas selanjutnya.

Bersama itu pula, dilaksanakan Memorandum Ketua Cabang 4 Daerah Kodaeral XII Gabungan Jalasenastri Koarmada RI dari Ny. Wynna Ivan Halim kepada Ny. Renny Avif Hidayaturohman yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pergantian kepemimpinan, khususnya dalam mendukung peran pembinaan organisasi Jalasenastri di lingkungan Lanal Ketapang.

“Kegiatan ini menegaskan kesinambungan peran serta sinergi antara unsur militer dan organisasi pendamping dalam mendukung tugas-tugas satuan,” kata Danlanal Ketapang.

Dikatakannya, Adapun tujuan dari sertijab ini adalah untuk memastikan kelancaran dan keberlanjutan tugas di Lanal Ketapang, serta memperkuat hubungan kerja yang harmonis antar jajaran.

“Proses serah terima jabatan ini diharapkan dapat membawa Lanal Ketapang ke arah yang lebih baik dan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta keamanan di wilayah kerja Lanal Ketapang. Sebagai bagian dari komitmen terhadap profesionalisme, memorandum ini juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang solid dalam menghadapi berbagai tantangan dan tugas ke depan, sehingga transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan sukses,” tutup Danlanal.

Danlanal Ketapang mengharapkan hal apa saja yang telah disampaikan ini akan ditindak lanjuti pejabat yang akan menerima jabatan, tugas dan tanggung jawab serta wewenang sebagai calon Danlanal Ketapang yang baru, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya dapat dilakukan secara berkesinambungan dan berlanjut.(Pen-Lanalktp).

(Sukarto/Red)

MediaSuaraMabes, Ketapang – Polda Kalbar, Dalam rangka mempererat hubungan antara Polres Ketapang bersama komunitas santri dan jajaran Tokoh Agama di wilayah Kabupaten Ketapang, Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris, S.H., S.I.K., M.I.K., CPHR, yang didampingi Kapolsek Delta Pawan IPDA Chepry Perahera, S.H., melakukan kunjungan resmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Nur Amalia di Desa Kali Nilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Kamis (28/08/2025) Pukul 17.00 Wib.

Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh upaya berkelanjutan jajaran Polres Ketapang untuk mempererat silaturahmi bersama seluruh elemen masyarakat, khususnya di lingkungan pondok pesantren yang menjadi pusat pendidikan dan pengembangan karakter anak-anak bangsa. Sesampainya di lokasi, Kapolres Ketapang disambut hangat oleh pimpinan ponpes Ust Dudung, para santri, dan beberapa tokoh agama setempat. Dalam sambutannya, Kapolres menekankan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dengan komunitas pesantren dalam memelihara keamanan ketertiban serta menjaga stabilitas kerukunan antar umat beragama.

Pertemuan dilanjutkan dengan sesi dialog antara Kapolres, santri, ustadz, dan tokoh agama. Topik utama meliputi pererat hubungan komunikasi antar pesantren bersama kepolisian serta program-program kemanusiaan kedepan yang melibatkan Polres Ketapang dan ponpes. Kegiatan cara ditutup dengan doa bersama untuk kedamaian, persatuan, dan keberkahan bagi seluruh elemen masyarakat Ketapang, dan dilanjutkan dengan sholat magrib berjamaah.

(A’ang Sanjaya/Red)

MediaSuaraMabes, Tarumajaya – Mapolsek Tarumajaya bersama jajaran Koramil 02 Tarumajaya dan Pokdar Kamtibmas Sektor Tarumajaya menggelar apel persiapan siaga untuk mengantisipasi adanya titik kumpul massa demonstran di wilayah Kecamatan Tarumajaya.

Apel pengamanan ini dipimpin langsung oleh Wakapolsek Tarumajaya dengan didampingi jajaran Pokdar Kamtibmas. Dalam arahannya, Wakapolsek menegaskan pentingnya sinergitas TNI-Polri bersama elemen masyarakat, khususnya Pokdar Kamtibmas, dalam menjaga keamanan wilayah.

Seluruh personel diingatkan agar tetap mengedepankan sikap humanis, mengutamakan langkah persuasif, serta meningkatkan kewaspadaan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kondisi Tarumajaya tetap aman, kondusif, dan terkendali meskipun terdapat potensi pergerakan massa aksi.ujar wakapolsek

Pokdarkamtibmas sebagai institusi / organisasi yang menjembatani hubungan antara polisi dan masyarakat dapat menciptakan suasana yang teduh dan meredakan dampak yang timbul akibat unjuk rasa dan demo yang terjadi baru baru ini. Hal hal yang perlu dan dianggap penting untuk dilakukan :

Melakukan langkah preemtif dengan memberikan edukasi kepada lingkungan masyarakat agar tidak ikut melakukan demo anarkis

.Melakukan langkah preventif dengan melaksanakan pemantauan monitoring, patroli dan siskamling serta bantuan penebalan pengamanan di Mako Polsek terdekat Ujar ketua pokdar Benny Akhmad

MediaSuaraMabes, Jakarta – Acara Puncak HUT-RI KE 80, RW.04 Serdang Kemayoran Jakarta Pusat siapkan doorprize utama 2 unit sepeda motor listrik, dengan total yang sangat fantastis hingga 75 juta rupiah, Minggu (31/8/2025)

Bertempat di halaman sekolah SD jalan lapangan Pors Raya, puluhan bazar disiapkan disisi kiri dan kanan panggung .

Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu diawali dengan jalan sehat yang diikuti ribuan orang peserta yang terdiri dari 18 RT, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang mana mereka sangat antusias untuk mengikuti acara ini.

Menurut Ketua RW.04, Ir. Kusharjanto ketika ditemui reporter MSM dilokasi acara mengatakan, bahwa tradisi seperti ini setiap tahun kami selenggarakan, selain untuk merayakan hari kemerdekaan, juga bisa saling silaturahmi dan saling berbagi sesama warga sekitar RW.04.

“Saya sangat bangga dengan warga saya, anda lihat sendiri, 18 RT seluruhnya tumpah ruah hadir pada pagi ini untuk hadir pada acara puncak HUT-RI ke 80, “Ujar Kus.

Hal yang senada juga disampaikan Penasehat RW.04 sekaligus Ketua DMI Cabang Kemayoran, Drs. KH. Bambang Soebroto. Dengan panggilan hati untuk memeriahkan hari kemerdekaan, ribuan gelombang warga hadir tanpa dikoordinir. Itulah hebatnya warga RW.04 Serdang, saya yakin baru kami yang bisa seperti ini mengadakan acara puncak HUT kemerdekaan yang menyiapkan doorprize sampai 75 juta rupiah, “tegas Bambang.

Diatas panggung, Ketua panitia, Taufik Hidayat S.Ag dalam sambutannya menyampaikan, bahwa panitia menghaturkan ribuan terima kasih bagi seluruh panitia yang terlibat, dan donatur yang ikhlas menyisihkan rezekinya sehingga acara berjalan dengan lancar. Tak ketinggalan pantun pembuka dari Ketua panitia.

“Menjahit pakai benang putih, jarumnya memakai tangan. Bulan Agustus mari kita kibarkan merah putih, untuk merayakan hari kemerdekaan. ( tepuk tangan warga menggema).

Taufik juga menyemangati warga dengan beberapa kali meneriaki “merdeka ! merdeka !
Akhir sambutannya, Taufik menghimbau untuk tetap selalu menggelorakan semangat kemerdekaan, dan selalu bisa menjaga Keutuhan NKRI,” ujar Taufik yang juga jebolan pesantren Gontor.

Dalam acara ini turut hadir H.Nuchbatillah (anggota DPRD DKI Jakarta dari komisi A), Dwi Sigit (Sekcam Kemayoran), Nurpandi (Lurah Serdang), LMK, FKDM, dan juga terlihat Busrial (Ketua Forum Kumunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah DPC Jakarta Pusat), alumni Lemhannas PPNK angkatan 181/2023. (BL)

MediaSuaraMabes, Sabang – Mantan Ketua DPC – PDI Perjuangan kota Sabang Zulkifli PZ , yang vokal berbicara kata politiknya, Mulai angkat bicara yang sudah sekian lama terpendam, kekecewaannya melihat kinerja BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang) yang sudah 25 tahun mengelola Daerah Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang yang dikenal dengan Free Portnya, Sabang masih jauh tertinggal dengan daerah daerah lain di Indonesia, terkesan sepertinya free port Sabang tidak bertuan katanya Kepada Media Suara Mabes (MSM) Kamis malam (28/8/2025) jam 20,15.

Kalo kita melihat 25 tahun sudah BPKS mengelola free port Sabang bukan sedikit anggaran APBN yang terkuras Triliunan sudah, mengapa Free Port Sabang masih terlihat seperti ini, katanya.

Menurutnya, Triliunan sudah Dana APBN terkuras untuk membangun dan mengembangkan Daerah Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang, Bila dana sebesar itu di kelola dengan Management wawasan dan Pengalaman yang cukup, Mungkin free port Sabang sudah maju dan berkembang, hasil dari pengembangan free port tersebut dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat, ini tidak, yang ada terlihat Gonta ganti pimpinan dan yang lainnya, belum lagi terdengar diduga di BPKS ada kelompok kelompok yang mencari kepentingan, yang bertujuan untuk memperkaya diri, bukan memikirkan bagaimana caranya kita mencerminkan Sabang kembali.

Sebenarnya, BPKS “Malu” dengan masyarakat Sabang, yang dipercaya oleh pemerintah Aceh untuk membangun dan mengembangkan free port Sabang, kenyataannya diduga, BPKS tidak mampu menghidupkan dan mengembangkan free port Sabang untuk dimasa depan Sabang / Aceh ke depan yang lebih baik lagi menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, lebih bagus BPKS di tutup, itu lebih bagus, kata politiknya.

(Hanafiah)

MediaSuaraMabes, Banda Aceh – Praktisi hukum dari Kantor Hukum IM & Partner, Iqbal Maulana, SH, MH, menegaskan bahwa masyarakat Banda Aceh tidak perlu resah atas terbitnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Banda Aceh yang mewajibkan bukti lunas PBB-P2 sebagai syarat administrasi. Menurutnya, SE bukan peraturan yang sah untuk membebani rakyat.

Iqbal menjelaskan, berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, hierarki peraturan perundang-undangan hanya mencakup UUD 1945, UU/Perppu, PP, Perpres, dan Perda/Qanun. Surat Edaran tidak termasuk di dalamnya, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat umum.

“SE hanyalah instrumen administratif internal. Tidak boleh dijadikan dasar menutup pelayanan publik atau menambah kewajiban masyarakat. Kalau dipaksakan, itu jelas bentuk penyalahgunaan kewenangan,” tegas Iqbal.

Ia juga mengingatkan bahwa Mahkamah Agung melalui sejumlah putusan, antara lain MA No. 23 P/HUM/2019 dan MA No. 38 P/HUM/2015, telah menegaskan bahwa SE tidak mengikat masyarakat luas. Karena itu, Pemko Banda Aceh dinilai keliru besar jika menjadikan SE sebagai dasar menolak pelayanan administrasi warga.

Iqbal menyesalkan sikap Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang dianggap tidak belajar dari kesalahan wali kota sebelumnya. “Seorang wali kota harusnya lebih cerdas. Kalau mau tegas soal pajak, gunakan Perwal atau Qanun, bukan SE. Jangan bodohi rakyat dengan aturan yang jelas-jelas cacat hukum,” ujarnya.

Lebih jauh, ia memperingatkan bahwa apabila Illiza tetap ngotot memberlakukan SE tersebut, maka masyarakat Banda Aceh berhak melawannya. “Rakyat bisa menggugat ke PTUN, melapor ke Ombudsman, bahkan melakukan aksi sosial-politik. Jangan takut, rakyat punya dasar hukum yang kuat untuk menolak kebijakan ilegal ini,” pungkasnya.

(Hanafiah)

MediaSuaraMabes, Pontianak Kalbar — Situasi sosial-politik di Indonesia kembali menghangat. Gelombang ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terus meluas, dipicu rasa ketidakadilan yang dinilai kian mendalam. Kondisi ini, menurut para pengamat, menjadi pemantik utama munculnya gerakan rakyat menuntut perubahan.

Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa keresahan tersebut bukan sekadar fenomena spontan, melainkan akumulasi kekecewaan panjang atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Janji-janji para pemimpin negeri saat kampanye terasa hampa. Harapan perubahan hanya sebatas angan-angan. Rakyat melihat DPR, DPRD hingga DPD RI tidak lagi berfungsi sebagai pembela kepentingan masyarakat,” ujar Herman, Minggu (31/8).

Ia menilai, banyak persoalan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat justru diabaikan. Aparat penegak hukum pun kerap dituding lebih condong membela kepentingan pemilik modal dibandingkan masyarakat kecil.

“Tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan rakyat, dirampas perusahaan-perusahaan besar dengan dukungan kebijakan elit. Ironisnya, hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Rakyat dikriminalisasi, sementara korporasi semakin berkuasa,” tegas Herman.

Situasi ini, lanjutnya, menciptakan jurang lebar antara penguasa dengan rakyat. Ketidakadilan sistemik telah meresap ke dalam sendi kehidupan masyarakat, sehingga kemarahan rakyat semakin sulit terbendung dan tumpah melalui aksi-aksi protes.

Meski demikian, Herman menekankan perlunya solusi damai. Ia menyerukan penghentian kekerasan dan membuka ruang dialog yang tulus serta konstruktif.

“Rakyat membutuhkan negara yang melindungi, bukan menindas. Aparat juga butuh kepercayaan rakyat. Karena itu, stop kekerasan, dan buka ruang dialog untuk mendengar keluhan rakyat. Hanya dengan begitu Kalimantan Barat bisa kembali damai,” katanya.

Selain itu, Herman menyoroti kinerja Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar yang dinilai tidak responsif. Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh agar Forkopimda benar-benar hadir sebagai wadah penyelesaian masalah rakyat, bukan sekadar forum seremonial.

“Sudahi pertemuan-pertemuan seremonial yang tidak bermakna. Forkopimda harus melahirkan solusi nyata. Kalbar harus kembali menjadi rumah yang aman, nyaman, dan adil bagi seluruh warganya,” tutup Herman.(Hepni)

MediaSuaraMabes, Jakarta – Sahabat Polisi Indonesia mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan menjaga kantor polisi di seluruh wilayah Indonesia dari tindakan perusakan. Seruan ini disampaikan menyusul meningkatnya tensi demonstrasi yang dipicu oleh polemik tunjangan DPR dan desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia, Fonda Tangguh yang juga Dewan Penasehat Media Suara Mabes, menegaskan bahwa masyarakat perlu kembali fokus pada tujuan awal demonstrasi. Menurutnya, aksi protes semestinya diarahkan untuk menolak kebijakan tunjangan anggota DPR serta memperjuangkan pengesahan RUU Perampasan Aset, bukan merusak fasilitas negara.

“Mari bersama-sama menahan diri. Mari menjaga kantor polisi dari tindakan para perusak. Kita semua harus kembali meluruskan niat awal demonstrasi kemarin: menghapus kebijakan tunjangan DPR dan mengesahkan RUU Perampasan Aset,” kata Fonda dalam keterangan kepada media, Minggu, 31 Agustus 2025.

Fonda juga menyinggung kondisi emosional publik usai meninggalnya Affan Kurniawan. Menurutnya, suasana duka perlahan mereda sehingga masyarakat seharusnya bisa kembali mengarahkan energi untuk memperjuangkan aspirasi politik, bukan melampiaskan amarah dengan merusak kantor polisi.

“Kita semua berduka dengan kematian saudara Affan Kurniawan. Namun ayo fokus kembali pada tujuan utama: menolak kebijakan tunjangan DPR. Jangan buyar. Jangan merusak. Jangan hancurkan kantor polisi. Ingat, polisi hanya menjalankan tugas,” tegasnya.

Selain kantor polisi, Fonda juga menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum dari aksi vandalisme. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur publik dibangun menggunakan uang rakyat sehingga tidak pantas dijadikan sasaran perusakan.

“Semua fasilitas umum dibangun dari duit kita (APBN). Kalau rusak, kita sendiri yang rugi karena tak bisa menggunakannya lagi. Mari kita jaga bersama-sama,” ucapnya.

MediaSuaraMabes, Jakarta – Pimpinan Umum dan Segenap Jajaran serta Keluarga Besar Media Suara Mabes (MSM) Se-Nusantara menyampaikan turut prihatin atas peristiwa demonstrasi di berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar dll.

Kami Media Suara Mabes (MSM) Mitra TNI POLRI berempati dan terus mensupport Polri untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas, dan mengutuk keras atas tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum pendemo, apapun alasannya anarkis tidak dibenarkan.

Suratno Pimpinan Umum (Pimum) MSM ditemui dikediamannya dibilangan Cijantung Jakarta Timur mengatakan “Bahwa demo yang berkembang saat ini sudah keluar dari tujuan awalnya, yaitu menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan tunjangan anggota Dewan DPR RI dan Pengesahan UU Perampasan Aset bagi Koruptor”.

Lebih lanjut Mas Ratno panggilan akrabnya menyampaikan Penyerangan, Pengerusakan, Pembakaran serta Penyerangan pada Kantor Polisi, Pos Polisi, Kendaraan Polisi terlebih fasilitas umum tidak dibenarkan dari sudut pandang apapun.

Massa pendemo sudah terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak ingin bangsa kita Indonesia ini Aman & Makmur, ungkapnya.

Menyampaikan Aspirasi dilindungi oleh Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, akan tetapi ada aturan main yang harus dipatuhi salah satunya tidak Anarkis dan mengganggu kepentingan umum, ujar Pimum yang juga aktifis LSM.

Kepada TNI dan POLRI, tetap semangat dalam menjalankan tugas demi ketertiban dan keamanan umum agar masyarakat senantiasa merasa aman tidak was-was terhadap situasi dan kondisi saat ini, Bravo TNI dan POLRI, tutup Pimum dengan semangat. (**Red)

MediaSuaraMabes, Jakarta — Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara ingatkan Presiden Prabowo Subianto, jika ada grand design mau dilengserkan oleh oligarki koruptor. Mereka ingin menguasai Indonesia didukung kekuatan asing

Peringatan itu disampaikan aktivis penggiat anti korupsi sekaligus Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, Kanjeng Raden Haryo (KRH), HM. Jusuf Rizal, SH menjawab pertanyaan media di Jakarta terkait kerusuhan dibeberapa kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, dan lainnya

Menurut pria berdarah Madura-Batak, Relawan Prabowo itu, saat ini ada gerakan operasi senyap yang menggunakan tiga strategi yaitu strategi Moa Tse Tung (Desa Mengepung Kota), Strategi Perang Sun Tzu (The Art of War/Menusuk ke Jantung Pertahanan Lawan) dan Strategi Aflin Tovler (Penguasaan Media/Informasi/Buzzer) guna menghantam pemerintahan Prabowo.

Pertama menurut analisa wartawan senior itu, dibuat kerusuhan diberbagai daerah. Diprovokasi dan dimodalin kelompok strategis termasuk oligarki koruptor yang bisnis maupun eksistensinya dengan gerakan Prabowo perang terhadap koruptor terganggu.

Kedua, orang-orang sengkuni dan penjilat dilingkaran kekuasaan Prabowo, bermain dua kaki. Mereka diam-diam berkontribusi mau menumbangkan Prabowo dari dalam, karena banyak Menteri, Pejabat BUMN dan institusi Kejaksaan, Kepolisian dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak clear. Masih warisan lama

Ketiga, kelompok kepentingan memanfaatkan buzzer, media sosial maupun media mainstream untuk mengekpose berbagai kelemahan Penerintahan Prabowo. Logistik tersedia tanpa batas, karena ini dirangkai dengan agenda besar 2029. Pokoknya bagaimana masyarakat benci kepada Prabowo dan dianggap tidak mampu mengamankan negara.

“Jadi menurut saya, peristiwa kerusuhan sudah di grand design kelompok strategis dan didukung pihak luar. Pemerintahan Prabowo mau dikunci agar mau jadi Boneka, seperti pemerintahan sebelumnya,” tegas Jusuf Rizal

Dikatakan, kerusuhan yang terjadi saat ini baru uji coba. Dan kedepan masih akan banyak serangan-serangan jika Prabowo tidak segera menstrerilkan pemerintahannya, seperti di BIN (Badan Intelijen Negara), TNI, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kementerian dan BUMN. Karena para sengkuni gerakannya saling terkait dan strategis.

Selain itu tim pembela Prabowo masih lemah. Tidak memiliki pasukan counter attack. Mereka yang sudah diberi posisi, sudah duduk manis dan masa bodoh. Begitu juga partai politik pendukung Prabowo tidak solid. Bahkan ada yang sudah ancang-ancang buat sekoci untuk persiapan Pilpres 2029.

“Jika Prabowo tidak cepat mengkonsolidasikan diri. Tidak mustahil, tak lama kepercayaan publik akan turun dan dia dilengserkan. Dana hasil korupsi di pemerintahan sebelumnya bisa jadi tersedia trilyunan untuk membiayai operasi senyap,” tegas Jusuf Rizal yang dibesarkan dari keluarga intelijen itu

Untuk itu Madas Nusantara mendesak Prabowo untuk bersih-bersih cuci gudang dengan membuang para sengkuni. Mereka itu kanker bagi pemerintahan Prabowo. Jangan sampai misi mereka mau merusak citra dan wibawa kabinet merah putih berhasil.

Menurut Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu saat ini beban Prabowo sangat berat, karena harus menanggung warisan bobrok Presiden Jokowi. Mulai dari beban hutang, korupsi yang merajalela hingga kepercayaan publik yang mencapai pada titik nadir. Rakyat sudah kecewa dan marah.

“Tetapi meski memahami kekecewaan rakyat, Madas Nusantara mengecam keras tindakan anarkhis dan penjarahan. Hal seperti ini akan dapat memicu konflik horisontal.

Madas Nusantara juga memberi apresiasi kepada TNI dan Polri yang berusaha mencegah amuk massa,” tegas Jusuf Rizal yang prihatin aksi demo yang menimbulkan korban Affan Kurniawan, pengemudi ojol. (**Red)