Oleh :
Teuku Abdul Hannan
Pemerhati Pengadaan Barang/Jasa

MediaSuaraMabes, Aceh – Tulisan ini disusun sebagai bentuk edukasi publik, agar masyarakat tidak dibohongi dan dibodohi oleh rekayasa birokrasi, serta mampu memahami aturan dengan benar. Lebih dari itu, tulisan ini juga merupakan peringatan bagi Mualem, agar tidak membiarkan janji politiknya dikorbankan oleh manuver birokrasi. Demikian pula bagi kontraktor dan pihak terkait, agar berhati-hati dan tidak ikut terseret dalam skema yang cacat hukum dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Ketika rakyat miskin Aceh menunggu janji Mualem tentang pemenuhan hak dasar berupa rumah layak huni, kenyataannya masyarakat justru terancam mendapatkan PHP (Pemberi Harapan Palsu).

Inilah realitas pahit ketika politik berhadapan dengan birokrasi yang rusak: janji mulia berubah menjadi sekadar slogan, sementara rakyat kecil tetap menanggung akibatnya.

Kenapa PHP? Ada tiga alasan utama:

1. Problem Manajemen Internal Perkim Aceh yang buruk.
2. Penyimpangan mekanisme pengadaan yang dilakukan secara sadar.
3. Waktu pelaksanaan yang tidak realistis, sehingga program yang seharusnya menyentuh rakyat miskin berpotensi gagal total.

Hal ini sudah penulis kupas dalam opini sebelumnya berjudul “Pembangunan Rumah Layak Huni Aceh 2025: Realitas, Ilusi, dan Penyimpangan Pengadaan.”

Namun kali ini, poin pentingnya adalah: kebijakan T. Aznal Zahri, Kepala Dinas Perkim Aceh, justru merusak janji politik Mualem.

Birokrasi Aznal, Politik Mualem yang Tersandera

Program Pembangunan Rumah Layak Huni Aceh 2025 secara hukum adalah Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Perpres No. 16 Tahun 2018. Ketentuan ini sejalan dengan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang secara tegas mendefinisikan pembangunan rumah sebagai bagian dari jasa konstruksi.

Lebih rinci, KBLI 2020 pun mengklasifikasikannya ke dalam kode 41011 – Konstruksi Gedung Hunian. Bahkan, menurut Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, kegiatan ini ditempatkan dalam sub-klasifikasi BG001 – Bangunan Gedung Hunian Tunggal dan Kopel. Dengan dasar hukum yang begitu jelas, setiap upaya untuk menggeser program ini menjadi “jasa akomodasi/sewa” adalah bentuk pelanggaran serius terhadap kerangka hukum pengadaan dan aturan khusus jasa konstruksi.

Masalah bertambah pelik setelah keluarnya Surat Edaran LKPP No. 2 Tahun 2025. Melalui aturan ini, pengadaan jasa konstruksi lewat E-Katalog Versi 5 resmi ditutup pada 31 Juli 2025. E-Katalog Versi 6 yang diberlakukan setelah itu hanya memfasilitasi pengadaan barang, jasa umum, dan digital—bukan konstruksi. Artinya, pekerjaan pembangunan rumah rakyat tidak lagi dapat dilakukan dengan mekanisme e-purchasing. Namun, Kepala Dinas Perkim Aceh, T. Aznal Zahri, justru memaksa penggunaan jalur e-purchasing dengan cara mengubah klasifikasi menjadi “jasa akomodasi/sewa”. Akibatnya, yang terlibat sebagai penyedia bukanlah perusahaan jasa konstruksi dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) BG001, melainkan perusahaan pengadaan barang yang sama sekali tidak punya kompetensi teknis membangun rumah.

Publik perlu memahami bahwa dalam KBLI 2020, Jasa Akomodasi masuk dalam Golongan Pokok I dengan kode 551–559, yang meliputi hotel, apartemen, vila, dan penginapan. Dalam pengadaan pemerintah, kelompok ini dipakai untuk kebutuhan rapat atau paket perjalanan dinas. Sementara Jasa Penyewaan/Sewa berada di Golongan Pokok N dengan kode utama 77, yang mencakup penyewaan kendaraan, mesin, atau peralatan. Tidak ada satupun yang terkait dengan pembangunan rumah. Maka, menggeser konstruksi ke nomenklatur akomodasi/sewa adalah tindakan menyesatkan, baik secara hukum maupun secara teknis.

Dampak Fatal Salah Klasifikasi

Lebih jauh lagi, dari sisi keuangan negara, kesalahan klasifikasi ini membawa konsekuensi fatal. Program pembangunan rumah seharusnya masuk nomenklatur Belanja Modal, karena menghasilkan aset tetap berupa rumah rakyat.
Namun, ketika dipaksa ke dalam klasifikasi jasa akomodasi/sewa, pos belanja itu otomatis bergeser menjadi Belanja Barang/Jasa konsumtif. Pergeseran ini bukan sekadar salah kaprah, tetapi cacat hukum sekaligus berpotensi menciptakan kesalahan material dalam laporan keuangan daerah. Belanja modal yang seharusnya menambah aset rakyat justru diperlakukan seolah-olah belanja operasional jangka pendek.

Praktik semacam ini sangat mungkin membuat pembayaran tidak sah menurut:

• UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan
• UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Apabila skema ini tetap dipaksakan untuk dicairkan, bukan hanya akan menjadi temuan BPK, tetapi juga berpotensi menyeret pejabat terkait ke ranah:

1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR), karena dianggap menimbulkan kerugian daerah, dan
2. Pidana korupsi, karena menyalahgunakan kewenangan dengan akibat merugikan keuangan negara.

Dengan kata lain, “sekadar menggeser nomenklatur” bukan permainan kecil, melainkan bom waktu hukum yang bisa meledak sewaktu-waktu.

Janji Politik yang Dikhianati

Janji politik Mualem tentang rumah layak huni adalah harapan besar rakyat Aceh. Tapi dengan manuver Aznal, program ini terancam gagal total.

Yang rugi bukan hanya rakyat miskin yang tak kunjung dapat rumah, tapi juga nama politik Mualem yang bisa hancur karena birokrasi amburadul di bawah kepemimpinan Aznal. Rakyat yang seharusnya mendapat rumah layak huni kini hanya menerima PHP (Pemberi Harapan Palsu). Atas dasar penjelasan di atas, mustahil program ini dijalankan. Bukan hanya hak dasar rakyat yang terabaikan, tapi juga nama baik Mualem yang dikorbankan demi ambisi dan rekayasa birokrasi ala Aznal.

Jika Mualem tak segera mengambil sikap, maka sejarah akan mencatat: rumah rakyat gagal terbangun bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan karena kesalahan manajemen dan rekayasa kebijakan yang menyesatkan. Dan lebih parah lagi, janji politik Mualem bisa hancur di hadapan rakyatnya sendiri—bukan karena lawan politik, melainkan karena orang yang ia percayai.

MediaSuaraMabes, Banda Aceh — Program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi penyelamat rakyat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok justru berubah menjadi misteri besar di Banda Aceh. Dana sebesar Rp187.387.300 yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan di Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, tidak jelas laporannya. Hingga hari ini, audit Inspektorat Kota Banda Aceh mandek tanpa kejelasan. Publik pun menduga ada permainan antara aparatur gampong dan auditor yang sengaja membiarkan data hilang.

Tiga Dokumen, Satu Pola

Dari penelusuran dokumen resmi, terungkap bahwa dana Rp187 juta lebih ini dipecah ke dalam tiga paket anggaran berbeda:

• Rp.50.000.000
• Rp.82.327.800
• Rp.55.059.500

Meski rinciannya berbeda-beda, polanya sama: belanja material sederhana dipadukan dengan ongkos kerja dan honor tenaga ahli/pengawas hidroponik. Bahkan, dalam salah satu dokumen muncul item janggal seperti gayung Rp40 ribu, engsel pintu Rp38 ribu, CCTV Rp5 juta, paket data Rp1,2 juta, token listrik Rp3,6 juta, hingga spanduk kelompok Rp300 ribu. Pertanyaan publik sederhana: apa hubungannya CCTV, token listrik, dan spanduk dengan ketahanan pangan rakyat?

Keuchik Marwan Yusuf Disorot

Sebagai Keuchik Gampong Kampung Baru, Marwan Yusuf tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, keuchik adalah pemegang kekuasaan penuh atas pengelolaan dana desa, termasuk program prioritas nasional seperti ketahanan pangan.

Artinya, setiap rupiah dari dana Rp187 juta itu seharusnya bisa dipertanggungjawabkan. Faktanya, sampai sekarang tidak ada laporan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Kondisi ini memperkuat dugaan publik bahwa ada yang tidak beres dalam manajemen Marwan Yusuf sebagai keuchik.

Peta Indah, Perut Kosong

Ironinya, masalah ini terjadi justru setelah Pemko Banda Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota pada 23 Desember 2024 tentang Peta Ketahanan & Kerentanan Pangan 2024. Dalam peta tersebut, Pemko membagi wilayah menjadi 22 gampong rentan pangan dan 68 gampong tahan pangan. Peta ini dipamerkan sebagai pedoman kebijakan tahun 2025.

Tetapi kini publik menilai peta itu hanya indah di atas kertas, sementara di lapangan dana ketahanan pangan Rp187 juta di sebuah gampong justru hilang arah.

Illiza Lebih Sibuk Seremonial

Kekecewaan publik semakin besar karena hingga kini Illiza Sa’aduddin Djamal, Wali Kota Banda Aceh, belum pernah memberi jawaban tegas terkait kasus ini. Masyarakat menilai Illiza lebih sibuk menghadiri acara-acara seremonial dan membangun pencitraan diri ketimbang fokus pada masalah nyata yang menyangkut perut rakyat.

Padahal, 22 gampong sudah resmi masuk kategori rentan pangan. Artinya, ribuan warga sangat bergantung pada kebijakan dan program ketahanan pangan yang benar-benar berjalan, bukan sekadar proyek anggaran dan pamer dokumen.

Kontras dengan Daerah Lain

Jika dibandingkan dengan daerah lain, kelemahan Banda Aceh semakin terlihat jelas:

• Aceh Singkil: Bupati minta audit terhadap Rp23 miliar dana pangan desa.
• Aceh Barat: Inspektorat langsung audit sembilan gampong begitu ada laporan warga.
• Aceh Besar: Menyabet indeks ketahanan pangan tertinggi di Aceh (85,62%) dan sudah membangun gudang pangan.

Sementara Banda Aceh yang seharusnya menjadi contoh sebagai ibu kota provinsi justru tertinggal: audit macet, dana tidak jelas, wali kota sibuk seremonial.

Penutup

Ketahanan pangan seharusnya soal memastikan rakyat tidak lapar. Tetapi di Banda Aceh, program ini berubah menjadi bahan proyek, dana hilang tanpa laporan, dan pemerintah lebih sibuk dengan acara seremonial yang penuh pencitraan.

Kini masyarakat memberi sinyal tegas: jika dalam waktu dekat Illiza Sa’aduddin Djamal tidak segera memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kinerja Keuchik Marwan Yusuf, maka jangan salahkan rakyat jika mereka memilih cara sendiri untuk mengaudit keuchiknya.

Rakyat Banda Aceh sudah terlalu lama lapar oleh janji-janji. Saatnya yang kenyang bukan lagi pejabat, melainkan warganya sendiri.  (Sudirman)

MediaSuaraMabes, Tanggamus — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tanggamus mendapat apresiasi dari para tokoh masyarakat Pekon Sinarjawa, Kecamatan Air Naningan, atas dukungan moril dan bantuan materil yang diberikan kepada warga setempat atas musibah kebakaran. Selasa, (18/8/2025).

Diungkapkan Saring (44), bahwa Ia dan keluarganya merasa gembira dan berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan. “Kami sekeluarga besar terimakasih kepada BPBD Tanggamus, khususnya, pak Kabid Edi Nugroho dan Kasubag Lamsir Dani, yang telah hadir langsung, memberikan motivasi dan berbagai bantuan kepada kami”, ungkap Saring, kepala keluarga musibah kebakaran pada Selasa malam lalu.

Menurut tokoh masyarakat Sinarjawa, Syamsul Huda, langkah BPBD tersebut patut mendapatkan Apresiasi. “Kami sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam penanganan bencana. Terutama, BPBD Tanggamus yang telah memberikan dukungan secara moril kepada keluarga pak Saring”, terang Huda, senada dengan tokoh masyarakat lainnya.

Masih ditempat tang sama, Kepala Dusun lll Sinarjawa juga mengungkapkan, bahwa masyarakatnya merasa bangga terhadap langkah Dinsos dan BPBD yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati Tanggamus Moh. Saleh Asnawi, yang telah tanggap terhadap darurat bencana diwilayahnya.

“Saya mewakili masyarakat, bangga dan turut mengucapkan ribuan terimakasih kepada bapak Bupati Tanggamus, Kalak BPBD Irvan Wahyudi dan Kadis Sosial Hardasyah, atas semua bantuannya”, ungkap Sujadi, didampingi ketua RT, Arif.

Sementara Plh Kepala Bidang Kedaruratan Edi Nugroho, dikesempatan itu menjelaskan, bahwa saat kejadian bencana kebakaran dikediaman Saring, pihaknya sedang berjibaku dalam menangani bencana diberbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.

“Kepada semua pihak, kami mohon dimaklumi, saat itu kami sedang penanganan paska bencana banjir di Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Wonosobo, Semaka dan Kecamatan Kotaagung Barat yang hingga saat ini masih dalam penanganan”, jelas Edi, mewakili Kepala Pelaksana (Kalak) Irvan Wahyudi. ( Rsw)

MediaSuaraMabes, Sukabumi – Dalam Masa Percobaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) SDN 1 Cidadap Di Monitoring Langsung Oleh Babinsa Desa Girijaya Dengang jangka untuk sementara 5 hari kedepan.

Kegiatan MBG berlangsung di SDN 1 Cidadap, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Selasa (19/08/2025)

Selama kegiatan makan bergizi gratis di monitoring oleh Babinsa Serda Ariyanto dan Kepsek SDN 1 Cidadap Ece Nazarudin,S.Pd yang turun mendampingi siswa-siswi dalam makan bergizi.

Menurut keterangan Kepsek Ece Nazarudin,S.Pd mengatakan bahwa, Alhamdulillah hari ini kita menjalani tahap awal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mana untuk hari ini masih dalam masa percobaan hingga 5 hari kedepan.

Lebih lanjut Kepsek juga mengatakan bahwa, MBG ini dalam masa percobaan 5 hari ke depan yaitu untuk memastikan terlebih dahulu apakah makanan tersebut sudah memenuhi syarat untuk kebutuhan makanan bergizi sesuai dengan instruksi dari program pemerintah pusat.

Setelah tahap masa percobaan ini sudah memuaskan bagi murid serta para wali murid maka untuk Minggu selanjutnya akan berlangsung hingga 6 hari atau sesuai dengan masa hari masuk siswa-siswi dalam satu Minggu.

Kami juga berharap dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat semoga dapat menjadikan generasi anak bangsa yang tumbuh dan sehat baik jasmani maupun rohani serta memiliki nilai-nilai adab yang tinggi terutama untuk menyongsong Indonesia Emas.

Disisi lain, Serda Ariyanto juga mengatakan bahwa, saya juga diwajibkan untuk monitoring terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah dan ikut memastikan bahwa MBG ini bisa dinikmati dan dirasakan oleh siswa-siswi yang mendapatkan program MBG ini, Sehingga program tersebut dapat terserap tepat sasaran dan sesuai dengan harapan dari pemerintah.

Reporter : Rio Julianto

MediaSuaraMabes, Singkawang Kalbar – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, keluarga besar warga Sakong, RT 01 dan RT 02/RW 1, Kel. Sagatani, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang menggelar berbagai kegiatan meriah dan hiburan orkes dangdut. Selasa, (19/08/2025).

Acara tersebut diselenggarakan atas partisipasi dan kerjasama warga Sakong Sagatani. Sejumlah perlombaan anak-anak seperti memasukkan guli dalam sendok, lomba makan kerupuk, panjat pinang dan banyak lagi perlombaan yang diselenggarakan. Tidak hanya untuk anak-anak, perlombaan bagi orang dewasa juga berlangsung seru, seperti lomba bola dangdut, lomba tarik tambang dan lomba panjat pinang.

Turut hadir dalam acara tersebut dan sekaligus penyerahan hadiah kepada pemenang lomba oleh Camat Singkawang Selatan beserta istri, Lurah Sagatani beserta istri, Kapolsek Singkawang Selatan yang diwakili Kanit Intelkam Polsek Singkawang Selatan, Ketua LPM Kel. Sagatani dan staf Kel. Sagatani.

” Kapolsek Singkawang Selatan melalui Kanit Intelkam Polsek Singkawang Selatan Ipda Rahmansyah menyampaikan, dalam rangka merayakan Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025, hari ini adalah hari untuk bersyukur, untuk mengenang dan untuk melanjutkan perjuangan menuju Indonesia yang lebih baik, mari kita rayakan dengan penuh rasa syukur dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban.

Lanjut Rahmansyah, segala sesuatu kalau aman akan berjalan lancar, tapi kalau tidak aman atau tidak tertib itu mungkin tidak akan berjalan lancar., “Jadi saya mengharapkan warga saling menjaga dan mendukung kegiatan ini dengan sama-sama kita menjaga ketertiban dan keamanan agar segala sesuatunya berjalan lancar,” pungkas Rahmansyah.(/Hepni)

MediaSuaraMabes, Sorong Papua Barat Daya – Papua Barat Daya menjadi pusat perhatian pemerintah pusat dalam upaya pemerataan konektivitas digital nasional. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI bersama lintas sektor menggelar Rapat Koordinasi Peningkatan Konektivitas Internet dalam rangka Pemerataan Akses Digital di Papua Barat Daya, Selasa (19/8), di Kota Sorong.

Rapat ini dipimpin oleh Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, dengan dukungan penuh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta dihadiri oleh Bupati/Wali Kota se-Papua Barat Daya, perwakilan PLN, operator seluler nasional, asosiasi penyedia infrastruktur digital, dan lebih dari 85 peserta lintas pemangku kepentingan.

“Transformasi digital bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi soal keadilan sosial, akses yang merata, dan masa depan masyarakat Papua Barat Daya yang setara dengan wilayah lain di Indonesia,” tegas Agus Pandu dalam rapat.

“Kami tidak ingin Papua Barat Daya hanya menjadi penonton dalam arus transformasi digital. Warga kami berhak merasakan keadilan pembangunan yang sama dengan daerah lain. Pemerintah daerah siap bersinergi penuh, menyediakan dukungan infrastruktur, dan memastikan masyarakat di kampung-kampung hingga wilayah wisata dapat menikmati internet yang layak,” tegas
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dalam komentarnya

Peta Masalah: Blank Spot dan BTS yang Rapuh
Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan serius dalam pemerataan layanan internet. Masih banyak wilayah blank spot, menara rusak, serta spesifikasi BTS yang rata-rata hanya mampu menyalurkan kecepatan 2 Mbps. Kondisi ini semakin diperparah dengan 434 desa yang belum teraliri listrik, sehingga menghambat pengoperasian menara BTS dan kualitas sinyal di berbagai daerah, termasuk kawasan wisata Raja Ampat.

Telkomsel mencatat adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas bandwidth, sementara PLN menegaskan bahwa roadmap elektrifikasi sedang disusun dengan target lima tahun ke depan seluruh rumah tangga dapat menikmati listrik.

Langkah Strategis: Satelit Satria-1 dan Sinergi Multipihak
Dalam forum ini, Kemenkomdigi menegaskan peran penting Satelit Satria-1 untuk memperkuat layanan internet publik di sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, hingga titik strategis lainnya di Papua Barat Daya.

APJII menambahkan bahwa meski tingkat penetrasi internet di provinsi ini sudah mencapai 71,1%, indeks daya saing digital masih tertinggal jauh (31,8% dibandingkan DKI Jakarta 78,2%). Oleh karena itu, kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, operator, dan asosiasi mutlak diperlukan untuk mempercepat transformasi digital.

Target nasional hingga 2029 adalah 98% pemukiman terlayani 4G, perluasan fiber optik hingga 90% kecamatan, serta kecepatan internet minimal 100 Mbps. Pemerintah menegaskan bahwa Papua Barat Daya harus menjadi bagian dari lompatan digital tersebut.

Komitmen: Papua Barat Daya Bebas Blank Spot
Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk mengawal hasil rapat ini agar menjadi kebijakan nyata. Sinergi lintas sektor mulai dari penyediaan listrik, pengelolaan BTS, penguatan kapasitas bandwidth, hingga kolaborasi dengan operator akan menjadi fondasi utama membebaskan Papua Barat Daya dari blank spot dan menjadikannya simbol transformasi digital Indonesia di kawasan timur.

MediaSuaraMabes, Kab. Bekasi – Polsek Cikarang Barat melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah yang di lakukan di halaman Mapolsek Cikarang Barat Kelurahan Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi(selasa/19/08).

Di pimpin langsung Kapolsek Cikarang Barat AKP. Tri Baskoro Bintang W, S.I.K, M.H., giat Gerakan Pangan Murah jika di hari jajaran polsek cikarang barat di antara nusa wakapolsek AKP Eli, kanit intel AKP Anwar Firdaus , Bhayangkari Polsek Cikarang Barat dan jajaran para anggota Polsek Cikarang barat.

Dalam giat Gerakan Pangan Murah, Polsek Cikarang barat menjual murah bahan sembako sepeti Paket Beras 5 Kg dan 1 liter minyak goreng dengan harga Rp 60.000 di tambah pree terigu, Kecap Biskuit dan lainnya, sekeluruah di buat dengn paket sebanyak 200 paket.

Selain menjual paket murah dengan tema Gerakan Pangan Murah, polsek Cikarang barat juga membuat beberapa stan UMKM dengan menyedihkan makanan Sambal dan Jamu dari KWT Mas Doel 08 yang berasal dari perumahan Telagamurni RW dan juga bekerja sama dengan Stand Lotte mart berbagai produk dengan harga murah.

“alhamdulillah dengan biaya yang murah saya dapat membeli berbagai macam sembako, kami berharap kegiatan serupa dana sesering mungkin di lakukan polsek Cikarang barat” ucap Ibu Hindun dengan wajah ceria.

Sedangkan Kapolsek Cikarang Barat mengatakan bahwa giat Gerakan Pangan Murah, di lakukan sepenuhnya untuk masyarakat, dan berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya warga Cikarang barat.

“saat kami menyediakan sebanyak 200 paket sembako yang semuanya di peruntukan buat warga cikarang barat, dan kami menjual kesemuanya dengan harga yang seminim mungkin, namun semuanya bahan tersebut lengkap dan dapat langsung di nikmati warga masyarakat” tandes AKP. Tri Baskoro Bintang W, S.I.K.(DEN)

MediaSuaraMabes, Kampar Kiri Kab Kampar – Pada Selasa, 19 Agustus 2025, Polsek Kampar Kiri menggelar acara pisah sambut Kapolsek Kampar Kiri dari Kompol Mhd Daud SH kepada Kompol Rusyandi Zuhri Siregar S.Sos dan Wakapolsek Kampar Kiri, Iptu Wahyu Saputra SH.

Turut hadir langsung Anggota DPRD Kabupaten Kampar Eko Sutrisno S.Sos, tokoh masyarakat, termasuk Camat Kampar Kiri, Camat Gunung Sahilan, Camat Kampar Kiri Hulu, Kapuskesmas Lipat Kain, Lurah Lipat Kain, Kades se-Polsek Kampar Kiri, Bhayangkari Polsek Kampar Kiri, Khalifah Kuntu, Khalifah Batu Sanggan, Khalifah Ludai, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Tokoh Pemuda, Ormas Pemuda Pancasila, Forum Pemuda Kenegerian Lipat Kain, PLN Lipat Kain, Perbankan, Perusahaan yang ada diwilayah Sektor Kampar Kiri, dan undangan lainnya.

Dalam acara tersebut, Eko Sutrisno S.Sos, Anggota DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan dalam sambutan, “Mari bersinergi terkait tibum (ketertiban umum), mohon support kita bersama. Terima kasih dedikasi Kompol Daud selama bertugas di Kampar Kiri dan Selamat datang Kompol Rusyandi Zuhri bersama Waka Polsek Kampar Kiri, Iptu Wahyu Saputra.” Ujarnya.

Camat Kampar Kiri, H Marjanis SE, menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Kompol Mhd Daud atas kinerja dan dedikasinya selama di Kampar Kiri. Ia berharap Kampar Kiri dapat lebih kondusif ke depannya dan karhutla tidak ada lagi.

Kompol Mhd Daud SH, Kapolsek Kampar Kiri yang lama, menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dan loyalitas para personil Polsek Kampar Kiri atas kerjasama yang baik selama ia bertugas di Kampar Kiri. Ia juga mohon pamit dan mohon undur diri.

Sementara itu, Kompol Rusyandi Zuhri S.Sos, Kapolsek Kampar Kiri yang baru, menyampaikan bahwa tidak gampang membangun komunikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat. Ia berharap dapat menciptakan hubungan emosional yang baik dengan masyarakat dan mendukung program pemerintah.

Wakapolsek Kampar Kiri, Iptu Wahyu Saputra SH, juga menyampaikan apresiasi atas ide Kapolsek yang lama dan berharap dapat menjaga ketertiban umum di Kampar Kiri.

Senada, Pemuda Pancasila Kecamatan Kampar Kiri mengucapkan terima kasih kepada Kompol Mhd Daud SH atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai Kapolsek Kampar Kiri. Pemuda Pancasila Kampar Kiri apresiasi kinerja dan kerjasama yang baik antara Polsek Kampar Kiri dengan masyarakat, termasuk Pemuda Pancasila.

Pihaknya juga mengucapkan selamat datang kepada Kompol Rusyandi Zuhri S.Sos sebagai Kapolsek Kampar Kiri yang baru. Mereka berharap dapat bekerja sama dan bersinergi dengan Polsek Kampar Kiri dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung program pemerintah di Kecamatan Kampar Kiri.

Pemuda Pancasila Kecamatan Kampar Kiri berkomitmen untuk terus mendukung dan bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri. “Kami berharap dengan kerjasama yang baik antara Polsek Kampar Kiri dan masyarakat, Kecamatan Kampar Kiri dapat menjadi lebih kondusif dan aman.” Pungkas Sholihin, Ketua PAC PP Kampar Kiri didampingi Hasbi bersama Penasehat PAC PP Kampar Kiri, Angki Mei Putra SH.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara pisah sambut Kapolsek Kampar Kiri. Semoga dengan momen ini, kita dapat semakin mempererat hubungan dan kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri.

Acara pisah sambut yang digelar di Aula Mapolsek Kampar Kiri ini diakhiri dengan penyerahan cendra mata kepada Kompol Mhd Daud SH dari anggota Polsek Kampar Kiri, Camat Kampar Kiri, dan Bhayangkari Polsek Kampar Kiri. Selanjutnya, dilakukan makan bersama, foto bersama, dan bercengkrama.

Team* SiaraMabes.
(A. Sianturi)

MediaSuaraMabes, Jakarta — Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara segera lantik Cabang Madas Nusantara Arab Saudi membawahi Cabang Mekah, Madinah dan Jeddah guna mawadahi warga Madura di luar negeri.

Pembentukan Cabang Arab Saudi merupakan konsolidasi jaringan Madas Nusantara sebagai wadah komunikasi, koordinasi, silaturahmi dan jaringan usaha antar warga Madura di Arab Saudi. Selain Cabang Madas Nusantara di Arab Saudi juga segera dibentuk Cabang Malaysia, Hong Kong, Suriname, dll

Sebagai bentuk kesiapan pembentukan Madas Nusantara Cabang Arab Saudi, Reza Maksum Majid dari Jeddah menerima langsung penugasan dari DPP Madas Nusantara diwakili Ketua Harian, H. Achmad Fauzi di Pendopo Madas Nusantara Cibubur, Jakarta Timur. Turut mendampingi Ketum, HM.Jusuf Rizal dan Sekjen H.Fauzi.

Kepada media Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak itu menyebutkan jika masyarakat Madura di Arab Saudi membutuhkan wadah guna melakukan silaturahmi, menyelesaikan berbagai masalah, berdagang termasuk melakukan pameran produk-produk dari Pulau Madura.

“Kita rencanakan dalam waktu dekat sudah dapat dilantik. Sekaligus nanti pengurus yang mau melantik dari DPP Madas Nusantara di Arab Saudi akan melaksanakan umroh bersama Majelis Dzikir Madas Nusantara,” tegas Jusuf Rizal

Sementara Reza Msksum Majid seusai menerima atribut Madas Nusantara menyatakan siap mengemban tugas membentuk Cabang Madas Nusantara di Arab Saudi. Ia menyebutkan mengenal jaringan warga Madura baik di Mekah, Madinah dan Jeddah.

“Saya telah berkoordinasi dengan teman-teman warga Madura di Arab Saudi dan mereka antusias menerima kehadiran Madas Nusantara. Apalagi Ketum Madas Nusantara, Bapak Jusuf Rizal sudah dikenal luas,” tegas Reza

Memang untuk mengenal lebih dekat Jusuf Rizal dengan rekam jejaknya sangat mudah. Cukup dengan mencari di google, warga Madura bisa tau sosok Ketum Madas Nusantara. Bisa juga membuka link website www.madasnusantaranews com

MediaSuaraMabes, Pesawaran – Ribuan warga Kecamatan Punduh Pedada memadati Lapangan 10 Nopember Desa Bangun Rejo dalam acara Jalan Sehat, yang digelar untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Pesawaran ke-18 dan HUT Kemerdekaan RI ke-80, Selasa (19/8/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dan Lembaga Pendidikan dari 11 desa se-Kecamatan Punduh Pedada menunjukkan semangat kebersamaan dan patriotisme kebangsaan

Peserta Jalan Sehat dibuka dengan sambutan hangat dari Plt Camat punduh pedada Usep Abdul Somad. Dalam pidatonya, menyampaikan apresiasi atas antusiasme warga dan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud syukur atas kemajuan Pesawaran serta semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 serta semarak pesawaran ke 18 yang bertajuk Punduh pedada Helau,

Selain jalan sehat ada Penyerahan Doorprize yang di bagikan kepada peserta jalan sehat.

“Ini adalah bukti kebanggaan kita terhadap Pesawaran yang terus berkembang, sekaligus bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,”ujar Plt camat Punduh Pedada hadapan peserta jalan sehat

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat daerah, antara lain:
–Pahami falevi (Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran
– PltCamat Punduh Pedadai,
– APDESI Kecamatan punduh Pedada
_ KUPT Pendidikan Kecamatan punduh Pedada

Antoninus Yudistira selaku Ketua Panitia, menjelaskan bahwa Jalan Sehat ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga mendorong gaya hidup sehat dan memperkuat persatuan masyarakat sesuai dengan tema Punduh Pedada Helau (Adi, S)